Menjual-Harapan

MENJUAL HARAPAN — Kebijakan pemerintah pusat yang melarang Pemerintah Daerah (Pemda) merekrut Aparatur Sipil Negara (ASN) baru mendapatkan dukungan dari Parlemen. Akan tetapi, DPR RI memberi catatan krusial: larangan ini wajib dibarengi dengan pemetaan kebutuhan pegawai di sektor-sektor esensial, seperti pendidikan dan kesehatan, agar tidak melumpuhkan pelayanan publik di daerah. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin, menilai bahwa langkah pusat mengunci rekrutmen ASN baru di daerah sebenarnya merupakan upaya konkret untuk menertibkan tata kelola kepegawaian nasional. Langkah ini sekaligus mencegah pembengkakan alokasi belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Meski mendukung moratorium tersebut, legislator yang akrab disapa Gus Khozin ini menggarisbawahi pentingnya sense of crisis terhadap ketersediaan personel pelayanan dasar di lapangan. "Kami mendukung kebijakan pemerintah pusat melarang Pemda merekrut...