Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label kerusakan lingkungan

Presiden Prabowo Dorong Teknologi Desalinasi untuk Atasi Krisis Air di NTT

  Presiden Prabowo pimpin rapat  penanganan bencana gempa bumi di Posko Penanganan Gempa Bumi di Bataliyon Yonif TP 834/WM, Kabupaten Nagekeo, Provinsi NTT, Rabu  26/8/2026   (Foto dok presidenri.go.id) MENJUAL HARAPAN – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemanfaatan sains dan teknologi dalam memperkuat ketahanan air di daerah terdampak bencana, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam rapat penanganan gempa bumi yang digelar di Posko Batalyon Yonif TP 834/WM, Kabupaten Nagekeo , Rabu (26/8/2026), Presiden mendorong pengembangan teknologi desalinasi sebagai solusi jangka pendek maupun jangka panjang bagi masyarakat yang menghadapi keterbatasan sumber air. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melaporkan bahwa sejumlah wilayah terdampak gempa mengalami krisis air bersih, terutama Pulau Palue di Kabupaten Sikka . Pulau vulkanik tersebut memiliki keterbatasan sumber air sehingga kebutuhan mendasar masyarakat harus segera dipenuhi. P...

Majalengka Dihantam Dua Bencana: 47 Hektare Lahan Terbakar dan 17 Kecamatan Terancam Krisis Air Bersih

Ilustrasi kebakaran lahan (dok BNPB) BANDUNG, MENJUAL HARAPAN — Kombinasi berbahaya antara kelalaian manusia dan impitan cuaca ekstrem memicu lonjakan kasus kebakaran hutan dan lahan ( karhutla ) di Kabupaten Majalengka. Sepanjang periode Januari hingga 25 Agustus 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) setempat mencatat total area terbakar telah menembus angka 47,29 hektare. Dari total kerusakan lingkungan tersebut, separuh di antaranya atau sebesar 50 persen dipicu langsung oleh aktivitas pembakaran lahan oleh masyarakat lokal. Praktik pembukaan lahan pertanian dan perkebunan secara tradisional tanpa pengawasan ketat menjadi faktor penyumbang utama armada api yang sulit terkendali. Ancaman Cuaca Ekstrem dan Kelalaian Manusia Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Majalengka, Agus Tamim , mengungkapkan bahwa maraknya kasus karhutla tahun ini dipengaruhi oleh akumulasi beberapa faktor risiko, mulai dari fenomena alam hingga kebiasaan buruk warga. "Selain pembakaran lahan tradi...

ESKALASI KARHUTLA KALIMANTAN: DPR Desak Intervensi Cepat dan Peringatkan Risiko Protes Diplomasi Lintas Batas

MENJUAL HARAPAN — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, memberikan instruksi tegas kepada Pemerintah Pusat dan Daerah untuk segera mengambil alih serta memprioritaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Pulau Kalimantan . Puan menilai, lonjakan titik panas ( hotspot ) yang kian mengkhawatirkan harus diperlakukan sebagai situasi darurat nasional yang membutuhkan intervensi cepat dan terukur . Eskalasi krisis Karhutla kali ini tercatat paling parah di Provinsi Kalimantan Tengah yang melampaui 767 titik panas , disusul Kalimantan Barat (560 titik), Kalimantan Selatan serta Kalimantan Timur (masing-masing 74 titik), dan Kalimantan Utara (3 titik) . Di sejumlah wilayah vital seperti Banjarbaru dan Kalimantan Selatan, pekatnya kabut asap bahkan telah memangkas jarak pandang ( visibility ) hingga tersisa 10 meter . Desakan Penetapan Zona Operasi Prioritas & Pengambilalihan Pusat Melihat terbatasnya kapasitas respons di tingkat lokal, ...

Menguji Ketegasan Negara: Jerat Pidana Korporasi dan Ujian Supremasi Hukum Kasus Karhutla

ilustrasi kebakaran hutan (Foto hasil tangkapan layar dari  cnnindonesia.com ) MENJUAL HARAPAN — Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Indonesia kembali memasuki babak krusial yang menguji komitmen penegakan hukum pemerintah . Ketegasan Presiden RI Prabowo Subianto yang menginstruksikan tindakan hukum tanpa kompromi terhadap korporasi pembakar hutan di Palangka Raya, Kalimantan Tengah (22/8/2026), langsung mengundang dukungan kritis dari parlemen . Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menyambut baik komitmen tegas Kepala Negara . Namun, legislator dari Fraksi PDI-Perjuangan tersebut mengingatkan agar penegakan hukum tidak sekadar menjadi ajang seremonial politik atau berhenti pada penindakan eksekutor di lapangan . "Saya mendukung sikap tegas Presiden dalam penanganan karhutla. Namun, pernyataan Presiden harus ditindaklanjuti dengan langkah hukum yang nyata, terukur, transparan, dan sampai pada pihak yang paling bertanggung jawab. Jangan sampai penega...

Rembun Merayap di Hulu Citarum

Hulu Sungai Citarum di Situ Cisanti (Foto hasil tangkapan layar dari Tempo.co)   MENJUAL HARAPAN - Rembun pagi itu turun dengan laku yang amat santun, merayap perlahan dari puncak-puncak Gunung Wayang seakan takut membangunkan mata air yang sedang terlelap. Di hulu Citarum, ia bertindak sebagai selimut sutra perak yang memeluk lekuk-lekuk tebing, menjaga rahasia kesucian alam yang belum terjamah oleh ketamakan. Air yang lahir dari rahim batu mengalir bening bagai air mata malaikat, meliuk bebas tanpa beban, menyapa akar-akar pohon besar yang meminumnya dengan rasa hormat. Dahulu kala, sungai ini merupakan sebuah altar peribadatan suci bagi kehidupan. Arusnya menyanyikan tembang purba tentang kesetiaan bumi kepada manusia, sebuah simfoni alam yang dideru oleh kepak sayap elang dan kecipak ikan-ikan yang menari riang di dasar lubuk. Setiap tetes airnya adalah darah kehidupan yang memberi napas pada hamparan sawah di hilir, menyuburkan peradaban yang tunduk pada hukum semesta. Manusi...

Ekosistem Runtuh, Empati Yang Membeku

istimewa Oleh: Silahudin Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung MENJUAL HARAPAN -  KATA  yang tepat untuk menyebut bencana di wilayah Aceh dan Sumatera, adalah “prihatin”. Hamparan lumpur yang menyelimuti Aceh, dan pegunungan Sumatera yang rontok diterjang air, ada satu hal yang lebih dingin dari hujan Desember, yaitu sikap diam pemerintah pusat.  Data terakhir menunjukkan lebih dari 1.050 nyawa telah melayang. Ratusan lainnya, mungkin ribuan fakta di lapangan, masih dinyatakan hilang. Bahkan, secara empirik, skala kerusakan ini telah melumpuhkan denyut nadi ekonomi dan sosial di tiga provinsi sekaligus. Akan tetapi, hingga detik ini, Jakarta masih tampak enggan mengetukkan palu "Status Bencana Nasional". Pertanyaannya sederhana namun menyakitkan, berapa banyak lagi nisan yang harus tertancap agar negara merasa ini adalah darurat? Pemerintah pusat acapkali berlindung di balik argumen bahwa pemerintah daerah masih "mampu" menangani situasi. Ini adalah sesat pikir b...

Racun Modernisasi dan Hilangnya Kearifan Lokal

    MENJUAL HARAPAN - Kebun Raya Nusantara kini diserang oleh "Racun Modernisasi". Racun ini bukan berasal dari hama atau penyakit, melainkan dari mesin-mesin raksasa yang dibawa oleh Para Penguasaha. Mesin-mesin itu menjanjikan efisiensi dan kecepatan, namun pada kenyataannya, mereka menghancurkan kearifan lokal dan merusak keseimbangan alam. Mereka seperti monster besi yang melahap apa saja yang ada di hadapan mereka. Mesin-mesin ini, yang disebut "Traktor Raksasa" dan "Pabrik Kimia", mulai beroperasi tanpa henti. Traktor Raksasa membajak tanah dengan brutal, tanpa peduli pada siklus alam atau keberadaan makhluk hidup kecil di dalamnya. Pabrik Kimia memproduksi pupuk dan pestisida buatan yang menjanjikan hasil panen melimpah, namun pada kenyataannya, mereka meracuni tanah dan air, serta membunuh serangga-serangga baik yang membantu penyerbukan. Si Kecil, si semut pekerja, melihat bagaimana sarangnya hancur dilindas Traktor Raksasa. Ia melihat bagaimana k...