Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label wna

Dugaan Ketimpangan Hukum WNA-WNI: Skandal Penerbangan Australia-Merauke yang Menjerat Pilot Muda

  MENJUAL HARAPAN  — Praktik penegakan hukum di Indonesia kembali dihantam isu krusial terkait asas equality before the law (persamaan di hadapan hukum) . Ketimpangan perlakuan hukum antara Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) mengemuka menyusul skandal penerbangan lintas negara Australia–Merauke yang melibatkan seorang penerbang muda asal Karawang . Sorotan tajam tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka , usai menghadiri pembukaan Anugerah Jurnalistik KWP 2026 dan Pameran Foto Jurnalistik Warna-Warni Parlemen ke-16 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/8/2026) . Rieke mempertanyakan secara terbuka komitmen aparat penegak hukum dan kementerian terkait yang dinilainya tebang pilih dalam menangani perkara kejahatan lintas negara ( transnational crime ) . "Kenapa hukum kita menjadi tumpul terhadap WNA, tapi tajam bagi warganya sendiri," pangkas Rieke dengan nada tegas di hadapan awak media . Vidi , Pilo...

KPK Diminta Usut Tuntas Dugaan Korupsi Perizinan WNA di Bali

MENJUAL HARAPAN – Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Imigrasi Denpasar dan Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bali, terkait dugaan kasus pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA), mendapat dukungan sekaligus dorongan agar penyidikan tidak berhenti pada penggeledahan semata. Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta, meminta KPK memperluas penyelidikan dengan memeriksa seluruh pejabat imigrasi yang terkait dalam proses penerbitan visa maupun izin tinggal di Bali. Menurutnya, dugaan penyimpangan di sektor keimigrasian tidak hanya berdampak pada tata kelola pemerintahan, tetapi juga berpotensi memengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Bali. “KPK tidak boleh hanya berhenti pada penggeledahan. Pemeriksaan harus diperluas kepada pejabat-pejabat imigrasi yang memiliki keterkaitan dengan penerbitan visa dan izin tinggal,” ujar Parta dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (21/6/2026). Politikus PDI Perjuangan tersebut menilai p...