Menjual-Harapan

Foto hasil tangkapan layar dari cnnindonesia.com MENJUAL HARAPAN — Kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Jawa Barat (wilayah Bekasi) menghadirkan dua perspektif penting terkait pembangunan infrastruktur digital. Anggota DPR RI Jefry Romdhony menekankan urgensi pemerataan akses hingga daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sementara Mahfudz mengingatkan bahwa pemerataan internet harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan. Kedua pandangan ini merefleksikan arah kebijakan digital Indonesia yang tidak hanya berorientasi pada perluasan jangkauan, tetapi juga pada mutu layanan yang diterima masyarakat. “Selain cakupan di kota-kota besar, penting juga memperhatikan cakupan di daerah 3T. Kami mendorong BAKTI Komdigi agar perluasan konektivitas tetap dilakukan,” ujar Jefry Romdhony. “Tujuannya bukan hanya agar seluruh wilayah terkoneksi, tetapi agar masyarakat benar-benar memperoleh layanan yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan secara produktif,” tegas Mahfudz. Dimensi Akses: ...

MENJUAL HARAPAN — Anggota Komisi I DPR RI, Mahfudz, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur digital tidak cukup hanya diukur dari luasnya cakupan jaringan, tetapi juga dari kualitas layanan yang diterima masyarakat. Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi I DPR RI ke Bekasi, Jawa Barat, Mahfudz mengapresiasi kinerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital (BAKTI Komdigi), namun sekaligus mengingatkan perlunya peningkatan mutu layanan internet. “Di Jawa Barat sebagian besar kebutuhan konektivitas sudah terpenuhi. Namun, masih ada beberapa titik yang harus kita perbaiki. Apresiasi perlu kita berikan kepada BAKTI Komdigi karena pemerintah telah melakukan upaya maksimal dalam memenuhi kebutuhan internet, telekomunikasi, dan informasi,” ujar Mahfudz. Dari Cakupan ke Kualitas Data pemaparan menunjukkan jaringan 4G di Jawa Barat telah mencakup 97,79 persen wilayah dan menjangkau 99,98 persen populasi . Dari total 5.957 desa,...

MENJUAL HARAPAN  — Anggota Komisi I DPR RI, Jefry Romdhony, menegaskan pentingnya pemerataan akses telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi I DPR RI ke Bekasi, Jawa Barat, ia mendorong Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital (BAKTI Komdigi) untuk melanjutkan program perluasan konektivitas digital. “Selain cakupan di kota-kota besar, penting juga memperhatikan cakupan di daerah 3T. Kami mendorong BAKTI Komdigi agar perluasan konektivitas tetap dilakukan,” ujar Jefry Romdhony. Konektivitas sebagai Hak Dasar Menurut Jefry, akses internet bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan hak dasar masyarakat untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan, hingga kegiatan ekonomi berbasis digital. Ia mengingatkan agar pendekatan pembangunan berbasis jumlah penduduk tidak mengabaikan wilayah dengan ...

MERAUKE, PAPUA SELATAN , MENJUAL HARAPAN   – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) H. Sulaeman L. Hamzah , sukses menggelar Sosialisasi 4 Konsensus Kebangsaan ke-8 di Aula SMA Kolase Pendidikan Guru (KPG) Khas Papua, Merauke, pada 09 Desember 2025. Acara ini bertujuan memasyarakatkan empat pilar bangsa: Pancasila , UUD 1945 , NKRI , dan Bhinneka Tunggal Ika . Sebagai narasumber, H. Sulaeman L. Hamzah, Anggota MPR/DPR-RI Dapil Provinsi Papua periode 2024-2029 , berdialog dengan 150 peserta yang terdiri dari siswa-siswi, tenaga pendidik SMA KPG Khas Papua, tokoh adat, masyarakat, dan media lokal. Kegiatan ini diselenggarakan oleh pengurus Rumah Aspirasi H. Sulaeman L. Hamzah bekerjasama dengan pihak sekolah. Dalam sesi tanya jawab, muncul pertanyaan yang sangat relevan dengan dinamika sosial saat ini, yaitu mengenai tantangan mempertahankan nilai gotong royong di tengah arus modernisasi dan era digital. Peserta menyoroti bagaimana kemajuan teknologi, indi...

MENJUAL HARAPAN - Digitalisasi , dalam wacana pemerintahan hari ini, telah menjadi mantra.   Ia disebut dalam pidato, ditulis dalam rencana strategis, dan dipamerkan dalam bentuk aplikasi. Akan tetapi, di balik gemerlapnya, digitalisasi sering kali kehilangan jiwa—terlepas dari makna, etika, dan keberpihakan. Warga sering kali bingung di hadapan layanan digital.  Mereka diminta mengunduh aplikasi, mengisi formulir daring, dan mengikuti prosedur yang tak dijelaskan. Di desa tanpa sinyal, di komunitas tanpa literasi digital, digitalisasi menjadi tembok, bukan jembatan. Dalam dialog komunitas, muncul keluhan: “Kami lebih paham bicara langsung daripada klik-klik.”  Ini bukan penolakan terhadap teknologi, tetapi ekspresi kebutuhan akan pendekatan yang manusiawi. Digitalisasi yang tak kontekstual adalah bentuk baru dari eksklusi. Digitalisasi juga sering kali menjadi topeng birokrasi.  Layanan yang lambat dibungkus dengan antarmuka modern. Ketidakhadiran petugas digantikan...

MENJUAL HARAPAN - Pernahkah kamu membangun sesuatu, namun tidak diakui sebagai bagian darinya? Cerita ini tentang Ruma dan Numa, dua nama fiksi yang saya tulis dalam narasi berjudul "Kota yang Mengalir". Tetapi, kenyataan yang mereka alami bukan sekadar imajinasi. Mereka adalah wajah dari banyak orang di Indonesia: yang hidup dalam jaringan, bekerja untuk dunia, tapi tetap terasa tak punya tempat. Ruma lahir di desa dengan sinyal seperti musim. Ia belajar coding dari Wi-Fi kantor kelurahan dan laptop bekas. Kelak, ia jadi desainer antarmuka untuk startup di Singapura. Tapi di balik tiap proyek, ia tetap jadi "piksel tanpa tempat tinggal". Kota mengalir kepadanya, tapi tak memberinya alamat. Sementara itu, kota-kota besar, termasuk Ibu Kota baru—berlomba jadi "smart city". Gedung kaca, kabel optik, sensor, dan pusat data seolah jadi lambang masa depan. Tapi masa depan siapa? Di sinilah konsep "space of flows" dari Manuel Castells menjadi penting. ...