Langsung ke konten utama

Digitalisasi Tanpa Jiwa



MENJUAL HARAPAN - Digitalisasi, dalam wacana pemerintahan hari ini, telah menjadi mantra. Ia disebut dalam pidato, ditulis dalam rencana strategis, dan dipamerkan dalam bentuk aplikasi. Akan tetapi, di balik gemerlapnya, digitalisasi sering kali kehilangan jiwa—terlepas dari makna, etika, dan keberpihakan.

Warga sering kali bingung di hadapan layanan digital. Mereka diminta mengunduh aplikasi, mengisi formulir daring, dan mengikuti prosedur yang tak dijelaskan. Di desa tanpa sinyal, di komunitas tanpa literasi digital, digitalisasi menjadi tembok, bukan jembatan.

Dalam dialog komunitas, muncul keluhan: “Kami lebih paham bicara langsung daripada klik-klik.” Ini bukan penolakan terhadap teknologi, tetapi ekspresi kebutuhan akan pendekatan yang manusiawi. Digitalisasi yang tak kontekstual adalah bentuk baru dari eksklusi.

Digitalisasi juga sering kali menjadi topeng birokrasi. Layanan yang lambat dibungkus dengan antarmuka modern. Ketidakhadiran petugas digantikan oleh chatbot. Ketidakjelasan prosedur disembunyikan dalam menu yang rumit. Teknologi menjadi alat pelarian, bukan perbaikan.

Dalam refleksi filosofis, teknologi seharusnya memperluas kemampuan manusia. Ia harus mempermudah, mempercepat, dan memperkuat relasi sosial. Namun, ketika teknologi dipakai tanpa etika, ia justru memperdalam ketimpangan. Digitalisasi menjadi alat kekuasaan.

Pelayanan publik yang digital sering kali mengabaikan pengalaman warga. Mereka tak diajak bicara, tak dilibatkan dalam desain, dan tak diberi ruang untuk memberi masukan. Aplikasi dibuat dari atas, bukan dari bawah. Partisipasi hilang.

Digitalisasi juga menciptakan ilusi efisiensi. Proses terlihat cepat, tetapi substansi tak berubah. Warga tetap tak mendapat haknya, tetap bingung, dan tetap terpinggirkan. Efisiensi menjadi kosmetik, bukan transformasi.

Dalam sistem data, digitalisasi bisa menjadi alat kontrol. Warga dipantau, dilacak, dan dikategorikan. Privasi terancam, dan transparansi tak dijamin. Data menjadi komoditas, bukan hak. Teknologi kehilangan sisi kemanusiaannya.

Digitalisasi juga sering kali melupakan bahasa warga. Antarmuka berbahasa teknis, instruksi tak jelas, dan navigasi membingungkan. Warga harus menyesuaikan diri, bukan sistem yang menyesuaikan dengan warga. Bahasa menjadi penghalang.

Dalam pelayanan sosial, digitalisasi bisa memperdalam ketimpangan. Warga yang tak punya perangkat, tak punya akses internet, atau tak punya literasi digital menjadi korban. Mereka tak bisa mendaftar bantuan, tak bisa mengakses informasi, dan tak bisa menyuarakan keluhan.

Namun, digitalisasi bisa bermakna jika dirancang dengan etika. Ia harus dimulai dari kebutuhan warga, diuji bersama komunitas, dan dibangun dengan prinsip inklusi. Teknologi harus menjadi alat partisipasi, bukan alat dominasi.

Ruang desain digital yang berpihak. Di sana, aplikasi bisa diuji secara sosial, antarmuka bisa disesuaikan dengan konteks lokal, dan teknologi bisa menjadi alat advokasi. Digitalisasi harus membumi.

Dalam pendekatan visual, digitalisasi bisa dijelaskan dengan narasi, ilustrasi, dan simulasi. Ia harus bisa dirasakan, bukan hanya dilihat. Teknologi harus punya wajah manusia, bukan hanya kode. Visualisasi menjadi alat pemahaman.

Digitalisasi juga harus membuka ruang dialog. Warga harus bisa memberi masukan, mengajukan pertanyaan, dan menyampaikan keluhan. Teknologi harus mendengar, bukan hanya memberi instruksi. Dialog adalah inti pelayanan.

Dalam konteks kebijakan, digitalisasi harus diiringi dengan regulasi yang melindungi. Privasi harus dijamin, akses harus dibuka, dan keberpihakan harus ditegaskan. Teknologi tak boleh netral—ia harus berpihak pada yang lemah.

Dan mungkin, digitalisasi yang bermakna adalah ketika warga bisa berkata: “Saya merasa didengar, meski lewat layar.” Ketika mereka bisa mengakses haknya, memahami prosesnya, dan merasa dihargai. Teknologi harus menyentuh hati.

Episode ini adalah ajakan untuk mengembalikan jiwa dalam digitalisasi. Agar ia tak menjadi jargon, tetapi menjadi alat pembebasan. Karena teknologi tanpa jiwa adalah mesin yang dingin—dan pelayanan publik harus hangat, manusiawi, dan berpihak. (Episode-6 dari Serial Refleksi Kemerdekaan)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tata Cara dan Tahapan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dalam Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia: Kajian Normatif dan Partisipatif

Silahudin Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung MENJUAL HARAPAN - PERENCANAAN pembangunan daerah merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang demokratis, efisien, dan berkeadilan. Dalam konteks Indonesia, sistem ini diatur secara normatif melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diperinci dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah terdiri atas tiga dokumen utama: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Ketiganya disusun secara berjenjang, partisipatif, dan berorientasi hasil (UU No. 23/2014, Pasal 258). RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun. Ia berfungsi sebagai arah strategis pembangunan daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJPD d...

Persita Tangerang Gulingkan Trend Positif PSIM Yogyakarta

  MENJUAL HARAPAN - Pekan kedelapan BRI Super League 2025/2026, menjadi momen keberuntungan Persita Tangerang saat menjamu tim PSIM Yogyakarta yang berlangsung di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Jumat (17/10/2025). Pendekar Cisadane menggulingkan trend positif PSIM Yogyakarta dengan kemenangan 4-0. Eber Bessa menggolkan gol pembuka atas operan pemain setimnya Rayco Rodriguez   pada menit ke 23. K edudukan 1-0 ini tidak alami perubahan lagi hingga pertandingan turun minum. U sai istirahat, kedua kesebelasan kembali ke lapangan, tuan rumah Persita Tangerang yang sementara sudah unggul 1-0 atas PSIM Yogayarkta, tampak aksi-aksi serangannya terus menekan pertahanan tim lawan. S erangan demi serangan para pemain Pendekar Cisadane ini akhirnya kembali membobol gawang kiper PSIM pada meint ke-70 yang dicetak oleh Rayco Rodriguez . S udah unggul 2 gol, Persita Tangerang makin agresif melakukan serangan demi serangannya, kendati para pemain PSIM berusaha menghadangnya, namun hadanga...

Potret 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Antara Harapan dan Keraguan Publik

Sumber: setneg.go.id Oleh Silahudin Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung MENJUAL HARAPAN - Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran telah menjadi panggung dinamis bagi eksperimen kebijakan, diplomasi global, dan pertarungan persepsi publik. Laporan INDEF bertajuk “Rapor Netizen” mengungkapkan lanskap digital yang penuh sorotan, kritik, dan harapan. Dari reshuffle kabinet hingga program makan bergizi gratis, netizen menjadi aktor penting dalam menilai efektivitas dan etika pemerintahan. Presiden Prabowo menunjukkan orientasi geopolitik yang berbeda dari pendahulunya. Hampir 70% kunjungannya adalah lawatan ke luar negeri, berbanding terbalik dengan Jokowi yang 75% kunjungannya fokus ke dalam negeri. Prabowo tampak ingin menegaskan posisi Indonesia sebagai pemain strategis di tiga benua: Asia, Eropa, dan Amerika. Namun, di dalam negeri, dinamika politik tak kalah intens. Tiga kali reshuffle kabinet dalam satu tahun, melibatkan 10 pejabat setingkat menteri, menjadikan Prabowo sebagai pr...