Langsung ke konten utama

Digitalisasi Tanpa Jiwa



MENJUAL HARAPAN - Digitalisasi, dalam wacana pemerintahan hari ini, telah menjadi mantra. Ia disebut dalam pidato, ditulis dalam rencana strategis, dan dipamerkan dalam bentuk aplikasi. Akan tetapi, di balik gemerlapnya, digitalisasi sering kali kehilangan jiwa—terlepas dari makna, etika, dan keberpihakan.

Warga sering kali bingung di hadapan layanan digital. Mereka diminta mengunduh aplikasi, mengisi formulir daring, dan mengikuti prosedur yang tak dijelaskan. Di desa tanpa sinyal, di komunitas tanpa literasi digital, digitalisasi menjadi tembok, bukan jembatan.

Dalam dialog komunitas, muncul keluhan: “Kami lebih paham bicara langsung daripada klik-klik.” Ini bukan penolakan terhadap teknologi, tetapi ekspresi kebutuhan akan pendekatan yang manusiawi. Digitalisasi yang tak kontekstual adalah bentuk baru dari eksklusi.

Digitalisasi juga sering kali menjadi topeng birokrasi. Layanan yang lambat dibungkus dengan antarmuka modern. Ketidakhadiran petugas digantikan oleh chatbot. Ketidakjelasan prosedur disembunyikan dalam menu yang rumit. Teknologi menjadi alat pelarian, bukan perbaikan.

Dalam refleksi filosofis, teknologi seharusnya memperluas kemampuan manusia. Ia harus mempermudah, mempercepat, dan memperkuat relasi sosial. Namun, ketika teknologi dipakai tanpa etika, ia justru memperdalam ketimpangan. Digitalisasi menjadi alat kekuasaan.

Pelayanan publik yang digital sering kali mengabaikan pengalaman warga. Mereka tak diajak bicara, tak dilibatkan dalam desain, dan tak diberi ruang untuk memberi masukan. Aplikasi dibuat dari atas, bukan dari bawah. Partisipasi hilang.

Digitalisasi juga menciptakan ilusi efisiensi. Proses terlihat cepat, tetapi substansi tak berubah. Warga tetap tak mendapat haknya, tetap bingung, dan tetap terpinggirkan. Efisiensi menjadi kosmetik, bukan transformasi.

Dalam sistem data, digitalisasi bisa menjadi alat kontrol. Warga dipantau, dilacak, dan dikategorikan. Privasi terancam, dan transparansi tak dijamin. Data menjadi komoditas, bukan hak. Teknologi kehilangan sisi kemanusiaannya.

Digitalisasi juga sering kali melupakan bahasa warga. Antarmuka berbahasa teknis, instruksi tak jelas, dan navigasi membingungkan. Warga harus menyesuaikan diri, bukan sistem yang menyesuaikan dengan warga. Bahasa menjadi penghalang.

Dalam pelayanan sosial, digitalisasi bisa memperdalam ketimpangan. Warga yang tak punya perangkat, tak punya akses internet, atau tak punya literasi digital menjadi korban. Mereka tak bisa mendaftar bantuan, tak bisa mengakses informasi, dan tak bisa menyuarakan keluhan.

Namun, digitalisasi bisa bermakna jika dirancang dengan etika. Ia harus dimulai dari kebutuhan warga, diuji bersama komunitas, dan dibangun dengan prinsip inklusi. Teknologi harus menjadi alat partisipasi, bukan alat dominasi.

Ruang desain digital yang berpihak. Di sana, aplikasi bisa diuji secara sosial, antarmuka bisa disesuaikan dengan konteks lokal, dan teknologi bisa menjadi alat advokasi. Digitalisasi harus membumi.

Dalam pendekatan visual, digitalisasi bisa dijelaskan dengan narasi, ilustrasi, dan simulasi. Ia harus bisa dirasakan, bukan hanya dilihat. Teknologi harus punya wajah manusia, bukan hanya kode. Visualisasi menjadi alat pemahaman.

Digitalisasi juga harus membuka ruang dialog. Warga harus bisa memberi masukan, mengajukan pertanyaan, dan menyampaikan keluhan. Teknologi harus mendengar, bukan hanya memberi instruksi. Dialog adalah inti pelayanan.

Dalam konteks kebijakan, digitalisasi harus diiringi dengan regulasi yang melindungi. Privasi harus dijamin, akses harus dibuka, dan keberpihakan harus ditegaskan. Teknologi tak boleh netral—ia harus berpihak pada yang lemah.

Dan mungkin, digitalisasi yang bermakna adalah ketika warga bisa berkata: “Saya merasa didengar, meski lewat layar.” Ketika mereka bisa mengakses haknya, memahami prosesnya, dan merasa dihargai. Teknologi harus menyentuh hati.

Episode ini adalah ajakan untuk mengembalikan jiwa dalam digitalisasi. Agar ia tak menjadi jargon, tetapi menjadi alat pembebasan. Karena teknologi tanpa jiwa adalah mesin yang dingin—dan pelayanan publik harus hangat, manusiawi, dan berpihak. (Episode-6 dari Serial Refleksi Kemerdekaan)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

KPK dan Paradoks Penindakan

Oleh Silahudin Pemerhati Sosial Politik, Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung SETIAP kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), publik menyambutnya dengan gegap gempita. Nama pejabat publik terpampang di media, jumlah uang yang disita pun menjadi sorotan, dan masyarakat kembali berharap bahwa korupsi akan berkurang. Akan tetapi, harapan itu cepat pudar ketika OTT berikutnya terjadi lagi di lembaga berbeda, dengan pola yang sama. OTT seolah menjadi ritual penindakan yang berulang, bukan alat pencegahan yang efektif. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan, apakah KPK telah terjebak dalam peran sebagai algojo hukum semata? Memang, penindakan penting, namun jika tidak diimbangi dengan strategi pencegahan dan perubahan perilaku birokrasi, maka KPK hanya menjadi pemadam kebakaran yang datang setelah api membakar semuanya. Korupsi terus berulang, dan OTT menjadi tontonan yang kehilangan daya cegah. Dalam satu tahun terakhir, KPK telah melakukan lebih ...

Bhayangkara FC Berhasil Kalahkan Tuan Rumah Malut United

  MENJUAL HARAPAN - Bhayangkara FC tandang ke markas Malut United, dan menciptakan kejutan mengalahkan tuan rumah dengan skor gol akhir 2-1. L aga pekan ke-19 BRI Super League musim 2025-2026 ini langsung digelar di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Minggu (31/1/2026). M alut United sebagai tim yang berada di papan atas pada duel dengan Bhayangkara FC yang berada di papan tengah, tampak kesulitan mengembangkan permainannya. S ebaliknya, Bhayangkara FC justru mendikte tuan rumah. S erangan demi serangan yang diperagakan Malut United, buntu saat berhadapan dengan hadangan para pemain Bhayangkara FC. Baca juga:  Persis Solo Tumbang di Kandang Sendiri Lawan Persib Bandung B hayangkara FC dengan taktik yang diperagakan melalui serangkaian serangannya, berhasil membobol gawang kiper Malut United pada menit ke-22. Gol keunggulan sementara Bhayangkara FC dicetak oleh Moussa Sidibe. T uan rumah tertingal 0-1, berusaha menyamakan kedudukan dengan serangkaian serangan dari berbagai lini,...

Pemprov Jabar Targetkan Pelunasan Utang Rp 629 Miliar Awal Februari

BANDUNG , MENJUAL HARAPAN   –  Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan kewajiban pembayaran utang kepada kontraktor senilai Rp 629 miliar akan segera dituntaskan. Proses pencairan dilakukan bertahap setelah seluruh kegiatan yang masuk kategori tunda bayar  melewati pemeriksaan ketat oleh Inspektorat. Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa pembayaran tidak bisa langsung dilakukan sejak awal Januari karena setiap pekerjaan harus diverifikasi terlebih dahulu. Audit dilakukan terhadap kegiatan di tujuh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan kesesuaian administrasi maupun teknis. “Kenapa tidak langsung dibayarkan? Karena harus di-review dulu. Kegiatannya tersebar di tujuh OPD dan yang melakukan review adalah Inspektorat,” jelas Herman. Ia menambahkan, Gubernur Jawa Barat menekankan agar pembayaran dilakukan secara akuntabel, sesuai volume dan spesifikasi kontrak. Herman menyebutkan, proses audit kini mendekati tahap akhir dan pencairan m...