Menjual-Harapan

Ole h Silahudin Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung MENJUAL HARAPAN - BARU-baru ini, jagat langit Indonesia dihebohkan oleh fonomena ‘lapor ke petugas Damkar lebih aman, ketimbang ke polisi’. Tentu hal itu bukan tanpa alasan, namun memiliki pesan penting yang ditujukan kepada kepolisian Republik Indonesia.   Di tengah hiruk-pikuk reformasi institusi penegak hukum, sebuah fenomena mengguncang fondasi kepercayaan publik, yaitu: masyarakat lebih memilih melapor ke petugas pemadam kebakaran (Damkar) ketimbang ke kepolisian (Polri) saat menghadapi situasi darurat. Memang, fenomena ini bukan sekadar anomali sosial, melainkan indikator empirik dari krisis legitimasi yang dialami Polri. Ia menyingkap luka lama yang belum sembuh—tentang pelayanan yang lamban, birokrasi yang berbelit, dan rasa takut yang tak kunjung hilang. Bahkan, Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemasyarakan, Yusril Ihza Mahendra , menyoroti bahwa masyarakat merasa lebih aman berinteraksi deng...

MENJUAL HARAPAN - Negara, dalam imajinasi kolektif, adalah rumah bersama.  Ia seharusnya menjadi ruang aman, tempat warga berlindung, tumbuh, dan bermimpi. Akan tetapi, ketika cermin negara mulai retak, yang tampak bukan lagi wajah rakyat, melainkan bayangan kekuasaan yang menjauh dari kenyataan. Retaknya cermin bukan sekadar metafora estetis, tetapi refleksi struktural.   Ia menunjukkan bahwa institusi negara tak lagi mampu memantulkan harapan rakyat. Yang tampak adalah distorsi  bahwa janji yang tak ditepati, pelayanan yang tak menyentuh, dan kebijakan yang tak berpihak. Dalam dialog atau obrolan komunitas  warga , sering muncul keluhan: “Kami tak merasa punya negara.”  Pernyataan ini bukan bentuk apatisme, melainkan ekspresi kekecewaan. Negara hadir dalam slogan, tetapi absen dalam kehidupan sehari-hari. Ia menjadi entitas jauh, tak terjangkau, dan tak peduli. Cermin retak juga berarti hilangnya transparansi.  Ketika warga tak bisa melihat proses pengamb...

Merancang Ulang Kebijakan Perberasan Khudori Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat   TAHUN 2015 segera ber lalu. Ini saatnya melakukan evaluasi.Salah satu yang bisa dievaluasi ialah pengadaan gabah/beras dalam negeri oleh Bulog. Per 16 Desember 2015, pengadaan Bulog mencapai 1,96 juta ton setara beras. Sampai akhir tahun ini diperkirakan pengadaan beras Bulog maksimal hanya 2 juta ton, 0,9 juta ton di antaranya disumbang beras premium. Pengadaan ini di bawah dari target internal 2,7 juta ton, apalagi target pemerintah sebesar 4 juta ton. Sejak awal tahun muncul keraguan Bulog bisa menyerap gabah dan beras dalam jumlah besar. Inpres Perberasan yang digadang-gadang menjadi stimulan tidak hanya telat dirilis, diktum-diktum di dalamnya juga mandul. Inpres Perberasan terakhir, Inpres No 5/2015, menggantikan Inpres No 3/2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/ Beras dan Penyaluran Beras oleh ...