Menjual-Harapan

  ilustrasi istimewa MENJUAL HARAPAN - Di negeri bernama Indonesia, janji bukan sekadar kata. Ia adalah mata uang sosial yang diperdagangkan di pasar harapan. Dari lorong kekuasaan hingga ruang kelas, dari mimbar spiritual hingga meja makan rakyat, janji berseliweran seperti angin: kadang menyejukkan, kadang menyesakkan. Politik adalah panggung utama janji. Setiap musim pemilu, aktor-aktor politik tampil dengan naskah penuh janji: membangun, menyejahterakan, memberantas korupsi. Akan tetapi, setelah tirai ditutup, banyak janji yang tertinggal di panggung, tak pernah turun ke bumi. Rakyat pun belajar satu hal: janji politik adalah retorika, bukan komitmen. Di ruang pendidikan, janji hadir dalam bentuk konstitusi dan kurikulum. Negara menjanjikan pendidikan yang merata dan bermutu. Namun, anak-anak di pelosok masih belajar di bawah atap bocor, dengan guru yang datang seminggu sekali. Janji pendidikan menjadi puisi yang indah, tapi tak terbaca oleh mereka yang paling membutuhkannya. ...

  Presiden Prabowo Subianto, di dalam Sidang Tahunan MPR RI, 15/8/2025 (Foto tangkapan layar dari Kompas.id) MENJUAL HARAPAN - Reformasi hukum dan tata kelola negara dengan enak, dan tidak seenaknya, itulah pesan substansial dalam pidato Presiden Prabowo Subianto di dalam Sidang Tahunan MPR (15/8/2025).  Presiden Prabowo menekankan pentingnya reformasi hukum dan tata kelola negara , dengan menyoroti penegakan hukum terhadap korporasi nakal, peningkatan gaji hakim, penertiban lahan sawit ilegal, dan memberikan apresiasi terhadap kinerja lembaga tinggi negara. Sekilas, agenda ini tampak sebagai wujud komitmen negara untuk memperkuat rule of law , dan menegakkan tata kelola yang transparan. Dalam optik sosiologi politik, agenda ini menyimpan dimensi yang lebih kompleks, yaitu: hukum bukan hanya instrumen keadilan, tetapi juga alat legitimasi dan kontrol negara terhadap masyarakat. Penegakan hukum terhadap korporasi nakal , terutama dalam kasus penyalahgunaan lahan sawit ileg...

MENJUAL HARAPAN - Di   tengah alun-alun Pati yang memerah oleh spanduk dan suara rakyat, ribuan warga berkumpul menuntut satu hal , yaitu : mundurnya Bupati Sudewo. Aksi ini bukan sekadar protes kebijakan, melainkan ekspresi kolektif dari rasa kecewa, marah, dan kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin yang mereka pilih secara demokratis.  (lihat: antaranews.com  dan kompas.com ). Dalam Sosiologi Politik Kontemporer, demonstrasi semacam ini dipahami sebagai bentuk artikulasi politik warga yang melampaui saluran formal. Charles Tilly menyebutnya sebagai “repertoar aksi kolektif” - cara   warga menyampaikan klaim politik ketika institusi gagal merespons aspirasi mereka secara bermakna (Tilly, 2004). Pemicu awalnya adalah kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Meski kebijakan itu akhirnya dibatalkan, gelombang kemarahan tak surut. Mengapa? Karena akar masalahnya bukan sekadar pajak, melainkan akumulasi ketidakpuasan terhadap...

Sengketa Pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Foto hasil tangkapan layar dari  kompas.id ) Pemerintah Pusat Diminta Bertindak, Masyarakat Aceh Tersinggung, Pemerintah Sumut Tegaskan Tak Klaim Sepihak MENJUAL HARAPAN , 14 Juni 2025 — Polemik kepemilikan empat pulau di perbatasan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara kembali memanas setelah terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang menetapkan Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Panjang, dan Lipan sebagai bagian dari wilayah administratif Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pemerintah Aceh menolak keputusan tersebut dan menilai penetapan dilakukan sepihak tanpa mempertimbangkan sejarah dan dokumen administratif yang dimiliki pihak Aceh. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh, Syakir, menyebut keempat pulau tersebut sejak lama dikelola oleh Kabupaten Aceh Singkil dan termasuk dalam kesepakatan bersama tahun 1992 antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara yang dis...