Menjual-Harapan

MENJUAL HARAPAN – Ruang digital Indonesia dilaporkan mulai dibanjiri disinformasi dan hoaks terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 . Narasi sesat yang marak beredar di media sosial tersebut sukses memicu kepanikan dan resistensi di kalangan pelaku ekonomi, yang kini dihantui ketakutan bahwa data sensus akan dijadikan alat pemeras pajak oleh pemerintah . Melihat turbulensi komunikasi publik ini, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, langsung mengambil sikap tegas saat memimpin Kunjungan Kerja di Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (3/7/2026) . Parlemen mendesak Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah untuk segera merancang strategi lawan narasi ( counter-narrative ) secara radikal, masif, dan tepat sasaran . "Ada disinformasi terkait dampak sensus yang tidak sepenuhnya benar di media sosial, ini harus segera diluruskan . Komunikasi publik yang payah hanya akan membuat responden ketakutan. Sebaliknya, informasi yang tepat akan membuat mereka tenang, nyaman, dan berse...

MENJUAL HARAPAN – Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di lapangan rupanya masih diwarnai oleh resistensi dan kecurigaan publik . Anggota masyarakat di berbagai daerah dilaporkan enggan memberikan data yang jujur karena didera kecemasan emosional: takut bantuan sosial (bansos) mereka dicabut, atau tagihan pajak mereka tiba-tiba melonjak . Fenomena psikologi sosial-ekonomi ini mengemuka dalam Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatra Barat , Kota Padang , Jumat (3/7/2026) . Merespons realitas tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati , mendesak pemerintah dan BPS untuk merombak total strategi edukasi publik dan memperkuat aspek perlindungan hukum bagi para petugas sensus . "Masyarakat tidak boleh dibiarkan merasa takut bahwa apa yang mereka sampaikan nanti akan membuat pajaknya tinggi atau membuat mereka kehilangan hak bansos . Edukasi radikal harus dilakukan terus-menerus agar publik sadar bahwa data ini murni untuk fon...

  Ilustrasi pentingnya UU Perampasan Aset (Foto hasil tangkapan layar dari https://antikorupsi.org) MENJUAL HARAPAN - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, entah dimana sekarang ini posisinya? Nyaris tidak terdengar lagi geliatnya di ranah wakil rakyat akhir-akhir ini. RUU Perampasan Aset ini memiliki tujuan yang mulai, yaitu memungkinkan negara merampas aset hasil tindak pidana, utamanya tindak pidana korupsi. Hal ini, dianggap sebagai instrumen efektif untuk memiskinkan koruptor, dan mengembalikan kerugian negara. Kerugian negara menurut Indonesia Corruption Wathc (ICW) mencapai Rp 290 triliun selama 2024-2023. Efektivitas pencegahan tindak pidana korupsi, merupakan suatu kebutuhan yang mendesak dalam pergulatan kehidupan negara bangsa (nations state) , agar kekayaan negara benar-benar disandarkan bagi kepentingan kesejahteraan rakyat, bukan sebaliknya, dimanfaatkan oleh segelintir orang dengan melakukan perilaku lancung. Perjalanan RUU ini, pertama kali diusulkan pada t...

  DIREKTORAT Jenderal Pajak menjalankan tiga strategi untuk mencapai target pajak yang lebih dari Rp1.000 triliun tahun ini. Pertama, strategi umum yang telah dijalankan dan akan dikembangkan dan diperbaiki. Kedua, strategi sunset policy jilid dua. Adapun yang ketiga ialah optimalisasi unit kerja Center for Tax Analysis. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Mekar Satria Utama mengemukakan hal tersebut dalam bincang-bincang dengan pers di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, kemarin. Mekar mengatakan, saat ini penduduk Indonesia tercatat sebanyak 240 juta jiwa. Jumlah penduduk yang merupakan wajib pajak dan memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) seharusnya ada 46 juta jiwa. Namun, ternyata baru 20 juta jiwa saja yang sudah tercatat ber-NPWP. “Sunset policy jilid dua ini yang kami harapkan dapat memberikan bantuan besar bagi kami untuk mencap...