Menjual-Harapan

MENJUAL HARAPAN JAKARTA — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melancarkan kritik tajam terhadap tata kelola layanan air bersih di daerah yang dinilai mengalami penyumbatan ( bottlenecking ) akibat dominasi serta privilese kekuasaan Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) . Dalam kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi (PAMS), parlemen mendesak pembentukan regulasi yang lebih fleksibel, responsif terhadap investasi, dan mampu memotong birokrasi yang membebani masyarakat . Dalam Rapat Pleno Baleg DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Anggota Baleg DPR RI Wahyu Sanjaya menegaskan bahwa model pengelolaan sentralistik di tingkat daerah terbukti gagal mempercepat pemerataan akses air bersih bagi masyarakat luas . Kritik atas Dominasi PDAM: 'Bottleneck' Pembangunan & Hambatan Partisipasi Legislator dari Fraksi Partai Demokrat ini menunjuk kewenangan mutlak PDAM sebagai akar masalah lambatnya ekspansi industri dan...

MENJUAL HARAPAN – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menekankan pentingnya menghadirkan kepastian hukum yang berkeadilan. Regulasi ini diharapkan mampu menjadi pedoman dalam menyelesaikan konflik antara masyarakat adat dan pelaku usaha, sekaligus menjaga iklim investasi nasional . Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Nusantara I, Senayan, Anggota Baleg DPR RI Benny K. Harman menegaskan bahwa regulasi tidak hanya berfungsi melindungi masyarakat adat, tetapi juga harus menyeimbangkan kepentingan pembangunan. “Bukan hanya soal melindungi, tapi bagaimana menyeimbangkan kepentingan masyarakat adatnya dan kepentingan investasinya. Tak mungkin pertumbuhan ekonomi tumbuh kalau tidak ada investasi,” ujar Benny (16/7/2026). Menurutnya, undang-undang ini harus menjadi titik awal meninggalkan pendekatan lama yang berorientasi pada keamanan ( security approach ) , menuju pendekatan berbasis dialog, keadilan, dan kepent...