Menjual-Harapan

MENJUAL HARAPAN — Insiden ledakan tragis di Gudang Pusat Munisi (Gupusmu) II Pusat Peralatan Angkatan Darat (Puspalad), Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, pada Kamis (16/7/2026) lalu, kini menyita perhatian serius jajaran Senayan . Peristiwa kecelakaan kerja saat prosedur pemeliharaan materiil amunisi tersebut menelan korban dari prajurit TNI AD: satu prajurit gugur, empat orang mengalami luka berat, dan dua orang mengalami luka ringan . Menanggapi musibah ini, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, TB Hasanuddin , meminta pemerintah dan TNI AD untuk segera menyelenggarakan investigasi menyeluruh dan independen . Menurutnya, investigasi ini bukan hanya penting untuk mengungkap akar masalah teknis, tetapi juga menjadi evaluasi mendasar bagi tata ruang dan keselamatan pemukiman penduduk sekitar . 1.       Audit Standar Prosedur dan Keamanan Fasilitas Sebagai anggota parlemen yang membidangi urusan pertahanan, TB Hasanuddin menegaskan bah...

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama PT Freeport Indonesia dan PT AMMAN Mineral Nusa Tenggara pada Selasa, 14 Juli 2026, bukan sekadar rapat evaluasi teknis operasional. Rapat ini merefleksikan bagaimana fungsi pengawasan parlemen bekerja di tengah pusaran industri ekstraktif skala nasional yang bernilai strategis bagi sirkulasi ekonomi dan hajat hidup orang banyak.   MENJUAL HARAPAN  — Komisi XII DPR RI menggelar evaluasi mendalam terhadap dua korporasi tambang raksasa yang beroperasi di Indonesia, yakni PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT AMMAN Mineral Nusa Tenggara (AMMAN) .  Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Selasa (14/7/2026) tersebut menyoroti tiga aspek fundamental yang saling berkelindan dalam tata kelola pemerintahan dan industri: jaminan keselamatan kerja dan keandalan fasilitas, kemandirian risiko bisnis korporasi tanpa membebani negara, serta pemenuhan keadilan sosial bagi masyarakat di sekita...

MENJUAL HARAPAN, KABUPATEN BANDUNG – Komisi V DPR RI mendesak pemerintah pusat untuk segera menindaklanjuti seluruh aspirasi dan kebutuhan pembangunan yang diajukan oleh Desa Wisata Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung . Langkah ini dinilai krusial mengingat desa tersebut telah sukses menjadi salah satu percontohan nasional dalam pengembangan potensi wisata berbasis masyarakat . Desakan tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi V DPR RI, Syafiuddin, di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsifik) Komisi V DPR RI di Desa Wisata Cibiru Wetan, Jumat (3/7/2026) . Kunjungan lapangan ini ditujukan untuk mengevaluasi dukungan konkret pemerintah sekaligus meninjau kesiapan infrastruktur desa wisata tersebut . "Apapun proposal dari Desa Cibiru Wetan adalah aspirasi Komisi V DPR RI. Itu akan kami bawa dan kami perjuangkan dalam rapat kerja dengan kementerian terkait agar mendapat tindak lanjut," ujar Syafiuddin tegas di hadapan perwakilan pemerintah desa dan kement...

  Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers  yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026) (Foto dok dpr.go.id) JAKARTA, MENJUAL HARAPAN  – DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal reformasi tata kelola pasar modal Indonesia dengan memperkuat fungsi pengawasan Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Sufmi Dasco Ahmad , dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, usai pertemuan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan jajaran direksi baru BEI periode 2026–2030, Kamis (18/6/2026). Dasco menekankan bahwa koordinasi antara DPR, OJK, dan direksi baru BEI menjadi langkah strategis untuk memastikan tata kelola bursa lebih transparan dan akuntabel. “Kami sudah melakukan diskusi panjang dengan OJK dan Direktur Bursa yang baru untuk membenahi tata kelola bursa sehingga lebih baik ke depannya,” ujarnya. OJK Umumkan D...

JAKARTA , MENJUAL HARAPAN – Komisi III DPR RI resmi menyampaikan laporan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar pada Selasa, 9 Juni 2026. Dalam laporan yang dibacakan oleh Ketua Komisi III DPR RI, Dr. H. Habiburohman , S.H., M.H., ditegaskan bahwa RUU ini merupakan langkah lanjutan untuk menyempurnakan reformasi Polri agar lebih profesional, transparan, dan berintegritas. Proses Pembahasan yang Partisipatif Habiburohman memaparkan bahwa proses pembentukan RUU ini telah melalui mekanisme yang panjang dengan mengedepankan meaningful participation atau partisipasi publik yang bermakna. Komisi III tercatat telah melakukan 12 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan melibatkan sedikitnya 15 pakar/guru besar, 6 kelompok masyarakat, dan 3 kelompok mahasiswa. Selain itu, Panitia Kerja (Panja) RUU Polri juga telah m...

MENJUAL HARAPAN - Demokrasi bukan sekadar sistem pemerintahan; ia merupakan cara hidup yang menuntut keterlibatan, keberpihakan, dan keberanian untuk berubah. Di tengah tantangan zaman yang terus bergerak, demokrasi lokal harus mampu bernapas, menghidupi nilai-nilai etis, mendengar suara publik, dan menghasilkan kebijakan yang bermakna. Artikel ini mengajak kita untuk membangun demokrasi yang tidak hanya prosedural, tetapi juga reflektif dan berdampak. Demokrasi yang bernapas adalah demokrasi yang dijalankan dengan kesadaran. Tidak cukup hadir dalam pemilu lima tahunan, melainkan harus hadir dalam setiap keputusan kelembagaan. Amartya Sen (1999) menyatakan bahwa “Democracy is not just about voting, but about public reasoning.”  Maka, DPRD sebagai jantung demokrasi lokal harus menjadi ruang dialog, bukan sekadar ruang formalitas. Demokrasi pun mesti bergerak yang mampu beradaptasi. Di tengah perubahan teknologi, tuntutan transparansi, dan dinamika sosial, DPRD harus menja...

Ilustrasi politisi sedang pidato politik  MENJUAL HARAPAN  - Demokrasi   hari ini tidak lagi berjalan di jalur yang datar dan terprediksi. Ia bergerak, berbelok, dan kadang bergejolak. Di tengah era yang ditandai oleh keterbukaan informasi, tekanan elektoral, dan tuntutan partisipasi publik yang semakin tinggi, politik tidak cukup dijalankan dengan kalkulasi. Ia harus dijalankan dengan refleksi. Artikel ini mengajak wakil rakyat untuk menjadikan refleksi sebagai bagian dari praktik politik, agar demokrasi tidak hanya berjalan, tetapi juga bernapas dan bermakna. Refleksi politik bukanlah kemewahan intelektual, melainkan kebutuhan etis. Ketika keputusan diambil tanpa refleksi, maka politik kehilangan arah. Max Weber (1919) menegaskan bahwa “Politik yang bermakna adalah politik yang dijalankan dengan tanggung jawab, bukan dengan hasrat kekuasaan.” Maka, wakil rakyat harus mampu berhenti sejenak di tengah dinamika, untuk bertanya: apakah keputusan ini berpihak? Apakah ia berd...

MENJUAL HARAPAN  - Demokrasi   bukanlah sistem yang statis. Ia bergerak, berubah, dan terus diuji oleh dinamika sosial, politik, dan teknologi. Karenanya, d i tengah arus perubahan ini, wakil rakyat dituntut bukan hanya untuk hadir, tetapi untuk teruji—secara etis, reflektif, dan substantif. Artikel ini mengajak kita untuk memahami bahwa menjadi wakil rakyat yang teruji berarti mampu menjaga komitmen publik di tengah kompleksitas demokrasi yang terus berkembang. Dinamika demokrasi lokal di Indonesia tidak lepas dari tekanan elektoral, fragmentasi politik, dan tuntutan transparansi. Wakil rakyat yang teruji adalah mereka yang mampu berdiri tegak di tengah tekanan, tanpa kehilangan arah dan nilai. Max Weber (1919)  mengemuakan bahwa “Politik yang bermakna adalah politik yang dijalankan dengan tanggung jawab, bukan dengan ambisi.” Maka, ujian sejati bukan datang dari lawan politik, tetapi dari konsistensi terhadap prinsip. Fungsi DPRD—legislasi, penganggaran, dan pengawasan—...