Komisi V DPR Desak Pemerintah Prioritaskan Aspirasi Desa Wisata Cibiru Wetan

MENJUAL HARAPAN, KABUPATEN BANDUNG – Komisi V DPR RI mendesak pemerintah pusat untuk segera menindaklanjuti seluruh aspirasi dan kebutuhan pembangunan yang diajukan oleh Desa Wisata Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Langkah ini dinilai krusial mengingat desa tersebut telah sukses menjadi salah satu percontohan nasional dalam pengembangan potensi wisata berbasis masyarakat.

Desakan tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi V DPR RI, Syafiuddin, di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsifik) Komisi V DPR RI di Desa Wisata Cibiru Wetan, Jumat (3/7/2026). Kunjungan lapangan ini ditujukan untuk mengevaluasi dukungan konkret pemerintah sekaligus meninjau kesiapan infrastruktur desa wisata tersebut.

"Apapun proposal dari Desa Cibiru Wetan adalah aspirasi Komisi V DPR RI. Itu akan kami bawa dan kami perjuangkan dalam rapat kerja dengan kementerian terkait agar mendapat tindak lanjut," ujar Syafiuddin tegas di hadapan perwakilan pemerintah desa dan kementerian terkait.

Menembus Batas Seremonial: Fungsi Pengawasan DPR

Syafiuddin menggarisbawahi bahwa fungsi pengawasan legislatif tidak boleh mandek pada seremonial kunjungan lapangan semata. Komisi V berkomitmen mengawal usulan tersebut hingga masuk ke dalam proses penganggaran dan evaluasi program di tingkat kementerian mitra.

Politisi ini juga melayangkan apresiasi tinggi terhadap ekosistem gotong royong di Cibiru Wetan. Menurutnya, sinergi aktif antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga kelompok pengelola bank sampah menjadi motor penggerak produktivitas desa yang nyata.

"Saya melihat seluruh unsur desa aktif, produktif, dan bersama-sama membangun kemajuan desa," tambahnya. Upaya lokal ini dinilai selaras dengan visi nasional yang memosisikan desa sebagai sentral pertumbuhan ekonomi baru, penciptaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan.

Respons Kemendes PDT: Komitmen Dukungan Nyata

Gayung bersambut, pihak eksekutif langsung merespons positif desakan parlemen tersebut. Inspektur Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Masyhudi, memastikan bahwa pihaknya siap mengidentifikasi bentuk dukungan yang paling tepat bagi Cibiru Wetan melalui berbagai program pemberdayaan yang tersedia.

"Insyaallah akan kami sampaikan kepada pimpinan apa yang bisa kita berikan untuk mendorong Cibiru Wetan menjadi lebih baik, lebih optimal, dan semakin mampu menyejahterakan masyarakat," ungkap Masyhudi.

Namun, Masyhudi juga mengingatkan agar pencapaian sebagai desa percontohan ini tidak membuat pemerintah desa terlena. Ia meminta semangat inovasi dan kolaborasi lokal tetap dijaga demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Hasil dari Kunsifik ini nantinya akan diformulasikan menjadi bahan evaluasi resmi Komisi V DPR RI. Rekomendasi tersebut bakal digunakan untuk memaksimalkan fungsi pengawasan sekaligus menyinkronkan dukungan lintas kementerian agar program pengembangan desa wisata berbasis masyarakat bisa tepat sasaran. (*Sjs_267)

Sumber: dpr.go.id "Syafiuddin Tegaskan Aspirasi Desa Wisata Cibiru Wetan Harus Jadi Prioritas Pemerintah" (diakses,5/7/2026)

Berbagi info disini

Di Balik Saklar yang Padam: Jeritan Ekonomi Akar Rumput dan Gugatan atas Ketahanan Energi

Foto hasil tangkapan layar dari ekbis.sindonews.com MENJUAL HARAPAN — Isu pemadaman listrik hari-hari ini, bukan sekadar masalah teknis transmisi, atau gangguan pasokan batu bara. Ini adalah potret kerentanan social, dimana mati lampu menjadi “badai” kecil yang menghantam ruang domistik keluarga, dan memutus urat nadi ekonomi wong cilik . Bagi korporasi besar, pemadaman listrik mungkin hanya berarti deru genset cadangan yang mulai menyala. Namun bagi masyarakat bawah dan pelaku usaha mikro, padamnya aliran listrik adalah interupsi massal yang merenggut pendapatan harian hingga mengacaukan ruang domestik keluarga. Fenomena pemadaman listrik bergilir yang melanda Pulau Jawa dalam beberapa pekan terakhir memicu sorotan tajam dari parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak PT PLN (Persero) tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis, melainkan wajib memitigasi dampak sosial-ekonomi yang nyata dirasakan masyarakat. “Pemadaman listrik bergilir yang cukup besar ini menyentuh aspek pr...

Baca selengkapnya

Paradoks Parpol Koalisi Versus Nalar Kritis PDI Perjuangan

Oleh: Silahudin * ) MENJUAL HARAPAN - Atmosfer politik nasional belakangan ini kian gerah, suhunya makin memanas bukan karena anomali cuaca, akan tetapi karena suhu ketegangan yang mendidih antara partai-partai koalisi pemerintah dengan PDI Perjuangan (PDIP). Genderang perang urat syaraf terus ditabuh di hadapan publik. Sindiran, deklarasi ketidaknyamanan, hingga reaksi defensif yang agresif dari lingkaran koalisi penguasa, seolah membenarkan sebuah pameo klasik, bahwa kekuasaan cenderung alergi terhadap cermin yang jernih. Fenomena "kebakaran jenggot" yang diperlihatkan oleh partai-partai koalisi pemerintah terhadap posisi kritis PDIP sebagai partai penyeimbang (atau oposisi faktual) memicu sebuah pertanyaan fundamental, mengapa sebuah rezim dengan legitimasi mayoritas begitu rapuh dan gusar menghadapi satu suara kritis? Kuat di Parlemen, Rapuh di Ruang Publik Memang, diakui atau tidak secara kalkulasi matematika politik, koalisi pemerintah saat ini memegang kend...

Baca selengkapnya

Refleksi Historis, dan Legitimasi Kepemimpinan

MENJUAL HARAPAN - Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya dihadapan Sidang Tahunan MPR RI, 15 Agustus 2025, menjahit masa lalu, masa kini, dan aspirasi masa depan sebagai benang legitimiasi. Presiden dalam pidatonya membuka ruang historis, yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945 diposisikan sebagai “momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini…,” titik asal yang terus “menggali” tugas-tugas kenegaraan yang belum tuntas. Dengan begitu, sejarah bukan sekadar arsip, melainkan sumber daya simbolik yang ditarik ke masa kini untuk meneguhkan mandat (ingat, mandat tak hanya lahir dari suara, tetapi juga dari narasi). Dalam kerangka sosiologi politik, ini serupa dengan apa yang Benedict Anderson sebut sebagai komunitas imajiner ke-kitaan yang diproduksi oleh kisah bersama dan ritus kebangsaan, tempat Proklamasi berfungsi sebagai “mitos pendiri” yang mempersatukan (Anderson, 2016). Lapisan kedua legitimasi dibangun melalui klaim kontinuitas , yaitu penghormatan kepada para p...

Baca selengkapnya

Menjual-Harapan

Cari Blog Ini