Langsung ke konten utama

Komisi V DPR Desak Pemerintah Prioritaskan Aspirasi Desa Wisata Cibiru Wetan

MENJUAL HARAPAN, KABUPATEN BANDUNG – Komisi V DPR RI mendesak pemerintah pusat untuk segera menindaklanjuti seluruh aspirasi dan kebutuhan pembangunan yang diajukan oleh Desa Wisata Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Langkah ini dinilai krusial mengingat desa tersebut telah sukses menjadi salah satu percontohan nasional dalam pengembangan potensi wisata berbasis masyarakat.

Desakan tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi V DPR RI, Syafiuddin, di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsifik) Komisi V DPR RI di Desa Wisata Cibiru Wetan, Jumat (3/7/2026). Kunjungan lapangan ini ditujukan untuk mengevaluasi dukungan konkret pemerintah sekaligus meninjau kesiapan infrastruktur desa wisata tersebut.

"Apapun proposal dari Desa Cibiru Wetan adalah aspirasi Komisi V DPR RI. Itu akan kami bawa dan kami perjuangkan dalam rapat kerja dengan kementerian terkait agar mendapat tindak lanjut," ujar Syafiuddin tegas di hadapan perwakilan pemerintah desa dan kementerian terkait.

Menembus Batas Seremonial: Fungsi Pengawasan DPR

Syafiuddin menggarisbawahi bahwa fungsi pengawasan legislatif tidak boleh mandek pada seremonial kunjungan lapangan semata. Komisi V berkomitmen mengawal usulan tersebut hingga masuk ke dalam proses penganggaran dan evaluasi program di tingkat kementerian mitra.

Politisi ini juga melayangkan apresiasi tinggi terhadap ekosistem gotong royong di Cibiru Wetan. Menurutnya, sinergi aktif antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga kelompok pengelola bank sampah menjadi motor penggerak produktivitas desa yang nyata.

"Saya melihat seluruh unsur desa aktif, produktif, dan bersama-sama membangun kemajuan desa," tambahnya. Upaya lokal ini dinilai selaras dengan visi nasional yang memosisikan desa sebagai sentral pertumbuhan ekonomi baru, penciptaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan.

Respons Kemendes PDT: Komitmen Dukungan Nyata

Gayung bersambut, pihak eksekutif langsung merespons positif desakan parlemen tersebut. Inspektur Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Masyhudi, memastikan bahwa pihaknya siap mengidentifikasi bentuk dukungan yang paling tepat bagi Cibiru Wetan melalui berbagai program pemberdayaan yang tersedia.

"Insyaallah akan kami sampaikan kepada pimpinan apa yang bisa kita berikan untuk mendorong Cibiru Wetan menjadi lebih baik, lebih optimal, dan semakin mampu menyejahterakan masyarakat," ungkap Masyhudi.

Namun, Masyhudi juga mengingatkan agar pencapaian sebagai desa percontohan ini tidak membuat pemerintah desa terlena. Ia meminta semangat inovasi dan kolaborasi lokal tetap dijaga demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Hasil dari Kunsifik ini nantinya akan diformulasikan menjadi bahan evaluasi resmi Komisi V DPR RI. Rekomendasi tersebut bakal digunakan untuk memaksimalkan fungsi pengawasan sekaligus menyinkronkan dukungan lintas kementerian agar program pengembangan desa wisata berbasis masyarakat bisa tepat sasaran. (*Sjs_267)

Sumber: dpr.go.id "Syafiuddin Tegaskan Aspirasi Desa Wisata Cibiru Wetan Harus Jadi Prioritas Pemerintah" (diakses,5/7/2026)


Berbagi info disini



Komentar

Postingan populer dari blog ini

Prabowo Angkat 26 Anggota Wantimpres, Pratikno Jadi Ketua

Presiden Prabowo Subianto resmi menangkat 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Republik Indonesia pada Jumat, 2 Oktober 2026 di Istana Negara, Jakarta. Foto: BPMI Setpres/Kris MENJUAL HARAPAN — Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026). Dalam susunan baru tersebut, Pratikno ditetapkan sebagai Ketua merangkap anggota, Muhammad Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua merangkap anggota, dan Muhammad Qodari sebagai Sekretaris merangkap anggota. Pengangkatan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia . Pelantikan 26 anggota Wantimpres itu menandai terbentuknya susunan baru lembaga yang memiliki posisi sebagai bagian dari mekanisme pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan. 26 Nama dalam Susunan Wantimpres Berdasarka...

Drama 8 Gol di Giuseppe Meazza, Inter Milan Comeback dan Libas Udinese 5-3

MENJUAL HARAPAN — Pertandingan spektakuler diwarnai hujan delapan gol tersaji pada giornata ke-4 Serie A 2026/2027 saat Inter Milan menjamu Udinese di Stadion Giuseppe Meazza, Selasa (15/9/2026) dini hari WIB. Sempat tertinggal dua gol lebih dulu, Nerazzurri berhasil bangkit dan mengunci kemenangan dramatis 5-3. Laga dimulai dengan kejutan dari tim tamu. Udinese tampil menggebrak sejak awal babak pertama dan membuat publik tuan rumah terhenyak lewat gol cepat James Abankwah pada menit ke-9. Tujuh menit berselang, giliran Jürgen Ekkelenkamp yang mengoyak jala Inter pada menit ke-16, mengubah skor menjadi 0-2 untuk keunggulan Udinese. Tersengat oleh dua gol kejutan tersebut, Inter Milan langsung merespons dengan menaikkan tempo permainan. Usaha keras anak-asuh tuan rumah akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26 lewat aksi Carlos Augusto yang memperkecil kedudukan. Gelombang serangan Inter berlanjut hingga Nicolò Barella sukses menyamakan skor menjadi 2-2 di menit ke-35. Keduduka...

Anomali Tata Kelola dan Paradoks Kebijakan: Menagih Kehadiran Negara dalam Dialektika Hukum, Agraria, dan Pendidikan

Ringkasan Esai 1.       Pendahuluan: Membingkai perdebatan hukum, agraria, dan pendidikan dalam kerangka sosiologi politik dan tata kelola pemerintahan ( good governance ). 2.       Bedah Isu 1 (RUU Perampasan Aset): Mengkritik penyelewengan barang rampasan oleh oknum aparat dan menagih transparansi digital. 3.       Bedah Isu 2 (Uji Materiil KUHAP 2025): Menganalisis potensi hegemoni Polri atas PPNS serta risiko diskresi penggeledahan tanpa izin ( due process of law ). 4.       Bedah Isu 3 (Reforma Agraria): Menganalisis efektivitas kelembagaan LPRA langsung di bawah Presiden dalam meredistribusi tanah dan menyelesaikan konflik. 5.       Bedah Isu 4 (Dekolonisasi RUU Sisdiknas): Mengulas pemikiran Bonnie Triyana mengenai pentingnya menghapus bias kolonial terhadap penganut kepercayaan. 6.       Bedah Isu 5 (KIP Kuliah & Pagu Angg...