Oleh: Silahudin*)
MENJUAL HARAPAN - Atmosfer politik nasional belakangan ini kian gerah, suhunya makin
memanas bukan karena anomali cuaca, akan tetapi karena suhu ketegangan yang
mendidih antara partai-partai koalisi pemerintah dengan PDI Perjuangan (PDIP).
Genderang perang urat syaraf terus ditabuh di hadapan publik. Sindiran,
deklarasi ketidaknyamanan, hingga reaksi defensif yang agresif dari lingkaran
koalisi penguasa, seolah membenarkan sebuah pameo klasik, bahwa kekuasaan
cenderung alergi terhadap cermin yang jernih.
Fenomena "kebakaran jenggot" yang diperlihatkan oleh
partai-partai koalisi pemerintah terhadap posisi kritis PDIP sebagai partai
penyeimbang (atau oposisi faktual) memicu sebuah pertanyaan fundamental, mengapa
sebuah rezim dengan legitimasi mayoritas begitu rapuh dan gusar menghadapi satu
suara kritis?
Kuat di Parlemen, Rapuh di Ruang Publik
Memang, diakui atau tidak secara kalkulasi matematika politik, koalisi
pemerintah saat ini memegang kendali mutlak atas panggung formal pengambilan
keputusan. Akan tetapi, dalam lanskap politik kontemporer, kekuatan tidak lagi
sekadar urusan jumlah kursi di parlemen, melainkan tentang penguasaan narasi di
ruang publik (Legitimasi Diskursif).
Tampaknya, di sinilah letak kegelisahan koalisi. Ketika PDIP memilih
mengambil jarak dan secara konsisten menelanjangi kebijakan-kebijakan pemerintah
yang dinilai tidak populis atau cacat secara substansi, PDIP tidak sedang
sekadar menyerang. Mereka sedang menyuarakan public distrust
(ketidakpercayaan publik) yang selama ini tersumbat.
Kekritisan PDIP menjadi berbahaya bagi koalisi, oleh karena ia bertindak
sebagai konduktor bagi kejenuhan masyarakat. Akibatnya, reaksi yang muncul dari
partai-partai pendukung pemerintah cenderung emosional, dan defensif.
Sindiran yang terus-menerus dialamatkan kepada PDIP justru menjadi
konfirmasi kasat mata bahwa kritik tersebut tepat sasaran dan berhasil
mengganggu kenyamanan zona kekuasaan.
Ketakutan akan Delegitimasi
Dengan demikian, upaya partai koalisi untuk terus menyindir posisi PDIP
sebagai partai penyeimbang sesungguhnya merupakan strategi framing untuk
mendegradasi motif kritik tersebut.
Mereka ingin mengonstruksikan citra bahwa kritik PDIP hanyalah bentuk
"sakit hati politik" atau sekadar manuver oportunis demi elektoral
2029.
Namun demikian, secara teoretis, dalam sistem presidensial dengan multipartai
ekstrem seperti di Indonesia, keberadaan partai penyeimbang yang kuat merupakan
oksigen bagi demokrasi itu sendiri. Tanpa adanya kekuatan penyeimbang, checks and balances akan lumpuh, dan
pemerintahan akan terjebak dalam delusi
infalibilitas—merasa selalu benar karena tidak ada yang berani menyalahkan.
Dalam tataran tersebut, gerahnya partai koalisi menunjukkan adanya
gagasan keliru yang menganggap bahwa stabilitas politik hanya bisa dicapai
melalui monolitisisme atau keseragaman sikap.
Ketika ada satu aktor besar yang menolak masuk dalam barisan
"pemuja kebijakan", stabilitas semu yang mereka bangun mulai retak.
Ketakutan terbesar koalisi bukanlah pada kejatuhan pemerintahan, melainkan pada
rontoknya narasi keberhasilan yang selama ini mereka fabrikasi di media.
Catatan penutup
Ketegangan belakangan ini, niscaya perlu dibaca melampaui sekadar
perseteruan antar-elite atau perebutan konsesi kekuasaan. Ini merupakan ujian
bagi kedewasaan demokrasi kita.
Jika setiap kritik substantif dibalas dengan sinisme politik, dan setiap
pandangan berbeda dianggap sebagai gangguan stabilitas, maka kita sedang
bergerak mundur menuju otoritarianisme berbaju demokrasi.
Partai koalisi pemerintah seharusnya menyadari bahwa obat terbaik dari
sebuah kritik adalah pembuktian kinerja, dan perbaikan kebijakan, bukan balik
menyindir.
Menyerang balik pengkritik hanya memperlihatkan kekosongan argumen
substantif di dalam internal koalisi itu sendiri.
Dengan demikian, riuh rendah atmosfer politik ini adalah hal yang sehat,
sepanjang koridornya tetap pada perdebatan isi kebijakan, bukan pembunuhan
karakter.
PDIP dengan pilihan politiknya saat ini tengah menjalankan fungsi alamiah parpol yang absen di mayoritas lini, menjadi penyambung lidah bagi kegelisahan rakyat.
Bagi koalisi pemerintah, pilihannya hanya dua: terus "kebakaran jenggot" dan terlihat antikritik, atau mulai membuka diri, berkaca, dan memperbaiki tata kelola pemerintahan yang tengah disorot tajam.*
*) Silahudin, Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung
Ikuti artikel lainnya disini
Komentar