Menjual-Harapan

  MENJUAL HARAPAN — Komisi X DPR RI melempar kritik keras terhadap efektivitas dan akurasi sistem pendataan sosial-ekonomi yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) . Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Statistik di Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta, Kamis (17/9/2026), para legislator Senayan membongkar berbagai temuan memprihatinkan . Mulai dari fenomena merosotnya ekonomi kelas menengah hingga kasus kekeliruan fatal klasifikasi desil warga miskin, akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dinilai mendesak untuk dievaluasi total demi keadilan publik . 1.    Fenomena Middle Class Squeeze : Negara Wajib Turun Tangan Selamatkan Kelas Menengah Anggota Panja RUU Statistik Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana , menyoroti tajam fenomena middle class squeeze —tekanan ekonomi hebat yang menghimpit kelompok masyarakat kelas menengah . Menurut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut, dalam kurun waktu tujuh tahun terak...

Ilustrasi konsep siluet agenda setting. Sumber: Yutthana Gaetgeaw / Getty Images Oleh Silahudin MENJUAL HARAPAN - Dalam perjalanan pulang yang diantar oleh seorang teman dengan boncengan motornya, terjadi percapakan atau obrolan “iseng” kesana kemari, dan pada titik obrolan masuk ke isu kebijakan. Teman tersebut dengan penuh antusias meluncurkan terminologi “agenda setting” dalam kebijakan, dan kita terus membicarakan dengan ragam optik masing-masing, seputar agenda setting tersebut yang memang di dalamnya tidak lepas dari kepentingan, kompromi dan lainnya. Memang, disadari atau tidak, langsung atau tidak langsung bahwa kebijakan publik kerap diperkenalkan ke hadapan khalayak sebagai produk rasionalitas murni—sebuah respons logis atas persoalan objektif yang tengah melanda masyarakat. Akan tetapai, jika kita menyelisik lebih dalam ke rahim pembentukannya, setiap regulasi sejatinya merupakan hasil kompromi, kontestasi ideologi, dan dinamika kekuasaan. Di balik lembaran naskah akadem...

Foto dok presidenri.go.id MENJUAL HARAPAN — Presiden Prabowo Subianto resmi melepas skema permainan fiskal terbaru dalam pidato kenegaraannya di Gedung Nusantara , Jakarta . Lewat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, pemerintah menerapkan gaya bertanding yang ekspansif, terarah, dan terukur demi mencetak poin pertumbuhan ekonomi tinggi dan kesejahteraan kilat . "Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara harus bekerja sinergis dan makin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif," tegas Presiden dalam laga pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 . Delapan Punggawa Prioritas di Lini Depan Untuk memastikan kemenangan di papan skor makroekonomi, Presiden Prabowo memasang delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) sebagai starter pack penyerangan : Kedaulatan & Kemandirian: Pangan , energi, s...

  Presiden Prabowo Subianto menyampaikan taklimat pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang digelar di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 20 Juli 2026. Foto: BPMI Setpres/Cahyo MENJUAL HARAPAN — Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa agenda pembangunan nasional Indonesia telah berada di jalur yang benar ( on the right track ) . Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/7/2026) . Presiden menyampaikan bahwa meskipun tantangan bangsa masih besar dan pekerjaan rumah pemerintah masih panjang, berbagai capaian fundamental di sektor pangan dan energi membuktikan kekuatan serta kemandirian strategi pembangunan nasional . Rekor Pangan dan Kemandirian Energi B50 Dalam arahannya, Presiden membeberkan indikator utama keberhasilan pembangunan yang mencatatkan rekor sepanjang sejarah Republik Indonesia : Swasembada Pangan: Indone...

MENJUAL HARAPAN — Masa depan ekologi Pulau Jawa kini berada di persimpangan jalan . Di tengah kepungan industri dan tekanan pemanfaatan lahan, Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan DPR RI melempar sinyal kuat untuk memperketat benteng perlindungan hijau yang tersisa . Langkah ini dibarengi dengan desakan restrukturisasi kelembagaan Perhutani dan pemulihan hak-hak masyarakat desa hutan . Anggota Komisi IV DPR RI, Dadang M. Naser, menyatakan bahwa revisi undang-undang ini harus menjadi momentum krusial untuk mengembalikan marwah kelembagaan kehutanan . Komisi IV mendorong agar Perhutani mempererat kembali kemitraannya dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) melalui program perhutanan sosial . “Kami dari Komisi IV DPR RI bersama jejaring kehutanan di Jawa Timur membahas berbagai persoalan strategis, termasuk penguatan kelembagaan Perhutani agar saling bersahutan, saling mengisi, saling berkoordinasi, dan saling menguatkan,” tegas D...