Menguji 'Meaningful Participation' dalam Kebut Revisi UU Kehutanan yang Adaptif

MENJUAL HARAPAN — Komisi IV DPR RI tengah gencar menggodok revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Regulasi yang sudah berusia lebih dari seperempat abad ini dinilai sudah using, dan gagap dalam merespons dinamika zaman. Melalui serangkaian kunjungan kerja daerah, parlemen mengeklaim sedang menerapkan prinsip meaningful public participation (partisipasi publik yang bermakna) demi melahirkan aturan yang berkeadilan sosial dan ekologis.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, menegaskan bahwa jemput bola aspirasi ini krusial agar undang-undang baru tidak sekadar menjadi produk hukum di atas kertas, melainkan mampu menjawab akar masalah di sektor kehutanan.

"Undang-undang ini sudah dianggap tidak bisa mengikuti dinamika perkembangan zaman sehingga beberapa aturan perlu kita revisi. Kami merajut masukan dari semua wilayah, semua titik, dan semua segmen masyarakat," ujar Sonny di sela-sela kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) RUU Kehutanan di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo, Sabtu (13/6/2026).

Menjaring Suara dari Akar Rumput hingga Akademisi

DPR menyadari bahwa sektor kehutanan adalah wilayah sensitif yang mempertemukan banyak kepentingan—mulai dari konservasi, hak adat, hingga investasi bisnis. Oleh karena itu, Tim Panja RUU Kehutanan memperluas radar serap aspirasinya ke berbagai wilayah strategis.

Sebelum berdialog di Jawa Timur, Tim Panja telah terlebih dahulu membedah perspektif teoretis dan ilmiah bersama para akademisi di Solo, Jawa Tengah. Sementara itu, dalam lawatan di Jawa Timur, DPR membuka ruang dialog multi-pihak yang mempertemukan komponen birokrasi, pelaku usaha, dan masyarakat adat.

Beberapa poin penting dari sebaran aktor yang dilibatkan antara lain:

• Unsur Pemerintah: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Kehutanan.
• Aktor Civil Society & Mitra Terdampak: Organisasi non-pemerintah (NGO) serta perwakilan pelaku usaha sektor kehutanan.
• Masyarakat Adat: Representasi dari masyarakat adat Tengger serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Menurut Sonny, masukan dari kelompok masyarakat adat dan AMAN ini akan menjadi pilar penting untuk memastikan regulasi baru nanti memiliki wajah yang lebih komprehensif dan menjunjung tinggi rasa keadilan.

Tiga Target Besar: Menahan Deforestasi hingga Kesejahteraan

Secara substansi politik-kebijakan, revisi UU Kehutanan ini dibebani target besar untuk menyelesaikan rapor merah pengelolaan hutan di Indonesia. Pihak legislatif memproyeksikan draf final undang-undang ini mampu mengintegrasikan tiga kepentingan utama secara seimbang: ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Fokus Utama	Target Capaian
Ekologis	Menahan laju deforestasi secara signifikan dan memperkuat perlindungan kawasan hutan.
Sosial	Mengakomodasi hak-hak masyarakat adat serta menjamin keadilan sosial.
Ekonomi	Memastikan pemanfaatan nilai ekonomi hutan dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat sekitar kawasan hutan.

Saat ini, seluruh masukan yang berhasil dihimpun dari berbagai daerah masih dalam tahap tabulasi untuk diakomodasi ke dalam draf revisi UU Kehutanan yang sedang dibahas intensif di Senayan.

Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur III tersebut optimistis, jika proses hulu (partisipasi publik) digarap dengan benar, maka hilirnya akan melahirkan hutan yang lestari sekaligus masyarakat sekitar yang sejahtera. "Kita berharap dengan undang-undang yang baru nanti laju deforestasi bisa semakin tertahan, hutan yang lestari bisa terwujud, dan masyarakat sekitar hutan juga bisa semakin sejahtera," pungkas Sonny. (sjs_267)

Sumber berita: dpr.go.id "Revisi UU Kehutanan Harus Lebih Adaptif dan Berikan Manfaat bagi Masyarakat dan Lingkungan" (diakses 15/6/2026)

Baca juga:

Grup F Piala Dunia 2026: Skor Gol Belanda Vs Jepang 2-2 

Grup E Piala Dunia 2026: Jerman Panen Gol Lawan Curacao 

Menakar Ulang Paradigma Pengelolaan Hutan: DPR Dorong Revisi UU Kehutanan Berbasis Keadilan Rakyat