Menakar Ulang Paradigma Pengelolaan Hutan: DPR Dorong Revisi UU Kehutanan Berbasis Keadilan Rakyat

MENJUAL HARAPAN – Komisi IV DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kembali menegaskan urgensi pergeseran paradigma pengelolaan hutan nasional. Dalam kunjungan kerja ke Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (13/6/2026), DPR menekankan bahwa revisi regulasi ini harus beranjak dari pendekatan teknokratis-birokratis menuju pendekatan yang berpihak pada kesejahteraan sosial.

Anggota Komisi IV DPR RI, Darori Wonodipuro, menyoroti adanya disparitas yang cukup tajam dalam pengelolaan kawasan hutan, khususnya di Pulau Jawa yang selama ini berada di bawah otoritas Perhutani. Menurut Darori, keberadaan sekitar 3.600 desa di sekitar kawasan hutan semestinya menjadi modal sosial bagi pembangunan ekonomi berbasis masyarakat, bukan sebaliknya, menjadi subjek konflik agraria.

Reorientasi Skema Bagi Hasil

Salah satu poin krusial yang diusulkan oleh Darori dalam revisi UU Kehutanan adalah restrukturisasi skema pembagian hasil perhutanan sosial. Ia mengusulkan formulasi yang lebih proporsional, yakni 70 persen untuk kesejahteraan rakyat, 20 persen bagi Perhutani selaku pemegang konsesi kawasan, dan 10 persen untuk kas desa.

“Pengelolaan kawasan hutan harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan korporasi,” ujar politisi dari Fraksi Partai Gerindra tersebut. Hal ini merespons fakta di lapangan mengenai banyaknya Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang tidak lagi aktif, namun menyebabkan ketimpangan penguasaan lahan yang merugikan masyarakat lokal.

Evaluasi Data dan Tata Batas

Selain aspek bagi hasil, Darori juga mengkritisi pola inventarisasi hutan yang selama ini hanya berbasis pada pemetaan administratif (di atas kertas). Ia mendesak adanya sinkronisasi antara data peta dengan realitas faktual di lapangan, khususnya terkait penetapan tata batas kawasan hutan.

"Inventarisasi itu bukan hanya dari peta. Harus lihat langsung ke lapangan. Kalau rakyat sudah membangun rumah selama bertahun-tahun, jangan tiba-tiba disalahkan karena datanya tidak akurat," tegas legislator asal Dapil Jateng VII tersebut.

Agenda Konservasi Berkelanjutan

Lebih jauh, Panja RUU Kehutanan juga mendorong dimasukkannya skema pendanaan khusus untuk konservasi dan rehabilitasi hutan ke dalam draf revisi. Darori memandang bahwa Indonesia perlu mengadopsi praktik terbaik (best practices) dari negara lain yang berhasil memulihkan ekosistem hutan secara berkelanjutan.

Panja Komisi IV DPR RI menargetkan pembahasan RUU ini dapat dirampungkan pada masa sidang mendatang. Dengan prinsip utama "hutan lestari, rakyat sejahtera", regulasi ini diharapkan mampu mengakhiri polemik tata kelola kehutanan yang selama ini dianggap eksklusif dan kurang inklusif.  (S_267)

Sumber: dpr.go.id "Darori Wonodipuro Tekankan Revisi UU Kehutanan Harus Lebih Berpihak pada Rakyat" (diakses pada 14/6/2026)

Baca juga disni