Menjual-Harapan

MENJUAL HARAPAN — Di tengah dinamisnya konstelasi geopolitik dan status Bali sebagai episentrum pertemuan internasional, infrastruktur pertahanan di Pulau Dewata dinilai sudah usang dan tertinggal. Sorotan tajam datang dari Komisi I DPR RI yang mendesak perombakan total terhadap status Pangkalan Udara (Lanud) I Gusti Ngurah Rai, Badung, Provinsi Bali, agar segera dinaikkan standarnya dari Tipe B menjadi Tipe A. Langkah taktis ini dinilai sudah sangat mendesak, bukan hanya demi memperkuat perimeter pertahanan udara nasional, melainkan juga untuk menjaga marwah dan citra diplomasi Indonesia di panggung internasional. Dilema Strategis: Beranda Internasional yang Minim Dukungan Anggaran Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin, mengungkapkan keheranannya atas status Lanud Ngurah Rai yang tidak mengalami perubahan sejak tahun 2012. Mandeknya peningkatan status selama 14 tahun ini dinilai kontradiktif dengan beban kerja dan nilai strategis pangkalan tersebut yang saban tahun melayani pe...

MENJUAL HARAPAN – Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Imigrasi Denpasar dan Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bali, terkait dugaan kasus pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA), mendapat dukungan sekaligus dorongan agar penyidikan tidak berhenti pada penggeledahan semata. Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta, meminta KPK memperluas penyelidikan dengan memeriksa seluruh pejabat imigrasi yang terkait dalam proses penerbitan visa maupun izin tinggal di Bali. Menurutnya, dugaan penyimpangan di sektor keimigrasian tidak hanya berdampak pada tata kelola pemerintahan, tetapi juga berpotensi memengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Bali. “KPK tidak boleh hanya berhenti pada penggeledahan. Pemeriksaan harus diperluas kepada pejabat-pejabat imigrasi yang memiliki keterkaitan dengan penerbitan visa dan izin tinggal,” ujar Parta dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (21/6/2026). Politikus PDI Perjuangan tersebut menilai p...

MENJUAL HARAPAN  -  Di   tengah riuh rendah Kongres ke-6 PDIP di Bali, sebuah momen yang tak hanya politis , melainkan  juga emosional terjadi , yaitu  Megawati Soekarnoputri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum, sementara Hasto Kristiyanto pulang ke panggung politik setelah menerima amnesti. Dua arus besar ini bertemu dalam satu ruang , yaitu  satu melanjutkan kepemimpinan, satu kembali dari pengasingan hukum. Megawati tidak hanya dikukuhkan, ia diaklamasikan. Tanpa perdebatan, tanpa voting. Para kader dari seluruh Indonesia berdiri, bersorak, dan menyatakan satu suara: Ibu Mega tetap memimpin. Bagi mereka, Megawati bukan sekadar tokoh, tapi simbol kontinuitas ideologi dan keteguhan arah perjuangan. Pidato Megawati malam itu tidak panjang,  namun  sarat makna. Ia menolak dikotomi oposisi dan koalisi. “PDIP adalah penyeimbang,” katanya. Ia bicara tentang kedaulatan rakyat, supremasi konstitusi, dan bahaya demokrasi yang dikerdilkan menjadi sekada...

Kongres ke-6 PDI-P, Badung Bali (Foto hasil tangkapan layar dari twitter/X @PDI_Perjuangan) MENJUAL HARAPAN   — Dalam suasana penuh simbol dan haru, Kongres ke-6 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Bali resmi mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum untuk periode 2025–2030. Ini menjadi kali keenam Megawati  Soekarnoputri dipercaya memimpin partai berlambang banteng moncong putih, memperpanjang kepemimpinannya yang telah berlangsung sejak 1999. Pengukuhan dilakukan secara aklamasi, bahkan sebelum sidang komisi dimulai. Ketua Steering Committee Kongres, Komarudin Watubun, menyebut seluruh peserta kongres mendesak agar Megawati segera dikukuhkan kembali. “Begitu sidang dibuka, 100 persen peserta langsung meminta pengukuhan. Tidak ada keraguan,” ujarnya.  ( kaltim.tribunnews.com ). Dalam pidato politiknya, Megawati menegaskan bahwa PDIP tidak akan menjadi bagian dari koalisi maupun oposisi. “Kita adalah partai penyeimbang. Berdiri di atas kebenar...