Megawati Kembali Pimpin PDIP, Hasto Pulang dengan Air Mata dan Harapan Baru

Kongres ke-6 PDI-P, Badung Bali (Foto hasil tangkapan layar dari twitter/X @PDI_Perjuangan)

MENJUAL HARAPAN — Dalam suasana penuh simbol dan haru, Kongres ke-6 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Bali resmi mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum untuk periode 2025–2030. Ini menjadi kali keenam Megawati Soekarnoputri dipercaya memimpin partai berlambang banteng moncong putih, memperpanjang kepemimpinannya yang telah berlangsung sejak 1999.

Pengukuhan dilakukan secara aklamasi, bahkan sebelum sidang komisi dimulai. Ketua Steering Committee Kongres, Komarudin Watubun, menyebut seluruh peserta kongres mendesak agar Megawati segera dikukuhkan kembali. “Begitu sidang dibuka, 100 persen peserta langsung meminta pengukuhan. Tidak ada keraguan,” ujarnya. (kaltim.tribunnews.com).

Dalam pidato politiknya, Megawati menegaskan bahwa PDIP tidak akan menjadi bagian dari koalisi maupun oposisi. “Kita adalah partai penyeimbang. Berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas terhadap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila,” ucap Megawati dengan nada tegas namun reflektif (lihat: kaltim.tribunnews.com).

Megawati juga mengingatkan bahwa demokrasi Indonesia tidak boleh dikerdilkan menjadi perebutan kekuasaan antar elite. “Demokrasi kita harus bertumpu pada kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi. Itu paling tinggi, jangan kalian ubah-ubah,” katanya, disambut tepuk tangan panjang dari para kader. (lihat: kaltim.tribunnews.com).

Namun, momen paling emosional dalam kongres bukan hanya pengukuhan Megawati, melainkan kedatangan Hasto Kristiyanto, mantan Sekjen PDIP, yang baru saja bebas dari Rutan KPK setelah menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto (Lihat: kompas.com). Hasto tiba di kediamannya di Bekasi pada dini hari, disambut hangat oleh Satgas Cakra Buana dan para jurnalis (lihat: wartakota.tribunnews.com).

Dengan mengenakan jas hitam dan kaos merah, Hasto menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Megawati, Presiden Prabowo, dan seluruh fraksi DPR yang telah mendukung pemberian amnesti. “Kami sangat bersyukur. Yang paling penting adalah Ibu Megawati terpilih kembali secara aklamasi,” ucapnya singkat namun penuh makna (lihat: wartakota.tribunnews.com).

Sebelum pulang ke rumah, Hasto sempat makan malam bersama tim kuasa hukumnya di Menteng, memilih menu sate padang sebagai simbol “terang” dalam bahasa Jawa. “Padang itu terang. Saya ingin menyelaraskan makna itu dengan kondisi kehidupan saya saat ini,” katanya dengan senyum yang tak bisa menyembunyikan keharuan (lihat: wartakota.tribunnews.com).

Amnesti terhadap Hasto diberikan melalui Keputusan Presiden yang ditandatangani pada 1 Agustus 2025, sebagai bagian dari rekonsiliasi nasional menjelang perayaan kemerdekaan. DPR menyetujui amnesti terhadap 1.116 terpidana, termasuk Hasto, dalam sidang yang digelar 31 Juli 2025 (lihat: kompas.com dan koran-jakarta.com).

Meski bebas, Hasto masih menghadapi sorotan publik. Vonis 3,5 tahun atas kasus suap PAW Harun Masiku dan denda Rp250 juta tetap menjadi catatan sejarah. Namun, dengan amnesti, seluruh efek pidana terhadap dirinya resmi dihapus, dan proses hukum dihentikan (Lihat: kompas.com dan tirto.id).

Kehadiran Hasto di Kongres PDIP menjadi simbol kembalinya loyalis Megawati ke panggung politik. Meski belum diumumkan secara resmi, banyak pihak memprediksi Hasto akan kembali menjabat sebagai Sekjen PDIP. “Itu hak prerogatif Ibu Megawati,” ujar Komarudin Watubun saat ditanya soal susunan pengurus (Lihat; wartakota.tribunnews.com).

Di tengah spekulasi politik dan dinamika internal partai, Megawati tetap tampil tenang dan penuh kendali. Ia menekankan pentingnya soliditas partai dan gotong royong sebagai fondasi menghadapi tantangan bangsa. “Partai ini harus makin besar. Jangan malah mengecil,” tegasnya (Lihat: news.detik.com).

Kongres kali ini juga menjadi panggung konsolidasi ideologis. Megawati meminta para kader untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto, selama kebijakan yang diambil berpihak kepada rakyat. “Kita bukan oposisi, bukan koalisi. Kita adalah penjaga rel konstitusi,” katanya (lihat: kaltim.tribunnews.com dan bangka.tribunnews.com).

Dengan Megawati kembali di pucuk pimpinan dan Hasto pulang membawa harapan baru, PDIP memasuki babak baru yang sarat makna. Di tengah sorotan publik dan tantangan regenerasi, partai ini menegaskan bahwa loyalitas, ideologi, dan keberpihakan tetap menjadi kompas utama. (S_267)

Di Balik Saklar yang Padam: Jeritan Ekonomi Akar Rumput dan Gugatan atas Ketahanan Energi

Foto hasil tangkapan layar dari ekbis.sindonews.com MENJUAL HARAPAN — Isu pemadaman listrik hari-hari ini, bukan sekadar masalah teknis transmisi, atau gangguan pasokan batu bara. Ini adalah potret kerentanan social, dimana mati lampu menjadi “badai” kecil yang menghantam ruang domistik keluarga, dan memutus urat nadi ekonomi wong cilik . Bagi korporasi besar, pemadaman listrik mungkin hanya berarti deru genset cadangan yang mulai menyala. Namun bagi masyarakat bawah dan pelaku usaha mikro, padamnya aliran listrik adalah interupsi massal yang merenggut pendapatan harian hingga mengacaukan ruang domestik keluarga. Fenomena pemadaman listrik bergilir yang melanda Pulau Jawa dalam beberapa pekan terakhir memicu sorotan tajam dari parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak PT PLN (Persero) tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis, melainkan wajib memitigasi dampak sosial-ekonomi yang nyata dirasakan masyarakat. “Pemadaman listrik bergilir yang cukup besar ini menyentuh aspek pr...

Baca selengkapnya

Paradoks Parpol Koalisi Versus Nalar Kritis PDI Perjuangan

Oleh: Silahudin * ) MENJUAL HARAPAN - Atmosfer politik nasional belakangan ini kian gerah, suhunya makin memanas bukan karena anomali cuaca, akan tetapi karena suhu ketegangan yang mendidih antara partai-partai koalisi pemerintah dengan PDI Perjuangan (PDIP). Genderang perang urat syaraf terus ditabuh di hadapan publik. Sindiran, deklarasi ketidaknyamanan, hingga reaksi defensif yang agresif dari lingkaran koalisi penguasa, seolah membenarkan sebuah pameo klasik, bahwa kekuasaan cenderung alergi terhadap cermin yang jernih. Fenomena "kebakaran jenggot" yang diperlihatkan oleh partai-partai koalisi pemerintah terhadap posisi kritis PDIP sebagai partai penyeimbang (atau oposisi faktual) memicu sebuah pertanyaan fundamental, mengapa sebuah rezim dengan legitimasi mayoritas begitu rapuh dan gusar menghadapi satu suara kritis? Kuat di Parlemen, Rapuh di Ruang Publik Memang, diakui atau tidak secara kalkulasi matematika politik, koalisi pemerintah saat ini memegang kend...

Baca selengkapnya

Refleksi Historis, dan Legitimasi Kepemimpinan

MENJUAL HARAPAN - Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya dihadapan Sidang Tahunan MPR RI, 15 Agustus 2025, menjahit masa lalu, masa kini, dan aspirasi masa depan sebagai benang legitimiasi. Presiden dalam pidatonya membuka ruang historis, yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945 diposisikan sebagai “momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini…,” titik asal yang terus “menggali” tugas-tugas kenegaraan yang belum tuntas. Dengan begitu, sejarah bukan sekadar arsip, melainkan sumber daya simbolik yang ditarik ke masa kini untuk meneguhkan mandat (ingat, mandat tak hanya lahir dari suara, tetapi juga dari narasi). Dalam kerangka sosiologi politik, ini serupa dengan apa yang Benedict Anderson sebut sebagai komunitas imajiner ke-kitaan yang diproduksi oleh kisah bersama dan ritus kebangsaan, tempat Proklamasi berfungsi sebagai “mitos pendiri” yang mempersatukan (Anderson, 2016). Lapisan kedua legitimasi dibangun melalui klaim kontinuitas , yaitu penghormatan kepada para p...

Baca selengkapnya

Menjual-Harapan

Cari Blog Ini