Menjual-Harapan

Oleh Silahudin MENJUAL HARAPAN - Mencermati dinamika dan kondisi politik nasional saat ini, pernyataan dukungan Jokowi untuk "dua periode" bagi pasangan Prabowo-Gibran bukanlah sekadar optimisme prematur, melainkan sebuah manuver defensif yang strategis. Oleh karena itu, dapat dibaca dari beberapa lapisan masalah yang perlu kita bongkar, yaitu pertama, "Separation of Interests" . Mengapa Hanya Prabowo? Fenomena partai politik yang mulai menyuarakan dukungan dua periode hanya kepada Prabowo (tanpa menyebut Gibran) mencerminkan realitas realpolitik. Kedua, kemandirian figur Prabowo sebagai Presiden petahana, memiliki instrumen kekuasaan penuh. Partai-partai melihat Prabowo sebagai pusat gravitasi baru. Ketiga, Gibran sebagai "Beban" Politik. Bagi partai-partai mapan, Gibran sering kali dilihat sebagai representasi langsung dari pengaruh Jokowi. Menghilangkan nama Gibran dalam narasi dua periode adalah cara halus partai-partai untuk "lepas kendali"...

Ilustrasi foto (foto hasil tangkapan layar dari https:/fixabay.com) Oleh Silahudin*) MENJUAL HARAPAN - Di sebuah negeri yang gemar menabur pujian pada pemimpin, hiduplah seorang mantan raja yang pernah dielu-elukan karena membangun jalan, bendungan, dan mimpi. Ia telah turun tahta, namun bayangannya masih menggantung di langit kekuasaan. Ia tak lagi memegang tongkat komando, tapi suaranya masih menggema di ruang relawan, mengatur arah angin politik. Raja itu kini berdiri di balik tirai, menunjuk panggung dan berkata, “Lanjutkan dua periode.” Ia menunjuk sang jenderal tua dan putra mahkota muda, seolah ingin memastikan bahwa panggung itu tetap miliknya, meski kursi sudah diduduki orang lain. Ia tak bicara sebagai rakyat biasa, melainkan sebagai dalang yang masih ingin mengatur lakon. Ini bukan sekadar nostalgia. Ini adalah simfoni post-power syndrome  yang dimainkan dengan irama ambisi. Sang mantan raja tak ingin dikenang sebagai bab dalam sejarah, ia ingin menjadi epilog yang menen...

MENJUAL HARAPAN - Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang hakim di Depok pada Februari 2026 ini, melengkapi katalog panjang kegagalan kita dalam memaknai keadilan. Narasi penangkapan yang heroik, pengumuman barang bukti ratusan juta rupiah yang teatrikal, hingga sorot lampu kamera di Gedung Merah Putih kini tak lebih dari sebuah "Melankolis OTT"—sebuah kesedihan yang berulang, namun dirayakan sebagai prestasi. Kita terjebak dalam drama yang sangat demonstratif, namun secara substantif kosong. Efek Jera yang Menguap dalam Teater Hukum Mengapa penangkapan hakim terus terjadi? Jawabannya terletak pada sifat OTT yang kian hari kian kehilangan daya kejutnya. OTT telah menjadi ritual birokratis. KPK menangkap, publik bersorak, tersangka masuk penjara, lalu beberapa tahun kemudian mendapatkan diskon hukuman melalui remisi atau peninjauan kembali. Drama ini hanya menyasar dahan yang busuk, namun membiarkan akar sistem peradilan tetap lembap oleh air suap. Bagi para praktisi hu...

Silahudin Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung MENJUAL HARAPAN -  PILKADA  langsung merupakan ekspresi konstitusional dari kedaulatan rakyat dalam arsitektur presidensial. Dalam sistem presidensialisme, eksekutif memperoleh mandat langsung, berdiri independen dari legislatif, dan bertanggung jawab secara vertikal kepada pemilih. Bilamana kepala daerah dipilih oleh DPRD, terjadi pergeseran prinsip: eksekutif lahir dari legislatif, legitimasi beralih dari rakyat ke elite, dan akuntabilitas bergeser dari publik ke parlemen lokal. Pergeseran tersebut, bukan sekadar teknis elektoral; ia menyentuh fondasi sistem, merombak ekologi kekuasaan, dan menimbulkan konsekuensi institusional yang dalam. Presidensialisme dibangun di atas pemisahan atau pembagian kekuasaan yang tegas. Mandat rakyat adalah sumber legitimasi eksekutif, sementara parlemen menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Pilkada oleh DPRD mencampur aduk sumber mandat: kepala daerah-sebagai eksekutif-dite...

Penerbitan Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 dan rencana penguatan melalui Peraturan Pemerintah pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Praktik tersebut mencerminkan autokrasi legalistik, di mana regulasi sektoral digunakan untuk melemahkan supremasi konstitusi. Analisis menunjukkan bahwa penempatan polisi aktif di jabatan sipil tanpa pengunduran diri menimbulkan ketidakadilan bagi ASN karier, mengganggu merit system, serta memperburuk kepercayaan publik terhadap birokrasi. Upaya pemerintah melegitimasi melalui PP dipandang sebagai maladministrasi yang berisiko menciptakan ketidakpastian hukum jangka panjang. Polemik ini bukan sekadar teknis administratif, melainkan pertarungan nilai antara legalitas formal dan legitimasi moral dalam administrasi negara. Oleh Silahudin Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung   MENJUAL HARAPAN -  DALAM  diskursus administrasi negara modern, hukum bukan sekadar instrumen kekuasaan, melainkan batasan moral dan pro...

Gedung Satu (Foto hasil tangkapan layar dari  https://koran.pikiran-rakyat.com ) K risis fiskal Jawa Barat akibat gaya kepemimpinan populis menunjukkan pentingnya keseimbangan antara populisme dan teknokratisme . P opulisme memberi legitimasi politik , dan kedekatan dengan rakyat, sementara teknokratisme menjaga rasionalitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan kebijakan. Tanpa sintesis keduanya, populisme berisiko jatuh pada janji berlebihan tanpa realisasi, sedangkan teknokratisme murni bisa kehilangan dukungan rakyat. Kepala daerah idealnya merangkul rakyat sekaligus disiplin fiskal agar kebijakan tetap populer, efektif, dan berkelanjutan. Oleh: Silahudin Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung   MENJUAL HARAPAN - KEGAGALAN Pemerintah Provinsi Jawa Barat membayar kontraktor sebesar Rp 621 miliar pada akhir tahun anggaran 2025, bukan sekadar angka di neraca keuangan. Hal ini, cermin besar yang memperlihatkan bagaimana gaya kepemimpinan populis, meski mampu membangun kedekatan ...

Serangan AS ke Venezuela (Foto hasil tangkapan layar dari https://www.kbknews.id/) MENJUAL HARAPAN - Sejarah hubungan internasional , baru saja mencatat tinta hitam yang paling kelam di awal tahun 2026. Tindakan pemerintahan Donald Trump yang menginstruksikan operasi militer untuk menangkap kepala negara berdaulat di tanahnya sendiri , bukan lagi sekadar kebijakan luar negeri yang keras, melainkan sebuah anarkisme global. Apa yang terjadi di Caracas bukanlah sebuah pembebasan, melainkan "pembajakan kedaulatan" secara terang-terangan yang merobek paksa Piagam PBB dan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Narasi yang dibangun Washington sangatlah klasik: penegakan hukum terhadap narko-terorisme dan perlindungan hak asasi manusia. Akan tetapi, d i balik tuduhan hukum tersebut, terdapat nafsu lama untuk mengamankan cadangan minyak terbesar di dunia. Trump tidak sedang bertindak sebagai polisi dunia, melainkan sebagai eksekutor kepentingan korporasi yang menggunakan kekuatan militer ...

  Oleh Silahudin Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung MENJUAL HARAPAN -  RUANG publik seringkali menjadi laboratorium kejujuran yang lebih akurat daripada ruang kelas. Insiden peludahan oleh seorang pendidik terhadap seorang karyawan swalayan baru-baru ini menunjukkan betapa rapuhnya narasi karakter yang selama ini kita agungkan di institusi pendidikan. Ada paradoks yang menyakitkan di sini. Di saat tuntutan profesionalisme dosen semakin diperketat dengan berbagai capaian literasi dan publikasi, kita justru menyaksikan dehumanisasi kompetensi yang akut. Pendidikan yang seharusnya menjadi instrumen transformasi karakter justru tampak melahirkan "intelektual arogan" yang memandang status sosial sebagai imunitas untuk merendahkan sesama. Peristiwa ini merupakan cermin retak bagi wajah pendidikan kita, sebuah peringatan keras bahwa kita sedang berada di tengah krisis karakter yang tak bisa lagi disembuhkan hanya dengan sertifikasi formal. Secara optik sosiologis, fenomena ini...

  Pilkada langsung merupakan instrumen krusial untuk menjaga akuntabilitas eksekutif dan kedaulatan rakyat. Penarikan mandat pilih dari rakyat ke DPRD dinilai sebagai bentuk "kartelisasi politik" yang berisiko menciptakan pemerintahan quasi-parlementer yang tidak stabil di tingkat lokal. Oleh Silahudin Pemerhati Sosial Politik, Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung   MENJUAL HARAPAN -  WACANA  pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) kepada DPRD tengah membayangi ruang publik . Di tengah dominasi koalisi mayoritas di parlemen, kekhawatiran akan terjadinya "kartelisasi politik" yang mencerabut hak konstitusional warga negara menjadi sangat nyata. Memilih pemimpin secara langsung bukan sekadar seremoni elektoral lima tahunan, melainkan jantung dari kedaulatan rakyat  (Pasal 1 UUD NRI 1945)  yang tidak boleh ditawar dengan alasan efisiensi biaya maupun stabilitas politik semu. Oleh karena itu, u paya menarik kembali mandat rakyat ke tangan s...

MENJUAL HARAPAN - TAHUN  2025 menutup fase awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan catatan penting di bidang sosial-ekonomi rakyat kecil. Stabilitas politik dan ekonomi makro tidak otomatis berarti kesejahteraan rakyat kecil meningkat. Justru, dinamika harga pangan, akses pekerjaan, dan daya beli menjadi indikator nyata yang dirasakan masyarakat sehari-hari. Laporan Katadata (2025) menegaskan bahwa “tantangan berat mengejar pertumbuhan ekonomi berdampak langsung pada daya beli rakyat kecil.” Program makan bergizi gratis di sekolah menjadi salah satu kebijakan yang menyentuh kehidupan rakyat kecil. Hunneman (2025) menilai bahwa “program sosial ini menyentuh urat nadi rakyat,” karena langsung berhubungan dengan kebutuhan dasar anak-anak dari keluarga miskin. Namun, keberhasilan program ini bergantung pada distribusi yang adil dan kualitas gizi yang terjaga. Isu harga pangan tetap menjadi sorotan. Sepanjang 2025, fluktuasi harga beras dan kebutuhan pokok menekan daya beli m...