Populisme Fiskal Vs Rasionalitas Teknis: Pelajaran dari Jawa Barat

Gedung Satu (Foto hasil tangkapan layar dari https://koran.pikiran-rakyat.com)

Krisis fiskal Jawa Barat akibat gaya kepemimpinan populis menunjukkan pentingnya keseimbangan antara populisme dan teknokratisme. Populisme memberi legitimasi politik, dan kedekatan dengan rakyat, sementara teknokratisme menjaga rasionalitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan kebijakan. Tanpa sintesis keduanya, populisme berisiko jatuh pada janji berlebihan tanpa realisasi, sedangkan teknokratisme murni bisa kehilangan dukungan rakyat. Kepala daerah idealnya merangkul rakyat sekaligus disiplin fiskal agar kebijakan tetap populer, efektif, dan berkelanjutan.

Oleh: Silahudin

Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung

MENJUAL HARAPAN - KEGAGALAN Pemerintah Provinsi Jawa Barat membayar kontraktor sebesar Rp 621 miliar pada akhir tahun anggaran 2025, bukan sekadar angka di neraca keuangan. Hal ini, cermin besar yang memperlihatkan bagaimana gaya kepemimpinan populis, meski mampu membangun kedekatan emosional dengan rakyat, ternyata tidak cukup untuk menjamin keberlanjutan fiskal.

Populisme dalam pemerintahan memang punya daya tarik. Ia menghadirkan program-program yang “terlihat” secara langsung, menumbuhkan legitimasi politik, dan memperlihatkan keberpihakan pada rakyat kecil. Namun populisme yang berdiri sendiri tanpa dukungan teknokratisme sering jatuh pada jebakan klasik: over-promising dan under-delivering. Janji besar, realisasi kecil.

Sebaliknya, kepemimpinan teknokratis yang berorientasi pada data, prosedur, dan disiplin fiskal, sering dianggap dingin, kaku, dan kurang responsif terhadap aspirasi rakyat. Padahal, teknokratisme menyediakan fondasi rasional yang menjaga keberlanjutan kebijakan publik. Osborne & Gaebler (1992) pernah mengingatkan bahwa birokrasi modern harus mampu “steer rather than row”--mengendalikan arah pembangunan dengan efisiensi, bukan sekadar mengerjakan semua tuntutan politik.

Dalam konteks pemerintahan daerah, sintesis antara populisme dan teknokratisme menjadi kunci. Populisme diperlukan untuk menjaga legitimasi politik dan memastikan kebijakan tidak tercerabut dari kebutuhan rakyat. Sementara teknokratisme diperlukan untuk memastikan kebijakan tersebut realistis, berkelanjutan, dan akuntabel. Denhardt & Denhardt (2003) menekankan bahwa New Public Service menuntut keseimbangan antara responsiveness (melayani rakyat) dan responsibility (menjaga akuntabilitas fiskal).

Kasus Jawa Barat menunjukkan betapa ekstrem populisme tanpa teknokratisme berujung pada krisis fiskal. Saldo kas daerah yang hanya tersisa Rp 500.000 adalah bukti nyata bahwa energi politik tanpa kerangka rasional bisa berbahaya. Akan tetapi, ekstrem teknokratisme tanpa populisme juga berisiko, yaitu kehilangan dukungan rakyat dan legitimasi politik.

Oleh karena itu, kepemimpinan daerah idealnya mengintegrasikan keduanya. Populisme sebagai energi politik, teknokratisme sebagai kerangka rasional. Dengan sintesis ini, pemerintah daerah bisa menghadirkan kebijakan yang sekaligus populer, efektif, dan berkelanjutan.

Krisis fiskal Jawa Barat seharusnya menjadi alarm keras bagi semua kepala daerah di Indonesia. Jangan terjebak dalam romantisme populisme semata, tetapi juga jangan tenggelam dalam dinginnya teknokratisme. Jalan tengah adalah kepemimpinan yang mampu merangkul rakyat sekaligus menjaga disiplin fiskal.*

Di Balik Saklar yang Padam: Jeritan Ekonomi Akar Rumput dan Gugatan atas Ketahanan Energi

Foto hasil tangkapan layar dari ekbis.sindonews.com MENJUAL HARAPAN — Isu pemadaman listrik hari-hari ini, bukan sekadar masalah teknis transmisi, atau gangguan pasokan batu bara. Ini adalah potret kerentanan social, dimana mati lampu menjadi “badai” kecil yang menghantam ruang domistik keluarga, dan memutus urat nadi ekonomi wong cilik . Bagi korporasi besar, pemadaman listrik mungkin hanya berarti deru genset cadangan yang mulai menyala. Namun bagi masyarakat bawah dan pelaku usaha mikro, padamnya aliran listrik adalah interupsi massal yang merenggut pendapatan harian hingga mengacaukan ruang domestik keluarga. Fenomena pemadaman listrik bergilir yang melanda Pulau Jawa dalam beberapa pekan terakhir memicu sorotan tajam dari parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak PT PLN (Persero) tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis, melainkan wajib memitigasi dampak sosial-ekonomi yang nyata dirasakan masyarakat. “Pemadaman listrik bergilir yang cukup besar ini menyentuh aspek pr...

Baca selengkapnya

Paradoks Parpol Koalisi Versus Nalar Kritis PDI Perjuangan

Oleh: Silahudin * ) MENJUAL HARAPAN - Atmosfer politik nasional belakangan ini kian gerah, suhunya makin memanas bukan karena anomali cuaca, akan tetapi karena suhu ketegangan yang mendidih antara partai-partai koalisi pemerintah dengan PDI Perjuangan (PDIP). Genderang perang urat syaraf terus ditabuh di hadapan publik. Sindiran, deklarasi ketidaknyamanan, hingga reaksi defensif yang agresif dari lingkaran koalisi penguasa, seolah membenarkan sebuah pameo klasik, bahwa kekuasaan cenderung alergi terhadap cermin yang jernih. Fenomena "kebakaran jenggot" yang diperlihatkan oleh partai-partai koalisi pemerintah terhadap posisi kritis PDIP sebagai partai penyeimbang (atau oposisi faktual) memicu sebuah pertanyaan fundamental, mengapa sebuah rezim dengan legitimasi mayoritas begitu rapuh dan gusar menghadapi satu suara kritis? Kuat di Parlemen, Rapuh di Ruang Publik Memang, diakui atau tidak secara kalkulasi matematika politik, koalisi pemerintah saat ini memegang kend...

Baca selengkapnya

Refleksi Historis, dan Legitimasi Kepemimpinan

MENJUAL HARAPAN - Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya dihadapan Sidang Tahunan MPR RI, 15 Agustus 2025, menjahit masa lalu, masa kini, dan aspirasi masa depan sebagai benang legitimiasi. Presiden dalam pidatonya membuka ruang historis, yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945 diposisikan sebagai “momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini…,” titik asal yang terus “menggali” tugas-tugas kenegaraan yang belum tuntas. Dengan begitu, sejarah bukan sekadar arsip, melainkan sumber daya simbolik yang ditarik ke masa kini untuk meneguhkan mandat (ingat, mandat tak hanya lahir dari suara, tetapi juga dari narasi). Dalam kerangka sosiologi politik, ini serupa dengan apa yang Benedict Anderson sebut sebagai komunitas imajiner ke-kitaan yang diproduksi oleh kisah bersama dan ritus kebangsaan, tempat Proklamasi berfungsi sebagai “mitos pendiri” yang mempersatukan (Anderson, 2016). Lapisan kedua legitimasi dibangun melalui klaim kontinuitas , yaitu penghormatan kepada para p...

Baca selengkapnya

Menjual-Harapan

Cari Blog Ini