Menjual-Harapan

MENJUAL HARAPAN   – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah di Aceh untuk segera mempercepat pendataan rumah warga yang rusak akibat bencana alam. Data tersebut dinilai krusial sebagai dasar penyaluran bantuan hunian dan pemulihan kehidupan masyarakat terdampak. Permintaan itu disampaikan Tito dalam rapat koordinasi bersama Presiden Prabowo Subianto, jajaran menteri, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Fadhlullah, serta Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi, Kamis (1/1/2026). “Mohon dari Aceh bisa lebih dipercepat. Jangan sampai masyarakat mengira pemerintah lambat, padahal kami menunggu data dari daerah. Kunci awalnya ada pada bupati dan wali kota,” tegas Tito. Ia menekankan pentingnya ketepatan dan kecepatan pengiriman data dari daerah agar proses bantuan tidak terhambat. Pendataan rumah rusak harus mencakup klasifikasi kerusakan—ringan, sedang, dan berat—karena jenis bantuan yang diberikan bergantung pada tingkat kerusakan tersebut. Berdasarkan laporan pe...

MENJUAL HARAPAN   – Pemerintah memastikan sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan parah akibat bencana alam akan menjadi prioritas utama dalam program revitalisasi pendidikan tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa langkah ini difokuskan pada wilayah Aceh serta sejumlah provinsi di Sumatera yang paling terdampak. “Sekolah-sekolah yang rusak berat akan kami dahulukan dalam alokasi dana revitalisasi,” ujar Mu’ti dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (30/12/2025). Menurutnya, penanganan tidak bisa dilakukan dengan pola seragam. Ada bangunan sekolah yang rusak total sehingga harus direlokasi, sementara sebagian lainnya cukup diperbaiki melalui rehabilitasi. Skema revitalisasi mencakup pembangunan unit sekolah baru, penambahan ruang kelas, hingga perbaikan gedung yang masih layak digunakan. Pemerintah telah mengumpulkan data kerusakan sekolah secara nasional sebagai dasar penyusunan anggaran. Dari laporan sementara, tercatat 54 se...

MENJUAL HARAPAN   — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan sebanyak 22 desa lenyap akibat banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra. Aceh menjadi provinsi dengan dampak terberat, disusul Sumatera Utara dan Sumatera Barat. “Data kami menunjukkan total ada 22 desa yang hilang. Di Aceh sebanyak 13 desa tersapu, di Sumatera Utara 8 desa, dan di Sumatra Barat 1 desa,” ujar Tito saat memberikan keterangan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12). Selain desa yang hilang, tercatat 1.580 kantor desa terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Angka tertinggi berada di Aceh dengan 1.455 kantor desa, kemudian Sumatra Utara 93, dan Sumatra Barat 32. Kondisi ini membuat pemerintahan desa tidak dapat berjalan normal. Pemerintah pusat memastikan langkah cepat penanganan. Tito menyebut Kemendagri telah menurunkan sembilan tim untuk membantu warga mengurus dokumen kependudukan yang hilang, seperti Kartu Keluarga, KTP elektronik, akta kelahiran, hin...

istimewa Oleh: Silahudin Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung MENJUAL HARAPAN -  KATA  yang tepat untuk menyebut bencana di wilayah Aceh dan Sumatera, adalah “prihatin”. Hamparan lumpur yang menyelimuti Aceh, dan pegunungan Sumatera yang rontok diterjang air, ada satu hal yang lebih dingin dari hujan Desember, yaitu sikap diam pemerintah pusat.  Data terakhir menunjukkan lebih dari 1.050 nyawa telah melayang. Ratusan lainnya, mungkin ribuan fakta di lapangan, masih dinyatakan hilang. Bahkan, secara empirik, skala kerusakan ini telah melumpuhkan denyut nadi ekonomi dan sosial di tiga provinsi sekaligus. Akan tetapi, hingga detik ini, Jakarta masih tampak enggan mengetukkan palu "Status Bencana Nasional". Pertanyaannya sederhana namun menyakitkan, berapa banyak lagi nisan yang harus tertancap agar negara merasa ini adalah darurat? Pemerintah pusat acapkali berlindung di balik argumen bahwa pemerintah daerah masih "mampu" menangani situasi. Ini adalah sesat pikir b...

MENJUAL HARAPAN - Empat pulau di antara perbatasan Aceh dan Sumatera Utara menjadi perbincangan hangat masyarakat. Keputusan pemerintah pusat yang menetapkan keempat pulau sebagai bagian Sumut menimbulkan keresahan, khususnya di Aceh. Bukan semata karena soal batas wilayah, melainkan karena nilai simbolik dan historis yang melekat erat pada tanah tersebut. Bagi masyarakat Aceh, tanah dan wilayah bukan sekadar entitas administratif. Ia bagian dari kehormatan, sejarah perjuangan, bahkan harga diri kolektif. Terlebih Aceh adalah daerah yang memiliki status istimewa, hasil dari sejarah panjang konflik dan perdamaian yang diperoleh dengan pengorbanan besar. Dalam suasana ini, kita perlu kembali mengedepankan musyawarah. Pemerintah pusat dan daerah seharusnya duduk bersama dalam semangat ukhuwah dan persaudaraan kebangsaan, bukan sekadar berpegang pada garis koordinat. Pendekatan empati, dialog terbuka, dan partisipatif harus menjadi jalan utama. Konflik batas wilayah adalah ujian bagi seman...

Sengketa Pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Foto hasil tangkapan layar dari  kompas.id ) Pemerintah Pusat Diminta Bertindak, Masyarakat Aceh Tersinggung, Pemerintah Sumut Tegaskan Tak Klaim Sepihak MENJUAL HARAPAN , 14 Juni 2025 — Polemik kepemilikan empat pulau di perbatasan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara kembali memanas setelah terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang menetapkan Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Panjang, dan Lipan sebagai bagian dari wilayah administratif Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pemerintah Aceh menolak keputusan tersebut dan menilai penetapan dilakukan sepihak tanpa mempertimbangkan sejarah dan dokumen administratif yang dimiliki pihak Aceh. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh, Syakir, menyebut keempat pulau tersebut sejak lama dikelola oleh Kabupaten Aceh Singkil dan termasuk dalam kesepakatan bersama tahun 1992 antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara yang dis...