MENJUAL HARAPAN – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah di Aceh untuk segera mempercepat pendataan rumah warga yang rusak akibat bencana alam. Data tersebut dinilai krusial sebagai dasar penyaluran bantuan hunian dan pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.
Permintaan itu disampaikan Tito dalam rapat koordinasi bersama Presiden Prabowo Subianto, jajaran menteri, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Fadhlullah, serta Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi, Kamis (1/1/2026).
“Mohon dari Aceh bisa lebih dipercepat. Jangan sampai masyarakat mengira pemerintah lambat, padahal kami menunggu data dari daerah. Kunci awalnya ada pada bupati dan wali kota,” tegas Tito.
Ia menekankan pentingnya ketepatan dan kecepatan pengiriman data dari daerah agar proses bantuan tidak terhambat. Pendataan rumah rusak harus mencakup klasifikasi kerusakan—ringan, sedang, dan berat—karena jenis bantuan yang diberikan bergantung pada tingkat kerusakan tersebut.
Berdasarkan laporan pemerintah per 27 Desember 2025, tercatat 68.850 rumah rusak ringan, 37.520 rusak sedang, dan 56.108 rusak berat di tiga provinsi terdampak. Data terbaru BNPB menunjukkan total rumah terdampak mencapai sekitar 213.000 unit, seiring dengan perkembangan kondisi lapangan.
Untuk rumah rusak ringan dan sedang, pemerintah menyalurkan bantuan dana masing-masing sebesar Rp15 juta dan Rp30 juta melalui BNPB. Kementerian Sosial juga menambahkan bantuan Rp3 juta untuk kebutuhan isi rumah dan Rp5 juta untuk pemulihan ekonomi keluarga. Sementara itu, rumah rusak berat atau hilang akan mendapatkan hunian sementara atau dana tunggu hunian (DTH).
Tito menyebut pendataan di Sumatra Barat dan Sumatra Utara sudah berjalan cepat, namun Aceh masih perlu meningkatkan akselerasi. Dalam kasus wilayah yang kehilangan dokumen kependudukan, pemerintah menerapkan mekanisme khusus dengan melibatkan kepala kampung, yang kemudian diverifikasi oleh bupati bersama aparat kepolisian dan kejaksaan.
Pendataan dapat dilakukan secara bertahap, tanpa harus menunggu seluruh data terkumpul. Data yang sudah masuk akan langsung diproses oleh BNPB, sementara sisanya menyusul.
“Percepatan penyaluran bantuan untuk rumah rusak ringan dan sedang sangat penting, karena sekitar 60 persen warga terdampak bisa segera keluar dari pengungsian,” ujar Tito. (S_267)
Komentar