Menjual-Harapan

Ilustrasi tangkapan layar dari  https://geotimes.id/ MENJUAL HARAPAN   – Dinamika ekonomi nasional pekan ini diwarnai oleh tiga isu fundamental: pelantikan pimpinan baru Bank Indonesia, pembersihan besar-besaran di tubuh Bea Cukai, hingga "pemangkasan ekstrem" dana transfer ke daerah dalam APBN 2026. Thomas Djiwandono Resmi Jabat Deputi Gubernur BI, Fokus Harmonisasi Kebijakan Rapat Paripurna ke-12 DPR RI hari ini resmi mengesahkan Thomas Djiwandono  sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri. Dalam pernyataan perdananya, Thomas menegaskan komitmen untuk menjaga independensi bank sentral  sebagai pilar stabilitas moneter. Meski belum merinci target kuantitatif, Thomas menekankan urgensi penyelarasan kebijakan fiskal dan moneter . Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah ketidakpastian global. Thomas dipandang sebagai jembatan strategis antara kebijakan moneter BI dan arah fiskal pemerint...

MENJUAL HARAPAN   – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, pada Selasa (27/1/2026). Agenda utama dalam pertemuan ini , adalah pengambilan keputusan resmi atas hasil uji kelayakan dan kepatutan ( fit and proper test ) Thomas Djiwandono, yang akrab disapa Tommy, sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, didampingi oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal. Berdasarkan laporan Sekretariat Jenderal, sidang dinyatakan mencapai kuorum dengan kehadiran 339 dari total 580 anggota DPR RI, di mana 220 anggota hadir secara fisik dan 119 lainnya menyatakan izin. Selain pengesahan Deputi Gubernur BI dari Komisi XI, terdapat beberapa agenda krusial lainnya yang dibahas dalam paripurna tersebut, antara lain: Ombudsman RI:  Laporan Komisi II mengenai hasil seleksi calon anggota Ombudsman RI untuk periode 2026-2031. Reformasi Po...

Gedung Satu (Foto hasil tangkapan layar dari  https://koran.pikiran-rakyat.com ) K risis fiskal Jawa Barat akibat gaya kepemimpinan populis menunjukkan pentingnya keseimbangan antara populisme dan teknokratisme . P opulisme memberi legitimasi politik , dan kedekatan dengan rakyat, sementara teknokratisme menjaga rasionalitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan kebijakan. Tanpa sintesis keduanya, populisme berisiko jatuh pada janji berlebihan tanpa realisasi, sedangkan teknokratisme murni bisa kehilangan dukungan rakyat. Kepala daerah idealnya merangkul rakyat sekaligus disiplin fiskal agar kebijakan tetap populer, efektif, dan berkelanjutan. Oleh: Silahudin Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung   MENJUAL HARAPAN - KEGAGALAN Pemerintah Provinsi Jawa Barat membayar kontraktor sebesar Rp 621 miliar pada akhir tahun anggaran 2025, bukan sekadar angka di neraca keuangan. Hal ini, cermin besar yang memperlihatkan bagaimana gaya kepemimpinan populis, meski mampu membangun kedekatan ...

Silahudin Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung MENJUAL HARAPAN - Ketika dana publik yang seharusnya menggerakkan pembangunan justru mengendap di bank, kita tidak sedang membicarakan angka semata. Kita sedang menghadapi krisis kepercayaan, disfungsi fiskal, dan ketidakadilan struktural dalam tata kelola negara. Hingga kuartal III tahun 2025, lebih dari Rp 234 triliun dana pemerintah daerah (Pemda) tercatat tidak terserap dan tertahan di rekening bank. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut ini sebagai akibat dari rendahnya serapan belanja APBD, meski transfer dari pusat telah dilakukan tepat waktu. Pernyataan ini memicu ketegangan antarlembaga, memperlihatkan bahwa koordinasi fiskal kita belum sehat. Akar masalahnya lebih dalam. Banyak daerah menyusun anggaran tanpa mempertimbangkan kapasitas eksekusi. Proyek dirancang tanpa kesiapan lahan, SDM, atau dokumen pendukung. Sistem pengadaan yang berbelit, birokrasi yang lamban, dan minimnya partisipasi publik memperparah situasi....