Menjual-Harapan

MENJUAL HARAPAN – RUU Masyarakat Adat yang tengah digodok di Baleg DPR RI bukan sekadar produk hukum baru, melainkan sebuah ujian bagi negara dalam menegakkan prinsip keadilan sosial. Dua rapat dengar pendapat terakhir memperlihatkan arah yang jelas: regulasi ini harus mampu menjembatani kepentingan masyarakat adat dengan kebutuhan investasi. Di satu sisi, Benny K. Harman menekankan bahwa undang-undang ini mesti dibangun di atas tiga fondasi: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ia mengingatkan agar regulasi tidak terjebak pada pendekatan lama yang berorientasi keamanan, melainkan harus beralih pada pendekatan dialogis yang menghormati hak komunitas adat. Pandangan ini menegaskan bahwa perlindungan masyarakat adat bukanlah penghalang pembangunan, melainkan syarat bagi pembangunan yang berkelanjutan. Di sisi lain, Iman Sukri menyoroti pentingnya melibatkan pelaku usaha dalam proses legislasi. Kehadiran perusahaan perkebunan dan industri dalam RDPU menunjukkan kesadaran bahw...

MENJUAL HARAPAN — Panitia Kerja (Panja) RUU Statistik Komisi X DPR RI menemukan fakta krusial di lapangan terkait masih maraknya penolakan dari sebagian kelompok masyarakat terhadap proses pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) . Penolakan ini dikhawatirkan dapat mendistorsi kualitas data statistik nasional yang menjadi kompas utama penyusunan berbagai kebijakan strategis negara . Merespons temuan tersebut, Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, menyerukan gerakan sadar statistik nasional dan mendesak partisipasi aktif publik dalam menyukseskan agenda pendataan, termasuk Sensus Ekonomi 2026 . Menurut legislator senior ini, kejujuran masyarakat dalam memberikan data kepada petugas di lapangan adalah kunci mutlak melahirkan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran dan berkeadilan . Penegasan tersebut disampaikan Ferdiansyah di sela-sela Kunjungan Kerja Panja RUU Statistik ke Kantor BPS Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Jumat (3/7/2026) . Kunjungan ini sengaja digelar untuk m...

MENJUAL HARAPAN – Ruang digital Indonesia dilaporkan mulai dibanjiri disinformasi dan hoaks terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 . Narasi sesat yang marak beredar di media sosial tersebut sukses memicu kepanikan dan resistensi di kalangan pelaku ekonomi, yang kini dihantui ketakutan bahwa data sensus akan dijadikan alat pemeras pajak oleh pemerintah . Melihat turbulensi komunikasi publik ini, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, langsung mengambil sikap tegas saat memimpin Kunjungan Kerja di Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (3/7/2026) . Parlemen mendesak Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah untuk segera merancang strategi lawan narasi ( counter-narrative ) secara radikal, masif, dan tepat sasaran . "Ada disinformasi terkait dampak sensus yang tidak sepenuhnya benar di media sosial, ini harus segera diluruskan . Komunikasi publik yang payah hanya akan membuat responden ketakutan. Sebaliknya, informasi yang tepat akan membuat mereka tenang, nyaman, dan berse...

MENJUAL HARAPAN – Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di lapangan rupanya masih diwarnai oleh resistensi dan kecurigaan publik . Anggota masyarakat di berbagai daerah dilaporkan enggan memberikan data yang jujur karena didera kecemasan emosional: takut bantuan sosial (bansos) mereka dicabut, atau tagihan pajak mereka tiba-tiba melonjak . Fenomena psikologi sosial-ekonomi ini mengemuka dalam Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatra Barat , Kota Padang , Jumat (3/7/2026) . Merespons realitas tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati , mendesak pemerintah dan BPS untuk merombak total strategi edukasi publik dan memperkuat aspek perlindungan hukum bagi para petugas sensus . "Masyarakat tidak boleh dibiarkan merasa takut bahwa apa yang mereka sampaikan nanti akan membuat pajaknya tinggi atau membuat mereka kehilangan hak bansos . Edukasi radikal harus dilakukan terus-menerus agar publik sadar bahwa data ini murni untuk fon...

Foto hasil tangkapan layar dari ekbis.sindonews.com MENJUAL HARAPAN — Isu pemadaman listrik hari-hari ini, bukan sekadar masalah teknis transmisi, atau gangguan pasokan batu bara. Ini adalah potret kerentanan social, dimana mati lampu menjadi “badai” kecil yang menghantam ruang domistik keluarga, dan memutus urat nadi ekonomi wong cilik . Bagi korporasi besar, pemadaman listrik mungkin hanya berarti deru genset cadangan yang mulai menyala. Namun bagi masyarakat bawah dan pelaku usaha mikro, padamnya aliran listrik adalah interupsi massal yang merenggut pendapatan harian hingga mengacaukan ruang domestik keluarga. Fenomena pemadaman listrik bergilir yang melanda Pulau Jawa dalam beberapa pekan terakhir memicu sorotan tajam dari parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak PT PLN (Persero) tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis, melainkan wajib memitigasi dampak sosial-ekonomi yang nyata dirasakan masyarakat. “Pemadaman listrik bergilir yang cukup besar ini menyentuh aspek pr...

  Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat menghampiri aksi demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPR, Jakarta, Jumat (19/6/2026) malam (foto dok dpr.go.id) MENJUAL HARAPAN – Ketegangan di depan gerbang Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, akhirnya menemui titik terang pada Jumat (19/6/2026) malam. Setelah menggelar pertemuan tertutup di Ruang Abdul Muis pada sore harinya, unsur Pimpinan DPR RI memilih langkah berani dengan langsung turun ke jalan, menghampiri reriuhan massa demonstran yang bertahan hingga larut. Di bawah pengawalan ketat sekitar pukul 19.28 WIB, dua Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (Fraksi Partai Gerindra) dan Saan Mustopa (Fraksi Partai Nasdem), tampak membelah kerumunan bersama pimpinan Komisi III. Tanpa sekat, mereka naik ke atas mobil komando untuk mengumumkan langsung hasil kesepakatan dan langkah nyata yang diambil parlemen demi menjawab empat tuntutan krusial mahasiswa. "Beberapa aspirasi yang ditujukan kepada DPR, kami juga sudah sampaikan. Da...

MENJUAL HARAPAN — Komisi IV DPR RI tengah gencar menggodok revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan . Regulasi yang sudah berusia lebih dari seperempat abad ini dinilai sudah using, dan gagap dalam merespons dinamika zaman . Melalui serangkaian kunjungan kerja daerah, parlemen mengeklaim sedang menerapkan prinsip meaningful public participation (partisipasi publik yang bermakna) demi melahirkan aturan yang berkeadilan sosial dan ekologis . Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan , Sonny T. Danaparamita , menegaskan bahwa jemput bola aspirasi ini krusial agar undang-undang baru tidak sekadar menjadi produk hukum di atas kertas, melainkan mampu menjawab akar masalah di sektor kehutanan . "Undang-undang ini sudah dianggap tidak bisa mengikuti dinamika perkembangan zaman sehingga beberapa aturan perlu kita revisi . Kami merajut masukan dari semua wilayah, semua titik, dan semua segmen masyarakat," ujar Sonny di sela-sela kunjungan kerja Pa...

MENJUAL HARAPAN – Wakil Ketua Komisi V DPR RI , Andi Iwan Darmawan Aras, menyatakan dukungannya terhadap penguatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam rapat kerja bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI pada Selasa (26/5/2026) . Andi menilai bahwa BSPS merupakan program prioritas yang memberikan dampak langsung bagi kebutuhan masyarakat . Ia juga mengapresiasi kenaikan target penyediaan rumah dari 45 ribu menjadi 400 ribu unit, serta menyatakan kesiapan Komisi V untuk mendukung peningkatan target tersebut hingga mencapai dua juta unit di masa mendatang . Terkait anggaran, ia berharap penyerapan dana Kementerian PKP dapat berjalan optimal hingga akhir tahun untuk mengurangi deviasi negatif . Selain fokus pada BSPS, Andi juga mendorong optimalisasi pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang diperuntukkan bagi institusi pendidikan seperti sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi . Dalam rapat tersebut, ia turut menyoroti perlunya ...