Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label ekonomi

IMPERIALISME BERKEDOK PERDAMAIAN

Oleh Silahudin MENJUAL HARAPAN - GEMPURAN Amerika Serikat dan Israel terhadap negara berdaulat Iran pada tanggal 28 Februari 2026, tidak dapat disebut sebagai misi perdamaian kawasan, akan tetapi justru bersifat imperialisme.   Deru mesin jet tempur dan dentuman rudal di Timur Tengah, seolah merobek narasi stabilitas yang selama ini diagungkan di tribune- tribune PBB.   Memang, selama ini Amerika Serikat dan Israel acapkali menyebutnya sebagai ‘tindakan pengamanan preventif demi perdamaian global’.   Namun, bagi mereka yang jeli membaca peta kekuatan, istilah tersebut hanyalah eufemisme ultramodern dari sebuah konsep kuno Imperialisme.   Diplomasi dalam Wajah Agresi   Imperialisme abad ke- 21, tidak lagi datang dengan kapal- kapal VOC atau klaim kolonialisme fisik yang kasar.   Ia datang dengan jubah  " P hilanthropic Intervention"  atau  "Regional Stabilization."   Serangan AS dan Israel pada 28 Februari itu, bukti nyata menunjukka...

Mengapa OTT Belum Cukup Mematikan Syahwat Korupsi?

MENJUAL HARAPAN - Lampu ruang penyidikan di Gedung Merah Putih KPK nyaris tak pernah padam. Kamis itu, 5 Februari 2026, deretan mobil hitam kembali memasuki pelataran, membawa "tangkapan" baru dari Depok. Di dalamnya, seorang hakim—sang wakil Tuhan di bumi—terunduk lesu setelah penyidik mengamankan gepokan uang senilai ratusan juta rupiah. Kasusnya klise: dugaan suap . Sebuah pola repetitif yang seolah menjadi kaset rusak dalam narasi penegakan hukum kita. Meski OTT dilakukan berulang kali, mengapa jeruji besi tak kunjung menciptakan efek jera bagi para pemegang palu keadilan? Ritual Penangkapan yang Kehilangan "Taji" Psikologis Secara statistik, OTT adalah senjata paling spektakuler milik KPK. Namun, secara psikologis, "hama" korupsi tampaknya telah bermutasi. Fenomena ini bisa kita bedah melalui beberapa sudut pandang kritis: 1.  Normalisasi Risiko (High Risk, High Reward) Bagi oknum pejabat, tertangkap OTT dianggap sebagai "nasib sial" ketimba...

BREAKING ECONOMY: Gebrakan Fiskal dan Reformasi Moneter 2026

Ilustrasi tangkapan layar dari  https://geotimes.id/ MENJUAL HARAPAN   – Dinamika ekonomi nasional pekan ini diwarnai oleh tiga isu fundamental: pelantikan pimpinan baru Bank Indonesia, pembersihan besar-besaran di tubuh Bea Cukai, hingga "pemangkasan ekstrem" dana transfer ke daerah dalam APBN 2026. Thomas Djiwandono Resmi Jabat Deputi Gubernur BI, Fokus Harmonisasi Kebijakan Rapat Paripurna ke-12 DPR RI hari ini resmi mengesahkan Thomas Djiwandono  sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri. Dalam pernyataan perdananya, Thomas menegaskan komitmen untuk menjaga independensi bank sentral  sebagai pilar stabilitas moneter. Meski belum merinci target kuantitatif, Thomas menekankan urgensi penyelarasan kebijakan fiskal dan moneter . Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah ketidakpastian global. Thomas dipandang sebagai jembatan strategis antara kebijakan moneter BI dan arah fiskal pemerint...

DPR Sahkan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI dalam Rapat Paripurna Ke-12

MENJUAL HARAPAN   – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, pada Selasa (27/1/2026). Agenda utama dalam pertemuan ini , adalah pengambilan keputusan resmi atas hasil uji kelayakan dan kepatutan ( fit and proper test ) Thomas Djiwandono, yang akrab disapa Tommy, sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, didampingi oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal. Berdasarkan laporan Sekretariat Jenderal, sidang dinyatakan mencapai kuorum dengan kehadiran 339 dari total 580 anggota DPR RI, di mana 220 anggota hadir secara fisik dan 119 lainnya menyatakan izin. Selain pengesahan Deputi Gubernur BI dari Komisi XI, terdapat beberapa agenda krusial lainnya yang dibahas dalam paripurna tersebut, antara lain: Ombudsman RI:  Laporan Komisi II mengenai hasil seleksi calon anggota Ombudsman RI untuk periode 2026-2031. Reformasi Po...

Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran

MENJUAL HARAPAN - Satu tahun telah berjalan penyelenggaraan pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto - Gibran. Dinamikanya tidak sederhana, termasuk di dalamnya pergantian kabinet merah putih. Catatan kecil ini ingin menyoroti dalam tiga pilar program, yaitu ekonomi, sosial dan politik transmigrasi, termasuk tantangan keberlanjutannya. Motor Pertumbuhan: Industrialisasi dan Hilirisasi Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran ditandai dengan ambisi besar di sektor ekonomi. Hilirisasi industri dijadikan mantra utama, dengan tujuan agar Indonesia tidak lagi sekadar menjadi eksportir bahan mentah, melainkan produsen barang bernilai tambah. Pertumbuhan manufaktur yang mencapai 5,58% (yoy) pada triwulan III-2025 menjadi bukti bahwa mesin ekonomi mulai bergerak lebih cepat dibandingkan pertumbuhan nasional yang berada di angka 5,04%. Akan tetapi, di balik angka-angka itu, refleksi kritis muncul: apakah pertumbuhan ini benar-benar inklusif? UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi r...

Janji Di Panggung Kehidupan

  ilustrasi istimewa MENJUAL HARAPAN - Di negeri bernama Indonesia, janji bukan sekadar kata. Ia adalah mata uang sosial yang diperdagangkan di pasar harapan. Dari lorong kekuasaan hingga ruang kelas, dari mimbar spiritual hingga meja makan rakyat, janji berseliweran seperti angin: kadang menyejukkan, kadang menyesakkan. Politik adalah panggung utama janji. Setiap musim pemilu, aktor-aktor politik tampil dengan naskah penuh janji: membangun, menyejahterakan, memberantas korupsi. Akan tetapi, setelah tirai ditutup, banyak janji yang tertinggal di panggung, tak pernah turun ke bumi. Rakyat pun belajar satu hal: janji politik adalah retorika, bukan komitmen. Di ruang pendidikan, janji hadir dalam bentuk konstitusi dan kurikulum. Negara menjanjikan pendidikan yang merata dan bermutu. Namun, anak-anak di pelosok masih belajar di bawah atap bocor, dengan guru yang datang seminggu sekali. Janji pendidikan menjadi puisi yang indah, tapi tak terbaca oleh mereka yang paling membutuhkannya. ...

Menghidupkan Kembali Dana "Tidur" APBD

  Foto istimewa Oleh Silahudin Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung BELAKANGAN ini, isu dana Pemerintah Daerah (Pemda) yang "tidur" di bank, seperti yang disoroti oleh Menkeu Purbaya, bukanlah sekadar anomali musiman, melainkan manifestasi kronis dari disfungsi fundamental dalam arsitektur desentralisasi fiskal kita. Angka triliunan rupiah yang mengendap, jauh dari siklus perputaran ekonomi daerah telah menjadi bukti empiris bahwa fungsi alokasi, dan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum berjalan secara optimal dan fungsional. Kritik dari pusat seringkali dibalas dengan pembelaan diri, yang argumennya cenderung bersifat teknis-prosedural, seperti lambatnya proses lelang, kesulitan regulasi pengadaan barang/jasa, atau keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di daerah. Kendati valid, pembelaan ini hanya menyentuh epistemologi (cara mendapatkan pengetahuan/realisasi) masalah, bukan ontologi (hakikat) masalah yang sebenarnya. Hakikatnya adalah a...

Ekonomi: Tumbuh di Angka, Tertatih di Dapur Rakyat

MENJUAL HARAPAN - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2025 tercatat sebesar 5,12%. Di atas kertas, angka ini tampak menjanjikan. Namun, pertumbuhan tersebut tidak menjawab pertanyaan mendasar: siapa yang menikmati pertumbuhan ini? Di banyak wilayah, terutama luar Jawa, daya beli masyarakat stagnan. Harga kebutuhan pokok naik, sementara pendapatan tetap. Sektor informal yang menopang mayoritas rakyat tidak mendapat insentif berarti. Ketimpangan wilayah dan akses terhadap modal masih menjadi hambatan utama. CELIOS mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia belum inklusif. Sektor industri besar tumbuh, tetapi UMKM dan koperasi rakyat tertinggal. Program hilirisasi mineral dan pangan belum menyentuh akar ekonomi rakyat. Alih-alih memperkuat ekonomi komunitas, kebijakan ekonomi justru memperbesar ketergantungan pada investor besar dan proyek mercusuar. Dalam konteks ini, kesejahteraan bukan sekadar angka PDB, melainkan kemampuan rakyat untuk hidup layak, sehat, dan bermartaba...

Kebelet Cuan: Jamuan Di Bawah Bayang Laba

  MENJUAL HARAPAN - Di sebuah negeri yang penuh dengan janji-janji surga, sebuah program agung diluncurkan: Jamuan Gizi Gratis. Bukan sekadar makanan, ia adalah simfoni harapan yang dimainkan di piring-piring baja anak bangsa, sebuah investasi pada masa depan yang dikemas dalam sebongkah nasi dan sepotong lauk. Proyek ini dibaptis dengan nama mulia, ditujukan untuk mengisi lumbung lapar dan mencerdaskan benak yang masih kosong, menjadikan setiap tegukan sebagai sumpah bakti pada kesejahteraan. Namun, di balik megahnya tirai rencana, bersembunyi sesosok raksasa tak kasat mata yang memiliki nafsu tak terpuaskan: Dewa Cuan. Dewa ini bersemayam di ruang-ruang rapat berpendingin, berbisik melalui laporan keuangan, dan menggenggam erat setiap anggaran. Baginya, Jamuan Gizi Gratis bukanlah misi kemanusiaan, melainkan sebuah tambang emas baru yang harus dikeruk hingga ke serpihan terakhirnya, tak peduli pada debu apa yang ditinggalkan. Alegori ini bercerita tentang Timbangan. Di satu sisi ...

Konglomerasi dan Keadilan Sosial

   MENJUAL HARAPAN - Tampak, dalam lanskap ekonomi Indonesia, konglomerasi telah menjadi simbol kekuatan kapital yang dominan. Mereka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi, inovasi, dan ekspansi pasar. Akan tetapi di sisi lain, konglomerasi juga menjadi aktor utama dalam memperlebar jurang ketimpangan sosial. Oleh karena, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan pemerataan kesejahteraan. Seperti dikatakan oleh Jaya Suprana, “Pertumbuhan ekonomi menjadi primadona pembangunan jauh mengungguli pemerataan ekonomi sehingga jurang kesenjangan antara yang kaya dan miskin makin lebar menganga” (Kompas.com, 2024). Konglomerasi merujuk pada kelompok perusahaan besar yang memiliki diversifikasi usaha lintas sektor. Di Indonesia, konglomerat seperti Salim Group, Astra, dan Sinar Mas telah menguasai sektor strategis seperti pangan, energi, dan keuangan. Dominasi ini bukan hanya ekonomi, tetapi juga politik dan sosial. Mihardi (2025) menyebut bahwa “Daf...