Menjual-Harapan

  Presiden Prabowo Subianto pimpin rapat bersama jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 27/7/2026 (Foto dok presidenri.go.id) MENJUAL HARAPAN — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (27/7/2026) . Pertemuan strategis ini difokuskan untuk memperkuat koordinasi antarotoritas guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, memperkokoh ketahanan ekonomi, serta mempertahankan kepercayaan pasar di tengah dinamika global . Rapat ini melibatkan pimpinan dari empat pilar utama penjaga stabilitas keuangan nasional, yaitu Kementerian Keuangan , Bank Indonesia ( BI ), Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ), serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) . Langkah Kepala Negara memimpin langsung pertemuan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menyelaraskan arah kebijakan antarlembaga . Usai pertemuan tersebut, Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indone...

MENJUAL HARAPAN – RUU Masyarakat Adat yang tengah digodok di Baleg DPR RI bukan sekadar produk hukum baru, melainkan sebuah ujian bagi negara dalam menegakkan prinsip keadilan sosial. Dua rapat dengar pendapat terakhir memperlihatkan arah yang jelas: regulasi ini harus mampu menjembatani kepentingan masyarakat adat dengan kebutuhan investasi. Di satu sisi, Benny K. Harman menekankan bahwa undang-undang ini mesti dibangun di atas tiga fondasi: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ia mengingatkan agar regulasi tidak terjebak pada pendekatan lama yang berorientasi keamanan, melainkan harus beralih pada pendekatan dialogis yang menghormati hak komunitas adat. Pandangan ini menegaskan bahwa perlindungan masyarakat adat bukanlah penghalang pembangunan, melainkan syarat bagi pembangunan yang berkelanjutan. Di sisi lain, Iman Sukri menyoroti pentingnya melibatkan pelaku usaha dalam proses legislasi. Kehadiran perusahaan perkebunan dan industri dalam RDPU menunjukkan kesadaran bahw...

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama PT Freeport Indonesia dan PT AMMAN Mineral Nusa Tenggara pada Selasa, 14 Juli 2026, bukan sekadar rapat evaluasi teknis operasional. Rapat ini merefleksikan bagaimana fungsi pengawasan parlemen bekerja di tengah pusaran industri ekstraktif skala nasional yang bernilai strategis bagi sirkulasi ekonomi dan hajat hidup orang banyak.   MENJUAL HARAPAN  — Komisi XII DPR RI menggelar evaluasi mendalam terhadap dua korporasi tambang raksasa yang beroperasi di Indonesia, yakni PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT AMMAN Mineral Nusa Tenggara (AMMAN) .  Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Selasa (14/7/2026) tersebut menyoroti tiga aspek fundamental yang saling berkelindan dalam tata kelola pemerintahan dan industri: jaminan keselamatan kerja dan keandalan fasilitas, kemandirian risiko bisnis korporasi tanpa membebani negara, serta pemenuhan keadilan sosial bagi masyarakat di sekita...

MENJUAL HARAPAN – Ruang digital Indonesia dilaporkan mulai dibanjiri disinformasi dan hoaks terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 . Narasi sesat yang marak beredar di media sosial tersebut sukses memicu kepanikan dan resistensi di kalangan pelaku ekonomi, yang kini dihantui ketakutan bahwa data sensus akan dijadikan alat pemeras pajak oleh pemerintah . Melihat turbulensi komunikasi publik ini, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, langsung mengambil sikap tegas saat memimpin Kunjungan Kerja di Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (3/7/2026) . Parlemen mendesak Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah untuk segera merancang strategi lawan narasi ( counter-narrative ) secara radikal, masif, dan tepat sasaran . "Ada disinformasi terkait dampak sensus yang tidak sepenuhnya benar di media sosial, ini harus segera diluruskan . Komunikasi publik yang payah hanya akan membuat responden ketakutan. Sebaliknya, informasi yang tepat akan membuat mereka tenang, nyaman, dan berse...

MENJUAL HARAPAN – Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di lapangan rupanya masih diwarnai oleh resistensi dan kecurigaan publik . Anggota masyarakat di berbagai daerah dilaporkan enggan memberikan data yang jujur karena didera kecemasan emosional: takut bantuan sosial (bansos) mereka dicabut, atau tagihan pajak mereka tiba-tiba melonjak . Fenomena psikologi sosial-ekonomi ini mengemuka dalam Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatra Barat , Kota Padang , Jumat (3/7/2026) . Merespons realitas tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati , mendesak pemerintah dan BPS untuk merombak total strategi edukasi publik dan memperkuat aspek perlindungan hukum bagi para petugas sensus . "Masyarakat tidak boleh dibiarkan merasa takut bahwa apa yang mereka sampaikan nanti akan membuat pajaknya tinggi atau membuat mereka kehilangan hak bansos . Edukasi radikal harus dilakukan terus-menerus agar publik sadar bahwa data ini murni untuk fon...

Foto hasil tangkapan layar dari ekbis.sindonews.com MENJUAL HARAPAN — Isu pemadaman listrik hari-hari ini, bukan sekadar masalah teknis transmisi, atau gangguan pasokan batu bara. Ini adalah potret kerentanan social, dimana mati lampu menjadi “badai” kecil yang menghantam ruang domistik keluarga, dan memutus urat nadi ekonomi wong cilik . Bagi korporasi besar, pemadaman listrik mungkin hanya berarti deru genset cadangan yang mulai menyala. Namun bagi masyarakat bawah dan pelaku usaha mikro, padamnya aliran listrik adalah interupsi massal yang merenggut pendapatan harian hingga mengacaukan ruang domestik keluarga. Fenomena pemadaman listrik bergilir yang melanda Pulau Jawa dalam beberapa pekan terakhir memicu sorotan tajam dari parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak PT PLN (Persero) tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis, melainkan wajib memitigasi dampak sosial-ekonomi yang nyata dirasakan masyarakat. “Pemadaman listrik bergilir yang cukup besar ini menyentuh aspek pr...

  Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat agenda Konferensi Pers yang didampingi oleh Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, serta COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria bersama awak media di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026) (foto hasil tangkapan layar dari dpr.go.id) MENJUAL HARAPAN - Di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026), suasana konferensi pers terasa berbeda. Bukan sekadar agenda rutin, melainkan sebuah pernyataan arah kebijakan ekonomi nasional. DPR RI bersama pemerintah menegaskan langkah percepatan perbaikan tata kelola ekspor sebagai strategi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi negara. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad , tampil bersama jajaran pejabat tinggi: Mensesneg Prasetyo Hadi , Menteri ESDM Bahlil Lahadalia , Menteri Hukum Supratman Andi Agtas , serta COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria . Kehadiran lintas sektor ini mencermi...

  Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers  yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026) (Foto dok dpr.go.id) JAKARTA, MENJUAL HARAPAN  – DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal reformasi tata kelola pasar modal Indonesia dengan memperkuat fungsi pengawasan Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Sufmi Dasco Ahmad , dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, usai pertemuan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan jajaran direksi baru BEI periode 2026–2030, Kamis (18/6/2026). Dasco menekankan bahwa koordinasi antara DPR, OJK, dan direksi baru BEI menjadi langkah strategis untuk memastikan tata kelola bursa lebih transparan dan akuntabel. “Kami sudah melakukan diskusi panjang dengan OJK dan Direktur Bursa yang baru untuk membenahi tata kelola bursa sehingga lebih baik ke depannya,” ujarnya. OJK Umumkan D...