Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label kebangsaan

Di Balik Senja Merah 10 November: Menafsirkan Ksatria Baru di Era Tembok Sunyi

  MENJUAL HARAPAN - Hari Pahlawan, 10 November, merupakan penanda krusial dalam kalender bangsa—titik di mana narasi kebangsaan mencapai klimaksnya dalam darah dan keberanian kolektif. Akan tetapi, lebih dari sekadar ritual upacara dan tabur bunga, Hari Pahlawan menuntut sebuah dialog epistemologis: Siapakah pahlawan kita hari ini? Jika pada 1945 pertempuran berlangsung di jalanan Kota Pualam, hari ini, arena juang telah bergeser secara fundamental ke ranah etika, integritas, dan kesadaran sosial. Kita ditantang untuk merobek tirai historisisme dan menghadapi realitas empiris bahwa musuh telah berganti wujud. Pertempuran Surabaya 1945 mengajarkan kita tentang pengorbanan yang absolut. Di bawah komando tokoh-tokoh karismatik seperti Bung Tomo, rakyat sipil, ulama, dan milisi bersatu dalam satu spirit: Merdeka atau Mati . Mereka menanggapi ultimatum asing dengan penolakan mentah-mentah, mengubah Kota Pahlawan menjadi neraka pertempuran selama tiga minggu. Peristiwa ini adalah puncak ...

Elegi Kota Pahlawan: Ketika Surabaya Menolak Padam

MENJUAL HARAPAN - Setiap tahun, ketika dedaunan mulai menguning dan angin November berbisik perlahan, ingatan bangsa ini kembali tertuju pada satu nama kota: Surabaya. Ia bukan sekadar kota, melainkan altar sakral  tempat martabat dipertaruhkan dengan nyawa, tempat kemerdekaan yang baru seumur jagung diuji oleh gemuruh meriam. Tanggal Sepuluh November  bukanlah sekadar tanggal; ia adalah epos  yang tertulis dengan tinta darah, sumpah yang diikrarkan dalam kobaran api. Proklamasi 17 Agustus 1945 telah mengoyak tirai kegelapan, namun fajar kebebasan itu masih rapuh, diintai oleh bayangan masa lalu yang ingin kembali mencengkeram. Di sudut kota, di Hotel Yamato  yang angkuh, bendera tiga warna (Merah-Putih-Biru) kembali dikibarkan, seolah mencabik-cabik harga diri yang baru saja direngkuh. Tangan-tangan perkasa rakyat Surabaya tak sudi berdiam. Insiden heroik perobekan kain biru itu, menyisakan Merah dan Putih  yang berkibar gagah, adalah proklamasi kedua: bahwa ke...

Obor yang Tak Pernah Padam: Menyalakan Kembali Api Sumpah Pemuda

Foto ini hasil tangkapan layar di internet MENJUAL HARAPAN - Pada tanggal 28 Oktober 1928, sejarah Indonesia menulis baitnya dengan tinta keberanian dan suara yang menyatu. Di sebuah ruang kecil di Jakarta, para pemuda dari berbagai daerah, bahasa, dan latar belakang berkumpul bukan sekadar untuk berdiskusi, tetapi untuk menyalakan obor kesadaran kolektif. Mereka bukan hanya anak zaman, tetapi penabuh genderang perubahan. Sumpah Pemuda bukan sekadar deklarasi, melainkan simfoni awal dari sebuah bangsa yang sedang mencari nadanya sendiri. Sumpah itu lahir dari rahim keresahan. Indonesia kala itu adalah mozaik yang tercerai-berai oleh kolonialisme, seperti cermin retak yang memantulkan bayangan-bayangan yang tak utuh. Para pemuda melihat bahwa perpecahan bukanlah takdir, melainkan ilusi yang dipelihara oleh kekuasaan. Maka mereka menulis ulang takdir itu dengan tiga kalimat sederhana: satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Tiga mantra yang mengubah serpihan menjadi satu tubuh. Dalam a...

Refleksi Historis, dan Legitimasi Kepemimpinan

MENJUAL HARAPAN - Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya dihadapan Sidang Tahunan MPR RI, 15 Agustus 2025, menjahit masa lalu, masa kini, dan aspirasi masa depan sebagai benang legitimiasi. Presiden dalam pidatonya membuka ruang historis, yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945 diposisikan sebagai “momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini…,” titik asal yang terus “menggali” tugas-tugas kenegaraan yang belum tuntas. Dengan begitu, sejarah bukan sekadar arsip, melainkan sumber daya simbolik yang ditarik ke masa kini untuk meneguhkan mandat (ingat, mandat tak hanya lahir dari suara, tetapi juga dari narasi). Dalam kerangka sosiologi politik, ini serupa dengan apa yang Benedict Anderson sebut sebagai komunitas imajiner   ke-kitaan   yang diproduksi oleh kisah bersama dan ritus kebangsaan, tempat Proklamasi berfungsi sebagai “mitos pendiri” yang mempersatukan (Anderson, 2016). Lapisan kedua legitimasi dibangun melalui klaim kontinuitas , yaitu  penghormatan kepada para p...

Negeri yang Belum Bernama

MENJUAL HARAPAN - Ada negeri yang kita tinggali, tetapi belum sepenuhnya kita miliki.  Ia punya bendera, punya lagu kebangsaan, punya konstitusi. Tapi ia belum punya nama yang benar-benar lahir dari suara warga. Ia belum punya wajah yang memantulkan semua keberagaman. Ia adalah negeri yang belum bernama. Negeri ini berdiri di atas sejarah panjang, tetapi sering lupa pada akar.  Ia dibangun dari perjuangan, tetapi sering mengabaikan luka. Ia bicara tentang persatuan, tetapi sering menyingkirkan perbedaan. Nama yang kita ucapkan belum sepenuhnya mencerminkan jiwa yang kita perjuangkan. Bahkan, d alam bahasa dialog warga acap terdengar kata-kata “Kami tinggal di sini, tapi tak merasa dimiliki.”  Mereka merasa asing di tanah sendiri, tak diundang dalam kebijakan, tak diakui dalam narasi. Negeri ini berjalan, tetapi tak menoleh. Negeri yang belum bernama adalah negeri yang belum selesai.  Ia masih mencari arah, masih menggugat makna, masih merajut harapan. Ia bukan kegaga...

Kemerdekaan yang Diperjuabelikan

MENJUAL HARAPAN - Kemerdekaan   adalah warisan paling luhur dari sejarah bangsa.  Ia lahir dari darah, air mata, dan keberanian rakyat yang menolak dijajah. Namun kini, kemerdekaan tak lagi terasa sakral. Ia diperjualbelikan—dalam politik, dalam proyek, dalam narasi. Setiap 17 Agustus, kemerdekaan dirayakan dengan seremoni.  Tapi di balik bendera yang dikibarkan dan pidato yang dibacakan, ada transaksi yang tak terlihat. Kemerdekaan dijadikan komoditas, bukan komitmen. Ia dipakai, bukan diperjuangkan. Sehingga, d alam banyak pernyataan rakyat acap terdengar kata-kata “Kami merdeka di atas kertas, tapi tak bebas dalam hidup.”  Pernyataan ini menggugat makna kemerdekaan yang hanya formal. Mereka masih terikat oleh ketimpangan, oleh sistem yang tak berpihak, oleh pelayanan yang tak adil. Kemerdekaan yang diperjualbelikan adalah kemerdekaan yang tak berpihak.  Ia dipakai untuk membenarkan proyek, untuk menjual program, dan untuk membungkam kritik. Kemerdekaan menjad...

Keadilan Yang Tak Berwajah

Refleksi Kemerdekaan RI ke-80 MENJUAL HARAPAN - Keadilan adalah wajah yang seharusnya paling dikenali dari negara.  Ia adalah janji yang tertulis dalam konstitusi, nilai yang dijunjung dalam Pancasila, dan harapan yang hidup dalam hati warga. Namun, dalam kenyataan hari ini, keadilan tak punya wajah—ia tak tampak, tak terasa, dan tak berpihak. Warga sering bertanya: “Di mana keadilan itu?”  Mereka melihat koruptor tersenyum di televisi, sementara pencuri ayam dihukum berat. Mereka melihat tanah mereka diambil tanpa musyawarah, pelayanan publik yang diskriminatif, dan hukum yang tak menyentuh elite. Keadilan menjadi ilusi. Keadilan yang tak berwajah adalah keadilan yang tak bisa dikenali.  Ia hadir dalam pidato, tetapi absen dalam praktik. Ia disebut dalam dokumen, tetapi tak hidup dalam pelayanan. Ia menjadi kata-kata, bukan tindakan. Dalam refleksi filosofis, keadilan adalah relasi yang adil.  Ia bukan hanya soal distribusi, tetapi soal pengakuan, partisipasi, dan k...

Pancasila yang Terasing

MENJUAL HARAPAN - Pancasila   lahir sebagai kesepakatan luhur.  Ia bukan sekadar ideologi, t etapi kompas moral bangsa. Lima sila yang dirumuskan bukan hanya kata-kata, melainkan nilai-nilai yang harus hidup dalam setiap kebijakan, pelayanan, dan relasi sosial. Namun kini, Pancasila terasa asing. Dalam pidato-pidato resmi, Pancasila disebut dengan penuh hormat.  Namun dalam praktik, sila-sila itu tak tampak. Keadilan sosial tak terwujud, kemanusiaan dikalahkan oleh prosedur, dan musyawarah digantikan oleh keputusan sepihak. Pancasila menjadi retorika. Dalam cakap-cakap warga, acapkali terdengar “Kami tak tahu Pancasila itu untuk siapa.”  Mereka melihat ketimpangan, diskriminasi, dan pengabaian. Mereka tak merasa dilindungi, tak merasa diakui, dan tak merasa dihargai. Pancasila tak hadir dalam hidup mereka. Pancasila yang terasing adalah Pancasila yang tak berpihak.  Ia dipakai untuk membenarkan kekuasaan, bukan untuk melindungi warga. Ia dijadikan alat kontrol, ...