Langsung ke konten utama

Negeri yang Belum Bernama



MENJUAL HARAPAN - Ada negeri yang kita tinggali, tetapi belum sepenuhnya kita miliki. Ia punya bendera, punya lagu kebangsaan, punya konstitusi. Tapi ia belum punya nama yang benar-benar lahir dari suara warga. Ia belum punya wajah yang memantulkan semua keberagaman. Ia adalah negeri yang belum bernama.

Negeri ini berdiri di atas sejarah panjang, tetapi sering lupa pada akar. Ia dibangun dari perjuangan, tetapi sering mengabaikan luka. Ia bicara tentang persatuan, tetapi sering menyingkirkan perbedaan. Nama yang kita ucapkan belum sepenuhnya mencerminkan jiwa yang kita perjuangkan.

Bahkan, dalam bahasa dialog warga acap terdengar kata-kata “Kami tinggal di sini, tapi tak merasa dimiliki.” Mereka merasa asing di tanah sendiri, tak diundang dalam kebijakan, tak diakui dalam narasi. Negeri ini berjalan, tetapi tak menoleh.

Negeri yang belum bernama adalah negeri yang belum selesai. Ia masih mencari arah, masih menggugat makna, masih merajut harapan. Ia bukan kegagalan, tetapi proses. Ia bukan akhir, tetapi awal yang terus diperbarui.

Dalam refleksi filosofis, nama adalah pengakuan. Ia bukan sekadar identitas, tetapi ruang eksistensi. Ketika negeri belum bernama, maka warga belum sepenuhnya diakui. Kita hidup dalam bayang-bayang, bukan dalam cahaya.

Negeri ini punya simbol, tetapi belum punya makna yang hidup. Garuda terbang, tetapi tak membawa suara rakyat. Merah-putih berkibar, tetapi tak memantulkan keberpihakan. Pancasila dibaca, tetapi tak dijalankan. Simbol menjadi kulit, bukan jiwa.

Negeri ini punya hukum, tetapi belum punya keadilan. Pasal-pasal ditulis, tetapi tak melindungi yang lemah. Prosedur dijalankan, tetapi tak menyentuh kemanusiaan. Hukum menjadi pagar, bukan pelindung.

Negeri ini punya pendidikan, tetapi belum punya pembebasan. Anak-anak belajar, tetapi tak tumbuh. Mereka diuji, tetapi tak diberdayakan. Pendidikan menjadi beban, bukan ruang harapan.

Negeri ini punya digitalisasi, tetapi belum punya jiwa. Teknologi dibangun, tetapi tak menyentuh warga. Aplikasi dibuat, tetapi tak mendengar. Digitalisasi menjadi jargon, bukan alat transformasi.

Negeri ini punya demokrasi, tetapi belum punya demos. Warga memilih, tetapi tak menentukan. Mereka bicara, tetapi tak didengar. Demokrasi menjadi prosedur, bukan partisipasi.

Negeri ini punya pembangunan, tetapi belum punya keberlanjutan. Kota tumbuh, desa menyusut. Proyek dibangun, ruang hidup hilang. Pembangunan menjadi penelanan, bukan perawatan.

Negeri ini punya nasionalisme, tetapi belum punya cinta yang kritis. Simbol diagungkan, suara warga dibungkam. Seremoni digelar, refleksi diabaikan. Nasionalisme menjadi ritual, bukan komitmen.

Namun, negeri yang belum bernama bukan negeri yang putus asa. Ia adalah ruang kemungkinan. Ia adalah tempat di mana warga bisa bicara, bisa menggugat, bisa membangun ulang. Ia adalah negeri yang sedang diperjuangkan.

Karenanya, di sana, warga diberi suara, kebijakan diberi makna, dan simbol diberi tafsir. Negeri ini bisa diberi nama baru—nama yang lahir dari keberpihakan.

Dalam pendekatan visual, negeri yang belum bernama bisa divisualisasikan sebagai mosaik. Potongan-potongan pengalaman warga, narasi komunitas, dan simbol lokal bisa dirajut menjadi wajah baru. Visual menjadi ruang penamaan.

Dan mungkin, negeri yang sejati adalah ketika warga bisa berkata: “Ini negeri kami, dan kami menamainya dengan harapan.” Ketika nama bukan hanya kata, tetapi komitmen. Ketika identitas bukan hanya simbol, tetapi keberpihakan.

Episode ini adalah penutup yang membuka. Ia mengajak kita untuk menamai ulang negeri ini—dengan keadilan, dengan keberanian, dan dengan cinta yang kritis. Karena negeri yang belum bernama adalah negeri yang sedang kita bangun bersama. (Serie-penutup dari “Refleksi Kemerdekaan)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PEMBAJAKAN KEDAULATAN

Serangan AS ke Venezuela (Foto hasil tangkapan layar dari https://www.kbknews.id/) MENJUAL HARAPAN - Sejarah hubungan internasional , baru saja mencatat tinta hitam yang paling kelam di awal tahun 2026. Tindakan pemerintahan Donald Trump yang menginstruksikan operasi militer untuk menangkap kepala negara berdaulat di tanahnya sendiri , bukan lagi sekadar kebijakan luar negeri yang keras, melainkan sebuah anarkisme global. Apa yang terjadi di Caracas bukanlah sebuah pembebasan, melainkan "pembajakan kedaulatan" secara terang-terangan yang merobek paksa Piagam PBB dan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Narasi yang dibangun Washington sangatlah klasik: penegakan hukum terhadap narko-terorisme dan perlindungan hak asasi manusia. Akan tetapi, d i balik tuduhan hukum tersebut, terdapat nafsu lama untuk mengamankan cadangan minyak terbesar di dunia. Trump tidak sedang bertindak sebagai polisi dunia, melainkan sebagai eksekutor kepentingan korporasi yang menggunakan kekuatan militer ...

Populisme Fiskal Vs Rasionalitas Teknis: Pelajaran dari Jawa Barat

Gedung Satu (Foto hasil tangkapan layar dari  https://koran.pikiran-rakyat.com ) K risis fiskal Jawa Barat akibat gaya kepemimpinan populis menunjukkan pentingnya keseimbangan antara populisme dan teknokratisme . P opulisme memberi legitimasi politik , dan kedekatan dengan rakyat, sementara teknokratisme menjaga rasionalitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan kebijakan. Tanpa sintesis keduanya, populisme berisiko jatuh pada janji berlebihan tanpa realisasi, sedangkan teknokratisme murni bisa kehilangan dukungan rakyat. Kepala daerah idealnya merangkul rakyat sekaligus disiplin fiskal agar kebijakan tetap populer, efektif, dan berkelanjutan. Oleh: Silahudin Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung   MENJUAL HARAPAN - KEGAGALAN Pemerintah Provinsi Jawa Barat membayar kontraktor sebesar Rp 621 miliar pada akhir tahun anggaran 2025, bukan sekadar angka di neraca keuangan. Hal ini, cermin besar yang memperlihatkan bagaimana gaya kepemimpinan populis, meski mampu membangun kedekatan ...

Tatap Pemilu 2029, PDIP Perluas Struktur Rakernas Jadi 7 Komisi

  Foto dok. DPP PDI Perjuangan JAKARTA , MENJUAL HARAPAN   – Bertepatan dengan peringatan HUT ke-53, PDI Perjuangan resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I tahun 2026 di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara. Rakernas kali ini tampil beda dengan membawa format organisasi yang lebih gemuk dan substansial dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa forum tertinggi partai ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum krusial untuk melakukan evaluasi total melalui kritik dan otokritik. Hal ini dilakukan guna mempertajam arah perjuangan partai dalam menjawab berbagai persoalan bangsa yang kian kompleks. Fokus pada Persoalan Rakyat Langkah nyata dari penguatan struktur ini terlihat dari pembentukan **tujuh komisi kerja**, melonjak signifikan dari format sebelumnya yang biasanya hanya terdiri dari tiga komisi utama. “Penambahan komisi ini adalah bukti bahwa partai menaruh skala priori...