Menjual-Harapan

Gedung DPR/MPR RI MENJUAL HARAPAN  -  Ketika sorak-sorai pemilu mereda dan para anggota DPR/DPRD resmi dilantik, sesungguhnya babak paling menentukan baru saja dimulai. Di titik ini, mandat rakyat bukan lagi sekadar angka elektoral, melainkan amanah yang menuntut integritas, keberanian moral, dan kapasitas intelektual. Seperti yang dikatakan oleh Hannah Arendt, “Politik bukanlah soal kekuasaan, melainkan soal tanggung jawab terhadap dunia bersama” (Arendt, 1958). P ertanyaan mendasarnya adalah: apakah para wakil rakyat siap menghadapi ujian sesungguhnya? Dalam lima tahun ke depan, anggota legislatif akan diuji bukan hanya oleh konstituen mereka, tetapi juga oleh sejarah. Laporan Indonesian Parliamentary Center (IPC) menunjukkan bahwa hanya separuh aspirasi masyarakat sipil yang diserap oleh DPR periode 2019–2024, sementara hampir seluruh aspirasi pengusaha diakomodasi   (Sumber: https://www.kompas.id/artikel/dpr-2019-2024-berakhir-apa-saja-catatan-kritis-dari-publik ) . I...

  MENJUAL HARAPAN - Peristiwa demo besar-besaran yang mengguncang berbagai kota di Indonesia pada 28 Agustus 2025, bukanlah sekadar luapan emosi sesaat.   Dalam optik sosiologi politik, ini merupakan manifestasi dari akumulasi ketegangan struktural yang telah lama terpendam.   Puncak kemarahan rakyat meledak ketika ruang publik dipenuhi oleh isu-isu yang secara fundamental mengancam kesejahteraan dan keadilan sosial. Demo tersebut, mencerminkan kegagalan pemerintah (an) dalam mengelola kontrak sosial dengan rakyatnya.   Kontrak sosial, dalam arti sederhana, merupakan kesepakatan tidak tertulis di mana rakyat memberikan legitimasi kepada negara untuk memerintah, dengan imbalan jaminan keamanan, kesejahteraan, dan keadilan.   Ketika janji-janji tersebut tidak terpenuhi, legitimasi negara tergerus dan ketidakpuasan pun muncul. Pemicu utama yang menjadi percikan api, adalah kebijakan pemerintah terkait aspek kehidupan, yang membebani lapisan masyarakat. Me...

  Gambar hasil Canva ChatGPT MENJUAL HARAPAN - Wacana pemilihan kepala daerah dikembalikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kembali mencuat ke permukaan belakangan ini. Utamanya, wacana itu usai dilontarkan Presiden Prabowo Subianto pada puncak Hari Ulang Tahun Partai Golkar ke-60, Kamis (12/12/2024). Pelaksanaan penyelenggeraan pemilihan kepala daerah (tingkat provinsi, dan kabupaten/kota) langsung adalah merupakan langkah reformasi politik pasca Orde Baru. Dengan pilkada langsung, merupakan bagian manifestasi dari kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Masyarakat dapat menggunakan hak-haknya secara langsung menentukan pilihan pemimpinnya di tingkat lokal. Pilkada langsung memberi ruang sebesar-besarnya bagi rakyat secara aktif ikutserta menentukan pilihan pemimpinnnya. Mekanisme pilkada langsung, rakyat mempunyai kesempatan untuk memilih kandidat yang menurutnya layak dan memiliki kemampuan merepresentasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, kepal...

  MENJUAL HARAPAN -  Partai politik (Parpol) merupakan salah satu instrumen demokrasi, yang keberadaannya merupakan infrasturktur politik dalam upaya menjalankan fungsi-fungsinya, termasuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Tujuan partai politik adalah berjuang untuk memperoleh kekuasaan secara konstitusional melalui pemilihan umum. Sebelum tumbangnya rezim Orde Baru, ada dua partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan satu Golongan Karya (Golkar – waktu itu tidak disebut sebagai partai politik – lihat UU No 3 tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya). Selama rezim Orde Baru berkuasa, hanya Golongan Karya yang selalu memperoleh suara mayoritas mutlak. Sementara dua parpol lainnya PPP dan PDI berada di bawahnya. Tumbangnya rezim Orde Baru karena tuntutan rakyat dengan people power -nya tahun 1998 dengan tuntutan reformasi total. Salah satu lahirnya era reformasi membawa dampak perubahan besar dalam sistem...

Ilustrasi energi (foto hasil tangkapan layar dari gramedia.com) Oleh Silahudin ROBOHNYA rezim Soeharto pada bulan Mei 1998, tampak belum membawa pada penyelenggaraan kehidupan politik negara bangsa yang kondusif. Salah guna pemerintahan dalam menata tatanan negara bangsa ini, terutama tata pemerintahan yang baik (good governance) masih jauh dari harapan, bahkan yang dirasakan dan menjadi tontonan justru akrobatik politik elit politik dalam memperebutkan kekuasaan. Kenyataan dalam kehidupan politik negara bangsa dengan membangun Indonesia yang demokratis, acapkaki terjebak egoisme politik masing-masing.   Dalam bahasa lain, politik mengurus “dapur sendiri” terus-menerus menonjol menjadi tontonan di negeri ini. Sehingga keberadaannya pada lembaga-lembaga negara, baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif belum menyentuh kepentingan publik, namun yang mencolok mereka elit politik “sibuk” melayani diri sendiri untuk kepentingan kelompoknya. Propaganda politik untuk memertahankan akses...

Ilustrasi Kabinet Kerja (foto hasil tangkapan layar dari id.wikipedia.org) Oleh Silahudin*) KERINDUAN publik atas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, tampaknya telah menjadi keniscayaan tak bisa ditutupi. Hal ini terjadi karena selama pemerintahan koalisi partai-partai (era reformasi), selalu terulang transaksional dalam “tarik menarik” jabatan politis strategis. Politik transaksional dalam mengisi jabatan menteri, atmosfernya selama ini terus menerus "mengotori" udara politik nasional yang secara sadar atau tidak membawa dampak atas apatisme rakyat terhadap pemerintahan. Itu sebabnya, nomenklatur kabinet kerja (zaken cabinet) hari-hari ini terus didengung-dengungkan oleh kehendak publik. Keinginan publik terhadap presiden terpilih, sejatinya tidak terjebak pada “permainan politik” bagi-bagi kursi menteri semata, tetapi dalam mengarsiteki kabinetnya didasarkan atas kualifikasi kompetensi dan profesionalitas untuk pos-pos menterinya. Perlu diingat, selama ini era refo...