Menjual-Harapan

  MENJUAL HARAPAN — Komisi III DPR RI resmi mengetok palu persetujuan bagi 14 calon hakim agung dan hakim Ad Hoc Mahkamah Agung (MA) Tahun 2026 . Keputusan politik penegakan hukum ini diambil dalam Rapat Pleno usai kedelapan fraksi selesai membedah kapasitas, rekam jejak, hingga moralitas para kandidat melalui serangkaian uji kelayakan dan kepatutan ( fit and proper test ) . Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa seluruh pandangan fraksi telah membulatkan kesepakatan untuk meloloskan nama-nama tersebut menuju panggung pengesahan tertinggi di legislatif . “Berdasarkan pandangan fraksi yang dibacakan tadi oleh masing-masing kapoksi atau yang mewakili, maka Komisi III DPR RI memberikan persetujuan atas nama calon Hakim Agung dan calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung tahun 2026,” ujar Habiburokhman di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8/2026) . Daftar 14 Nama Terpilih untuk Benteng Yudisial Ke-14 figur yang berhasil melenggang tersebut menca...

"Isu perampasan aset bukan sekadar urusan teknis hukum, melainkan pertaruhan kredibilitas negara dalam menyelamatkan uang rakyat."   MENJUAL HARAPAN – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kini memasuki fase krusial . Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tengah berpacu dengan waktu untuk merampungkan regulasi yang dinilai menjadi "senjata pamungkas" dalam pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara . Meski dituntut bergerak cepat, kualitas substansi undang-undang ini tetap menjadi prioritas utama agar tidak melahirkan pasal-pasal karet di kemudian hari . Hal tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta, usai memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah pakar dan akademisi hukum terkemuka di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (20/7/2026) . RDPU ini menghadirkan perspektif tajam dari Septa Chandra (Akademisi Universitas Muhammadiyah Jakarta), praktisi hukum Ari Yusuf Amir, sert...

MENJUAL HARAPAN – Parlemen bereaksi keras terhadap narasi yang beredar di ruang publik baru-baru ini . Sebuah informasi keliru berupa infografis sempat memicu polemik karena menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset telah didepak dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 . Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Martin Manurung , segera meluruskan kabar miring tersebut dan menegaskan bahwa narasi yang beredar adalah hoaks . "Tidak ada keputusan Rapat Paripurna DPR yang memutuskan RUU Perampasan Aset dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2026," ujar Martin dalam keterangan resminya di Jakarta . Politisi dari Fraksi Partai NasDem ini memastikan bahwa RUU tersebut masih bertengger kokoh di nomor urut 6 Prolegnas Prioritas 2026 sebagai regulasi usulan inisiatif DPR RI yang digodok oleh Komisi III . Komitmen Dua Poros dan Kehati-hatian Parlemen Sikap DPR ini sejalan dengan komitmen eksekutif . Presiden Prabowo Subianto diketa...

MENJUAL HARAPAN — Keberhasilan sebuah undang-undang perampasan aset tidak boleh hanya diukur dari seberapa banyak properti, tanah, atau rekening yang berhasil disita oleh negara . Jauh dari itu, ujian sesungguhnya terletak pada kemampuan negara dalam mengelola aset tersebut agar tidak menyusut nilainya sebelum dikonversi menjadi kas negara . Sorotan tajam ini dilemparkan oleh Anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru —yang akrab disapa Gus Falah—dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2026) . Di hadapan Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan akademisi, Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini mengingatkan adanya ancaman nyata berupa "birokrasi yang mematikan nilai aset" . Pacuan Waktu Melawan Penyusutan Nilai Aset Dalam kacamata sosiologi hukum, aset non-tunai seperti kapal, kendaraan mewah, mesin pabrik, hingga gedung produktif memiliki "umur ekonomis" . Semakin lama aset tersebut tertahan dalam sengketa adm...

Komisi III DPR RI dalam membedah RUU Perampasan Aset ini bukan sekadar rutinitas legislasi biasa. Ini adalah pertaruhan besar antara urgensi penegakan hukum dan perlindungan hak asasi warga negara dari potensi kesewenang-wenangan negara. MENJUAL HARAPAN — Di tengah desakan publik yang kuat terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor, Komisi III DPR RI memilih menempuh jalur yang penuh kehati-hatian. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tidak menjelma menjadi "senjata makan tuan" yang justru melegitimasi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum ( abuse of power ) . Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2026), Komisi III sengaja membuka ruang dialektika yang lebar dengan menggandeng Kongres Advokat Indonesia (KAI) serta kalangan akademisi . Pelibatan multi-elemen ini dinilai krusial mengingat RUU ini merupakan produk hukum yang benar-b...

MENJUAL HARAPAN – Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Imigrasi Denpasar dan Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bali, terkait dugaan kasus pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA), mendapat dukungan sekaligus dorongan agar penyidikan tidak berhenti pada penggeledahan semata. Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta, meminta KPK memperluas penyelidikan dengan memeriksa seluruh pejabat imigrasi yang terkait dalam proses penerbitan visa maupun izin tinggal di Bali. Menurutnya, dugaan penyimpangan di sektor keimigrasian tidak hanya berdampak pada tata kelola pemerintahan, tetapi juga berpotensi memengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Bali. “KPK tidak boleh hanya berhenti pada penggeledahan. Pemeriksaan harus diperluas kepada pejabat-pejabat imigrasi yang memiliki keterkaitan dengan penerbitan visa dan izin tinggal,” ujar Parta dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (21/6/2026). Politikus PDI Perjuangan tersebut menilai p...

MENJUAL HARAPAN - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) baru saja memasuki babak baru. Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2002, telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (9/6/2026). Tentu, dokumen setebal ratusan halaman, menjanjikan transformasi besar. Akan tetapi, pertanyaannya tetap sama: apakah ini benar-benar revolusi mental institusional, atau sekadar tambal sulam birokrasi? RUU tersebut, bukan sekadar revisi pasal-pasal mati. Hal ini merupakan "kontrak sosial" baru antara polisi dan rakyat. Setidaknya ada delapan pilar yang menjadi tulang punggung perubahan ini, mulai dari usia pensiun yang lebih adaptif, hingga internalisasi kurikulum yang humanis. Delapan Fokus Pembaruan Poin pertama hingga kedelapan dalam revisi ini, sejatinya sedang mencoba melakukan "operasi jantung" terhadap kultur Polri. Dengan menegaskan arah transformasi yang transparan dan profesional, Polri ingin keluar dari bayang-bayang...

Mabes Polri "Batas Usia Pensiun Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia" . Poin ini menjadi salah satu aspek yang paling krusial dalam pembahasan RUU Perubahan Ketiga atas UU No. 2 Tahun 2002, karena menyentuh langsung aspek manajemen SDM, regenerasi, serta efektivitas organisasi Polri ke depan .   MENJUAL HARAPAN – Dalam RUU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang baru saja disepakati dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (9/6/2026), salah satu poin krusial yang menjadi perhatian publik dan kalangan internal adalah penyesuaian batas usia pensiun anggota Polri. Pemerintah, melalui Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas , dalam Pendapat Akhir Presiden, menegaskan bahwa perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas. Analisis Perbandingan: Menjawab Kebutuhan Zaman Secara historis, pengaturan usia pensiun dalam UU No. 2 Tahun 2002 sering kali ...