Ketok Palu Komisi III DPR: 14 Calon Benteng Keadilan MA Siap Menuju Paripurna

 

MENJUAL HARAPAN — Komisi III DPR RI resmi mengetok palu persetujuan bagi 14 calon hakim agung dan hakim Ad Hoc Mahkamah Agung (MA) Tahun 2026. Keputusan politik penegakan hukum ini diambil dalam Rapat Pleno usai kedelapan fraksi selesai membedah kapasitas, rekam jejak, hingga moralitas para kandidat melalui serangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa seluruh pandangan fraksi telah membulatkan kesepakatan untuk meloloskan nama-nama tersebut menuju panggung pengesahan tertinggi di legislatif.

“Berdasarkan pandangan fraksi yang dibacakan tadi oleh masing-masing kapoksi atau yang mewakili, maka Komisi III DPR RI memberikan persetujuan atas nama calon Hakim Agung dan calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung tahun 2026,” ujar Habiburokhman di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Daftar 14 Nama Terpilih untuk Benteng Yudisial

Ke-14 figur yang berhasil melenggang tersebut mencakup pengisian kamar-kamar strategis di MA, mulai dari pidana, perdata, agama, hingga isu krusial seperti pajak dan Hak Asasi Manusia (HAM):

1. Syamsul Arief – Hakim Agung Kamar Pidana
2. Sugiyanto – Hakim Agung Kamar Pidana
3. Sudharmawatiningsih – Hakim Agung Kamar Pidana
4. Dhifla Wiyani – Hakim Agung Kamar Pidana
5. Sobandi – Hakim Agung Kamar Perdata
6. Nurmaningsih – Hakim Agung Kamar Perdata
7. Musthofa – Hakim Agung Kamar Agama
8. Mamat Ruhimat – Hakim Agung Kamar Agama
9. L.Y. Hari Sih Advianto – Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak
10. Maftuh Effendi – Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak
11. Yeheskiel Minggus Tiranda – Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak 
12. Edwin Partogi Pasaribu – Hakim Ad Hoc HAM
13. Roki Panjaitan – Hakim Ad Hoc HAM
14. Soediyo – Hakim Ad Hoc Tipikor

Tuntutan Bebas Intervensi Politik dan Independensi Peradilan

Langkah DPR ini disoroti tidak sekadar sebagai pengisian kursi kosong di puncak piramida yudisial, melainkan bagian dari pertaruhan integritas penegakan hukum di Indonesia. Sejumlah fraksi menyampaikan catatan tebal mengenai urgensi independensi hakim dari pusaran kekuasaan.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Martin Tumbelaka, menegaskan harapan agar mereka yang terpilih mampu memperkuat kewibawaan institusi. Sementara itu, Anggota Komisi III Fraksi Partai NasDem, Machfud Arifin, menggarisbawahi bahwa independensi dan keberanian adalah syarat mutlak.

“Kami menekankan bahwa setiap calon yang terpilih harus bebas dari kepentingan politik, bersih dari praktik koruptif, dan memiliki rekam jejak yang teruji... Khusus bagi hakim ad hoc, kami tekankan keberanian memutus perkara besar yang melibatkan kepentingan politik maupun ekonomi,” tegas Machfud.

Tahap Akhir di Rapat Paripurna

Hasil keputusan pleno Komisi III ini tidak akan mengendap lama. Habiburokhman mengonfirmasi bahwa laporan resmi akan langsung disodorkan pada Rapat Paripurna DPR RI yang dijadwalkan digelar pada Selasa, 18 Agustus 2026, guna memperoleh ketukan final dari seluruh anggota dewan. (**_267)

Sumber Utama: dprd.go.id "Tok! Komisi III DPR Setujui 14 Nama Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA" (diakses dan direkonsturksi, 14/8/2026)