Menjual-Harapan

MENJUAL HARAPAN — Komisi IV DPR RI tengah gencar menggodok revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan . Regulasi yang sudah berusia lebih dari seperempat abad ini dinilai sudah using, dan gagap dalam merespons dinamika zaman . Melalui serangkaian kunjungan kerja daerah, parlemen mengeklaim sedang menerapkan prinsip meaningful public participation (partisipasi publik yang bermakna) demi melahirkan aturan yang berkeadilan sosial dan ekologis . Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan , Sonny T. Danaparamita , menegaskan bahwa jemput bola aspirasi ini krusial agar undang-undang baru tidak sekadar menjadi produk hukum di atas kertas, melainkan mampu menjawab akar masalah di sektor kehutanan . "Undang-undang ini sudah dianggap tidak bisa mengikuti dinamika perkembangan zaman sehingga beberapa aturan perlu kita revisi . Kami merajut masukan dari semua wilayah, semua titik, dan semua segmen masyarakat," ujar Sonny di sela-sela kunjungan kerja Pa...

MENJUAL HARAPAN – Komisi IV DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kembali menegaskan urgensi pergeseran paradigma pengelolaan hutan nasional . Dalam kunjungan kerja ke Sidoarjo, Jawa Timur , Sabtu (13/6/2026), DPR menekankan bahwa revisi regulasi ini harus beranjak dari pendekatan teknokratis-birokratis menuju pendekatan yang berpihak pada kesejahteraan sosial . Anggota Komisi IV DPR RI, Darori Wonodipuro , menyoroti adanya disparitas yang cukup tajam dalam pengelolaan kawasan hutan, khususnya di Pulau Jawa yang selama ini berada di bawah otoritas Perhutani . Menurut Darori, keberadaan sekitar 3.600 desa di sekitar kawasan hutan semestinya menjadi modal sosial bagi pembangunan ekonomi berbasis masyarakat, bukan sebaliknya, menjadi subjek konflik agraria . Reorientasi Skema Bagi Hasil Salah satu poin krusial yang diusulkan oleh Darori dalam revisi UU Kehutanan adalah rest...