Menjual-Harapan

  Presiden Prabowo Subianto menegaskan soal komitmen pendidikan gratis saat menghadiri acara Puncak Peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Plenary Hall, Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat, 18 September 2026 (foto dok presidenri.go.id) MENJUAL HARAPAN — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh pemerintah untuk memperluas akses pendidikan yang inklusif dan setara bagi seluruh anak bangsa . Pemerintah kini tengah memperjuangkan skema pendidikan negeri gratis secara menyeluruh, mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Penegasan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulis resminya di Jakarta, Senin (21/9/2026) . Keterangan ini mempertegas arahan langsung yang sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri Puncak Peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat...

MENJUAL HARAPAN — Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana mendorong agar penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dijadikan momentum besar untuk melakukan dekolonisasi sistem pendidikan nasional.  Salah satu poin krusial yang ia soroti adalah pemenuhan hak pendidikan bagi penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara setara dan adil . Menurut Bonnie, hak pendidikan bagi komunitas penghayat kepercayaan harus diatur secara lugas dan tegas dalam batang tubuh undang-undang, bukan sekadar ditaruh pada bagian penjelasan atau regulasi turunan . Penempatan yang sebatas aturan turunan dinilai masih mewarisi pola penanganan masa kolonial dan belum mencerminkan semangat keadilan sosial . Pandangan tersebut disampaikan Bonnie dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2026) . "Kalau kita mempelajari riwayat negeri ini, mengatur pendidikan, khususnya tentang kepercayaan terh...

MENJUALH HARAPAN — Persoalan ketimpangan akses pendidikan di tingkat daerah masih menjadi PR besar dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Di tengah tantangan ekonomi warga, intervensi negara melalui program bantuan sosial pendidikan dinilai menjadi krusial untuk mencegah tingginya angka putus sekolah maupun hambatan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi . Sorotan ini kembali mengemuka saat Anggota Komisi VIII DPR RI, Aprozi Alam, secara simbolis menyerahkan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada dua mahasiswa asal Desa Bumi Jaya, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara—Dafit Jaka Patama dan Aida Munif—yang tengah menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung . Penyerahan tersebut merupakan bagian dari skema penyaluran yang lebih luas, mencakup ratusan penerima KIP Kuliah di berbagai perguruan tinggi serta ribuan peserta didik madrasah (MI, MTs, hingga MA) penerima Program Indonesia Pintar (PIP) di Provinsi Lampun...

MENJUAL HARAPAN – Penyusunan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antarkementerian dan lembaga. Dalam rapat dengar pendapat di Gedung Nusantara I, Senayan (23 Juni 2026), Komisi X DPR RI menekankan perlunya harmonisasi program pendidikan lintas kementerian dengan mengedepankan kepentingan nasional, bukan ego sektoral. Fakta Utama My Esti Wijayati , Wakil Ketua Komisi X DPR RI, menegaskan bahwa kekhususan satuan pendidikan di bawah kementerian berbeda tetap dapat diakomodasi, namun harus berada dalam satu sistem pendidikan nasional. Contoh keberagaman: pendidikan keagamaan (Kemenag), Sekolah Rakyat (Kemensos), Sekolah Garuda (Kemendiktisaintek), sekolah terintegrasi (Kemendikdasmen), hingga sekolah reguler. Komisi X menekankan bahwa keberagaman model pendidikan tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Analisis Humaniora-Pendidikan Kesatuan Sistem : Harmonisasi regulasi diperlukan agar stan...

JAKARTA, MENJUAL HARAPAN — Di tengah sorotan publik terhadap mutu pendidikan nasional yang masih menghadapi tantangan berat, sebuah langkah krusial diambil dari ruang rapat Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Rabu (17/6/2026) . Pihak legislatif secara resmi menyetujui Pagu Indikatif Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp58,23 triliun, sekaligus memberikan restu penuh terhadap usulan tambahan anggaran yang fantastis: Rp40,75 triliun . Dengan restu ini, total amunisi finansial yang akan diperjuangkan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI melonjak menjadi sekitar Rp98,98 triliun . Angka ini merefleksikan sebuah urgensi besar, yaitu: pendidikan dasar dan menengah kita sedang butuh investasi besar-besaran, bukan sekadar pemeliharaan rutin. Anggaran Lama yang "Sesak Nafas" Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani , mengungkapkan fakta pahit bahwa anggaran normatif yang dialokasikan saat ini sebenarn...

Mendikdasmen, Abdul Mu'ti dalam keterangan pers di Istana Merdeka (Foto dok. presidenri.go.id)   MENJUAL HARAPAN – Jika MBG dan teknologi adalah perangkat penunjang, maka guru adalah denyut nadi sesungguhnya dari ruang kelas. Menyadari peran krusial tersebut, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini menempatkan kesejahteraan dan kompetensi guru sebagai investasi strategis yang tak bisa ditawar . Memutus Rantai Birokrasi, Memastikan Kesejahteraan Dalam keterangannya di Istana Merdeka , Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengungkapkan sebuah terobosan krusial dalam tata kelola tunjangan guru . Pemerintah tidak sekadar menjanjikan nominal, tetapi juga memangkas alur yang selama ini dianggap berbelit. Kini, tunjangan guru non-ASN ditingkatkan menjadi Rp2 juta, sementara untuk guru ASN , tunjangannya disetarakan dengan besaran gaji pokok . Langkah paling substantif adalah perubahan mekanisme penyaluran yang kini langsung dikirim ke rekening masing-masing guru setiap bulannya . ...

Mendikdasmen Abdul Mu'ti (kanan) usai diterima Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta,pada Kamis, 11/6/2026 (Foto hasil tangkapan layar dari presidenri.go.id) MENJUAL HARAPAN – Di balik meja-meja sekolah yang kini semakin ramai, sebuah transformasi sedang berlangsung. Bukan sekadar tentang kurikulum atau angka-angka di atas kertas, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah merajut ulang fondasi pendidikan nasional melalui pendekatan yang menyentuh sisi fundamental kehidupan siswa: gizi dan teknologi. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti , usai menghadap Presiden di Istana Merdeka, Kamis (11/6/2026), menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya soal transfer ilmu, melainkan pembentukan manusia seutuhnya. MBG: Lebih dari Sekadar Nutrisi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini diperbincangkan publik, kini menampakkan wajah barunya. Abdul Mu’ti menyebut program ini adalah pintu masuk menuju "7 Kebiasaan Indonesia Hebat". ...

JAKARTA , MENJUAL HARAPAN – Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai instrumen evaluasi pendidikan nasional dinilai perlu dirombak total agar tidak terjebak pada standardisasi yang kaku. Pemerintah didesak untuk mengalihkan fokus evaluasi dari sekadar menambah beban mata pelajaran, menuju pemetaan potensi anak melalui integrasi tes minat bakat serta kecerdasan emosional ( Emotional Quotient /EQ) sejak dini. Langkah ini dinilai krusial agar proses peminatan jurusan di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) berjalan efektif, sekaligus mengakhiri beban kurikulum yang memaksa siswa mempelajari materi akademis yang tidak relevan dengan masa depan mereka. Seruan restrukturisasi sistem evaluasi tersebut dilontarkan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026). Selain masalah relevansi materi, My Esti mengingatkan bahwa cetak biru TKA w...