Menjual-Harapan

MENJUAL HARAPAN — Komisi X DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 40/PUU-XXIV/2026 . Putusan hukum tersebut secara tegas memerintahkan pemisahan alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari mandatory spending anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) . Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Esti Wijayati , menegaskan bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi memberikan tenggat waktu transisi hingga APBN Tahun Anggaran 2028, pemerintah tidak perlu menunda perbaikan ini . Komisi X mendorong agar perubahan alokasi tersebut sudah mulai diberlakukan secara efektif pada penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027 . "Jika MK sudah memutuskan demikian, maka tentulah kita harus menindaklanjuti sesuai keputusan tersebut. Semaksimal mungkin diupayakan bisa dilakukan mulai pada tahun anggaran 2027 karena harapan besar bagi dunia pendidikan, kita dapat memperbaiki dan ...

MENJUAL HARAPAN – Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di lapangan rupanya masih diwarnai oleh resistensi dan kecurigaan publik . Anggota masyarakat di berbagai daerah dilaporkan enggan memberikan data yang jujur karena didera kecemasan emosional: takut bantuan sosial (bansos) mereka dicabut, atau tagihan pajak mereka tiba-tiba melonjak . Fenomena psikologi sosial-ekonomi ini mengemuka dalam Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatra Barat , Kota Padang , Jumat (3/7/2026) . Merespons realitas tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati , mendesak pemerintah dan BPS untuk merombak total strategi edukasi publik dan memperkuat aspek perlindungan hukum bagi para petugas sensus . "Masyarakat tidak boleh dibiarkan merasa takut bahwa apa yang mereka sampaikan nanti akan membuat pajaknya tinggi atau membuat mereka kehilangan hak bansos . Edukasi radikal harus dilakukan terus-menerus agar publik sadar bahwa data ini murni untuk fon...

JAKARTA , MENJUAL HARAPAN – Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai instrumen evaluasi pendidikan nasional dinilai perlu dirombak total agar tidak terjebak pada standardisasi yang kaku. Pemerintah didesak untuk mengalihkan fokus evaluasi dari sekadar menambah beban mata pelajaran, menuju pemetaan potensi anak melalui integrasi tes minat bakat serta kecerdasan emosional ( Emotional Quotient /EQ) sejak dini. Langkah ini dinilai krusial agar proses peminatan jurusan di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) berjalan efektif, sekaligus mengakhiri beban kurikulum yang memaksa siswa mempelajari materi akademis yang tidak relevan dengan masa depan mereka. Seruan restrukturisasi sistem evaluasi tersebut dilontarkan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026). Selain masalah relevansi materi, My Esti mengingatkan bahwa cetak biru TKA w...