Menjual-Harapan

MENJUAL HARAPAN — Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mendesak Pemerintah untuk memisahkan nomenklatur bantuan pendidikan dari kategori bantuan sosial (bansos) . Ia menegaskan bahwa bantuan pendidikan merupakan bagian mendasar dari fungsi pendidikan yang memiliki mandat konstitusional langsung dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, sehingga penganggaraannya harus ditempatkan secara tepat dan mandiri . Pernyataan tersebut disampaikan Ledia dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2026) . Rapat tersebut membahas penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemendiktisaintek Tahun Anggaran (TA) 2027 hasil pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI . "Karena bantuan pendidikan itu menurut Fraksi PKS bukan bantuan sosial . Dia harus menjadi nomenklatur sendiri," tegas Ledia di hadapan Mendiktisaintek dan jajaran anggota Komis...

MENJUAL HARAPAN — Anggota Komisi X DPR RI Ruby Chairani Syiffadia mendesak Pemerintah untuk memastikan bahwa perluasan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah ditopang oleh basis data yang akurat, target terukur, serta indikator kinerja yang jelas . Ia menekankan bahwa penambahan anggaran pendidikan tinggi harus berorientasi pada hasil ( result-oriented ) dan memberi dampak nyata pada peningkatan mutu pendidikan . Pernyataan tersebut disampaikan Ruby dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2026) . Rapat tersebut membahas penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemendiktisaintek Tahun Anggaran 2027 pasca-pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI . Dalam kesempatan tersebut, Ruby menyampaikan bahwa Fraksi Partai Gerindra memberikan persetujuan atas penambahan pagu anggaran Kemendiktisaintek sebesar Rp1,267 triliun yang telah dise...

MENJUAL HARAPAN — Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana mendorong agar penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dijadikan momentum besar untuk melakukan dekolonisasi sistem pendidikan nasional.  Salah satu poin krusial yang ia soroti adalah pemenuhan hak pendidikan bagi penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara setara dan adil . Menurut Bonnie, hak pendidikan bagi komunitas penghayat kepercayaan harus diatur secara lugas dan tegas dalam batang tubuh undang-undang, bukan sekadar ditaruh pada bagian penjelasan atau regulasi turunan . Penempatan yang sebatas aturan turunan dinilai masih mewarisi pola penanganan masa kolonial dan belum mencerminkan semangat keadilan sosial . Pandangan tersebut disampaikan Bonnie dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2026) . "Kalau kita mempelajari riwayat negeri ini, mengatur pendidikan, khususnya tentang kepercayaan terh...

  MENJUAL HARAPAN — Komisi X DPR RI melempar kritik keras terhadap efektivitas dan akurasi sistem pendataan sosial-ekonomi yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) . Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Statistik di Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta, Kamis (17/9/2026), para legislator Senayan membongkar berbagai temuan memprihatinkan . Mulai dari fenomena merosotnya ekonomi kelas menengah hingga kasus kekeliruan fatal klasifikasi desil warga miskin, akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dinilai mendesak untuk dievaluasi total demi keadilan publik . 1.    Fenomena Middle Class Squeeze : Negara Wajib Turun Tangan Selamatkan Kelas Menengah Anggota Panja RUU Statistik Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana , menyoroti tajam fenomena middle class squeeze —tekanan ekonomi hebat yang menghimpit kelompok masyarakat kelas menengah . Menurut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut, dalam kurun waktu tujuh tahun terak...

MENJUAL HARAPAN  — Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam meski persoalan kesejahteraan guru dan dosen tak disinggung secara eksplisit dalam Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto mengenai RAPBN 2027 . Bagi DPR, tidak disebutkannya poin tersebut bukan berarti pemerintah menyimpang dari garis pertahanan . Hetifah menilai hal ini sebagai sinyal bagi Komisi X untuk memperketat pengawasan dan menuntut skema permainan yang lebih konkret . "Tidak disebutkannya secara eksplisit persoalan kesejahteraan guru dan dosen dalam pidato RAPBN 2027 tentu menjadi perhatian. Namun, hal tersebut tidak boleh dimaknai bahwa peningkatan kesejahteraan pendidik tidak menjadi prioritas pemerintah," tegas Hetifah sebagaimana dikutip dpr.go.id (15/8/20260. Mengawal "Dapur Strategi" Anggaran Politisi Fraksi Partai Golkar itu memastikan Komisi X siap "turun minum" dan mengejar penjelasan detail dari pemerintah terkait ...

MENJUALH HARAPAN — Persoalan ketimpangan akses pendidikan di tingkat daerah masih menjadi PR besar dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Di tengah tantangan ekonomi warga, intervensi negara melalui program bantuan sosial pendidikan dinilai menjadi krusial untuk mencegah tingginya angka putus sekolah maupun hambatan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi . Sorotan ini kembali mengemuka saat Anggota Komisi VIII DPR RI, Aprozi Alam, secara simbolis menyerahkan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada dua mahasiswa asal Desa Bumi Jaya, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara—Dafit Jaka Patama dan Aida Munif—yang tengah menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung . Penyerahan tersebut merupakan bagian dari skema penyaluran yang lebih luas, mencakup ratusan penerima KIP Kuliah di berbagai perguruan tinggi serta ribuan peserta didik madrasah (MI, MTs, hingga MA) penerima Program Indonesia Pintar (PIP) di Provinsi Lampun...

MENJUAL HARAPAN — Komisi X DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 40/PUU-XXIV/2026 . Putusan hukum tersebut secara tegas memerintahkan pemisahan alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari mandatory spending anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) . Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Esti Wijayati , menegaskan bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi memberikan tenggat waktu transisi hingga APBN Tahun Anggaran 2028, pemerintah tidak perlu menunda perbaikan ini . Komisi X mendorong agar perubahan alokasi tersebut sudah mulai diberlakukan secara efektif pada penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027 . "Jika MK sudah memutuskan demikian, maka tentulah kita harus menindaklanjuti sesuai keputusan tersebut. Semaksimal mungkin diupayakan bisa dilakukan mulai pada tahun anggaran 2027 karena harapan besar bagi dunia pendidikan, kita dapat memperbaiki dan ...

MENJUAL HARAPAN – Keakuratan data statistik kembali menjadi sorotan tajam parlemen. Kebijakan publik yang melenceng—mulai dari penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) hingga Program Indonesia Pintar (PIP)—dinilai sebagai dampak langsung dari masih lemahnya kualitas pendataan di tingkat akar rumput . Masalah sistemis tersebut disuarakan secara kritis oleh Anggota Komisi X DPR RI, La Tinro La Tunrung, saat menggelar Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (25/7/2026) . Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menyoroti kerja surveyor atau petugas lapangan BPS yang dinilai kerap abai terhadap metodologi dasar wawancara . Praktik pendataan asal-asalan, seperti menggali informasi dari pihak yang tidak memahami kondisi ekonomi riil keluarga yang bersangkutan, memicu bias data yang berbahaya . "Surveyor ini jangan sampai mendapatkan data yang kurang tepat. Jangan sampai data-data yang dihasilkan itu kurang tepa...

MENJUAL HARAPAN  – Ketimpangan kualitas pendidikan tinggi antara pusat dan daerah masih menjadi tantangan serius bagi pemerataan pembangunan SDM nasional . Jika tidak ditangani secara sistematis, ketimpangan ini tak hanya memicu brain drain dari daerah, tetapi juga memicu laju urbanisasi yang kian membebani kota-kota besar . Merespons persoalan tersebut, Anggota Komisi X DPR RI, Muslimin Bando , menegaskan pentingnya memperkuat peran strategis Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) di kawasan daerah . Pernyataan ini disampaikannya seusai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Kota Makassar , Sulawesi Selatan , Jumat (24/7/2026) . Menurut politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, LLDIKTI merupakan ujung tombak dalam melakukan pembinaan, pendampingan, hingga akselerasi peningkatan akreditasi perguruan tinggi swasta maupun daerah . "LLDIKTI ini jangan diabaikan, karena yang akan membantu atau mengakreditasi sekolah-sekolah di daerah itu, ter...