Menjual-Harapan

MENJUAL HARAPAN  — Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam meski persoalan kesejahteraan guru dan dosen tak disinggung secara eksplisit dalam Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto mengenai RAPBN 2027 . Bagi DPR, tidak disebutkannya poin tersebut bukan berarti pemerintah menyimpang dari garis pertahanan . Hetifah menilai hal ini sebagai sinyal bagi Komisi X untuk memperketat pengawasan dan menuntut skema permainan yang lebih konkret . "Tidak disebutkannya secara eksplisit persoalan kesejahteraan guru dan dosen dalam pidato RAPBN 2027 tentu menjadi perhatian. Namun, hal tersebut tidak boleh dimaknai bahwa peningkatan kesejahteraan pendidik tidak menjadi prioritas pemerintah," tegas Hetifah sebagaimana dikutip dpr.go.id (15/8/20260. Mengawal "Dapur Strategi" Anggaran Politisi Fraksi Partai Golkar itu memastikan Komisi X siap "turun minum" dan mengejar penjelasan detail dari pemerintah terkait ...

MENJUALH HARAPAN — Persoalan ketimpangan akses pendidikan di tingkat daerah masih menjadi PR besar dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Di tengah tantangan ekonomi warga, intervensi negara melalui program bantuan sosial pendidikan dinilai menjadi krusial untuk mencegah tingginya angka putus sekolah maupun hambatan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi . Sorotan ini kembali mengemuka saat Anggota Komisi VIII DPR RI, Aprozi Alam, secara simbolis menyerahkan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada dua mahasiswa asal Desa Bumi Jaya, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara—Dafit Jaka Patama dan Aida Munif—yang tengah menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung . Penyerahan tersebut merupakan bagian dari skema penyaluran yang lebih luas, mencakup ratusan penerima KIP Kuliah di berbagai perguruan tinggi serta ribuan peserta didik madrasah (MI, MTs, hingga MA) penerima Program Indonesia Pintar (PIP) di Provinsi Lampun...

MENJUAL HARAPAN — Komisi X DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 40/PUU-XXIV/2026 . Putusan hukum tersebut secara tegas memerintahkan pemisahan alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari mandatory spending anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) . Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Esti Wijayati , menegaskan bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi memberikan tenggat waktu transisi hingga APBN Tahun Anggaran 2028, pemerintah tidak perlu menunda perbaikan ini . Komisi X mendorong agar perubahan alokasi tersebut sudah mulai diberlakukan secara efektif pada penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027 . "Jika MK sudah memutuskan demikian, maka tentulah kita harus menindaklanjuti sesuai keputusan tersebut. Semaksimal mungkin diupayakan bisa dilakukan mulai pada tahun anggaran 2027 karena harapan besar bagi dunia pendidikan, kita dapat memperbaiki dan ...

MENJUAL HARAPAN – Keakuratan data statistik kembali menjadi sorotan tajam parlemen. Kebijakan publik yang melenceng—mulai dari penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) hingga Program Indonesia Pintar (PIP)—dinilai sebagai dampak langsung dari masih lemahnya kualitas pendataan di tingkat akar rumput . Masalah sistemis tersebut disuarakan secara kritis oleh Anggota Komisi X DPR RI, La Tinro La Tunrung, saat menggelar Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (25/7/2026) . Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menyoroti kerja surveyor atau petugas lapangan BPS yang dinilai kerap abai terhadap metodologi dasar wawancara . Praktik pendataan asal-asalan, seperti menggali informasi dari pihak yang tidak memahami kondisi ekonomi riil keluarga yang bersangkutan, memicu bias data yang berbahaya . "Surveyor ini jangan sampai mendapatkan data yang kurang tepat. Jangan sampai data-data yang dihasilkan itu kurang tepa...

MENJUAL HARAPAN  – Ketimpangan kualitas pendidikan tinggi antara pusat dan daerah masih menjadi tantangan serius bagi pemerataan pembangunan SDM nasional . Jika tidak ditangani secara sistematis, ketimpangan ini tak hanya memicu brain drain dari daerah, tetapi juga memicu laju urbanisasi yang kian membebani kota-kota besar . Merespons persoalan tersebut, Anggota Komisi X DPR RI, Muslimin Bando , menegaskan pentingnya memperkuat peran strategis Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) di kawasan daerah . Pernyataan ini disampaikannya seusai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Kota Makassar , Sulawesi Selatan , Jumat (24/7/2026) . Menurut politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, LLDIKTI merupakan ujung tombak dalam melakukan pembinaan, pendampingan, hingga akselerasi peningkatan akreditasi perguruan tinggi swasta maupun daerah . "LLDIKTI ini jangan diabaikan, karena yang akan membantu atau mengakreditasi sekolah-sekolah di daerah itu, ter...

MENJUAL HARAPAN — Ruwetnya tata kelola data nasional yang kerap memicu tumpang tindih kebijakan publik di Indonesia mulai dicarikan jalan keluar fundamental oleh parlemen . Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik, Komisi X DPR RI melemparkan usulan progresif untuk merombak total sistem klasifikasi data nasional demi menyudahi kebingungan publik dan ego sektoral antarlembaga . Gagasan tersebut dimotori oleh Anggota Komisi X DPR RI, Eva Stevany Rataba, dalam Rapat Pembicaraan Tingkat I Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Statistik bersama Tim Panja Pemerintah di Gedung Nusantara I, Senayan, Selasa (14/7/2026) . Dalam rapat dengan agenda pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tersebut, Eva mendesak agar pembagian kategori statistik yang berlaku selama ini segera disederhanakan . Jika merujuk pada regulasi lama, potret statistik Indonesia terbagi rumit ke dalam tiga pilar: statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus . Di hadapan forum panja, le...

  MENJUAL HARAPAN   — Kebijakan alokasi anggaran dalam pembangunan sektor olahraga nasional kembali menuai sorotan tajam dari parlemen. Komisi X DPR RI secara tegas mendesak Kementerian Pemuda dan Olahraga ( Kemenpora ) untuk merombak formula distribusi anggaran pembinaan dengan berbasis pada capaian prestasi konkret tiap-tiap cabang olahraga (cabor), alih-alih terjebak pada popularitas industri semata . Langkah ini menjadi salah satu poin krusial yang mengemuka pasca-Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pemuda dan Olahraga RI pada Selasa (14/7/2026) di Kompleks Parlemen, Senayan . Agenda formal yang sejatinya membahas Laporan Keuangan APBN Tahun Anggaran 2025 tersebut bertransformasi menjadi panggung evaluasi kritis terhadap visi keberlanjutan prestasi olahraga nasional di masa depan . Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani , menggarisbawahi bahwa komitmen besar pemerintah dalam mendorong Tim Nasional Sepak Bola Indonesia agar mampu menembus putaran f...

MENJUAL HARAPAN — Panitia Kerja (Panja) RUU Statistik Komisi X DPR RI menemukan fakta krusial di lapangan terkait masih maraknya penolakan dari sebagian kelompok masyarakat terhadap proses pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) . Penolakan ini dikhawatirkan dapat mendistorsi kualitas data statistik nasional yang menjadi kompas utama penyusunan berbagai kebijakan strategis negara . Merespons temuan tersebut, Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, menyerukan gerakan sadar statistik nasional dan mendesak partisipasi aktif publik dalam menyukseskan agenda pendataan, termasuk Sensus Ekonomi 2026 . Menurut legislator senior ini, kejujuran masyarakat dalam memberikan data kepada petugas di lapangan adalah kunci mutlak melahirkan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran dan berkeadilan . Penegasan tersebut disampaikan Ferdiansyah di sela-sela Kunjungan Kerja Panja RUU Statistik ke Kantor BPS Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Jumat (3/7/2026) . Kunjungan ini sengaja digelar untuk m...

MENJUAL HARAPAN – Ruang digital Indonesia dilaporkan mulai dibanjiri disinformasi dan hoaks terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 . Narasi sesat yang marak beredar di media sosial tersebut sukses memicu kepanikan dan resistensi di kalangan pelaku ekonomi, yang kini dihantui ketakutan bahwa data sensus akan dijadikan alat pemeras pajak oleh pemerintah . Melihat turbulensi komunikasi publik ini, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, langsung mengambil sikap tegas saat memimpin Kunjungan Kerja di Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (3/7/2026) . Parlemen mendesak Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah untuk segera merancang strategi lawan narasi ( counter-narrative ) secara radikal, masif, dan tepat sasaran . "Ada disinformasi terkait dampak sensus yang tidak sepenuhnya benar di media sosial, ini harus segera diluruskan . Komunikasi publik yang payah hanya akan membuat responden ketakutan. Sebaliknya, informasi yang tepat akan membuat mereka tenang, nyaman, dan berse...

MENJUAL HARAPAN – Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di lapangan rupanya masih diwarnai oleh resistensi dan kecurigaan publik . Anggota masyarakat di berbagai daerah dilaporkan enggan memberikan data yang jujur karena didera kecemasan emosional: takut bantuan sosial (bansos) mereka dicabut, atau tagihan pajak mereka tiba-tiba melonjak . Fenomena psikologi sosial-ekonomi ini mengemuka dalam Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatra Barat , Kota Padang , Jumat (3/7/2026) . Merespons realitas tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati , mendesak pemerintah dan BPS untuk merombak total strategi edukasi publik dan memperkuat aspek perlindungan hukum bagi para petugas sensus . "Masyarakat tidak boleh dibiarkan merasa takut bahwa apa yang mereka sampaikan nanti akan membuat pajaknya tinggi atau membuat mereka kehilangan hak bansos . Edukasi radikal harus dilakukan terus-menerus agar publik sadar bahwa data ini murni untuk fon...