Menjual-Harapan

MENJUAL HARAPAN — Panitia Kerja (Panja) RUU Statistik Komisi X DPR RI menemukan fakta krusial di lapangan terkait masih maraknya penolakan dari sebagian kelompok masyarakat terhadap proses pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) . Penolakan ini dikhawatirkan dapat mendistorsi kualitas data statistik nasional yang menjadi kompas utama penyusunan berbagai kebijakan strategis negara . Merespons temuan tersebut, Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, menyerukan gerakan sadar statistik nasional dan mendesak partisipasi aktif publik dalam menyukseskan agenda pendataan, termasuk Sensus Ekonomi 2026 . Menurut legislator senior ini, kejujuran masyarakat dalam memberikan data kepada petugas di lapangan adalah kunci mutlak melahirkan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran dan berkeadilan . Penegasan tersebut disampaikan Ferdiansyah di sela-sela Kunjungan Kerja Panja RUU Statistik ke Kantor BPS Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Jumat (3/7/2026) . Kunjungan ini sengaja digelar untuk m...

MENJUAL HARAPAN – Ruang digital Indonesia dilaporkan mulai dibanjiri disinformasi dan hoaks terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 . Narasi sesat yang marak beredar di media sosial tersebut sukses memicu kepanikan dan resistensi di kalangan pelaku ekonomi, yang kini dihantui ketakutan bahwa data sensus akan dijadikan alat pemeras pajak oleh pemerintah . Melihat turbulensi komunikasi publik ini, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, langsung mengambil sikap tegas saat memimpin Kunjungan Kerja di Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (3/7/2026) . Parlemen mendesak Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah untuk segera merancang strategi lawan narasi ( counter-narrative ) secara radikal, masif, dan tepat sasaran . "Ada disinformasi terkait dampak sensus yang tidak sepenuhnya benar di media sosial, ini harus segera diluruskan . Komunikasi publik yang payah hanya akan membuat responden ketakutan. Sebaliknya, informasi yang tepat akan membuat mereka tenang, nyaman, dan berse...

MENJUAL HARAPAN – Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di lapangan rupanya masih diwarnai oleh resistensi dan kecurigaan publik . Anggota masyarakat di berbagai daerah dilaporkan enggan memberikan data yang jujur karena didera kecemasan emosional: takut bantuan sosial (bansos) mereka dicabut, atau tagihan pajak mereka tiba-tiba melonjak . Fenomena psikologi sosial-ekonomi ini mengemuka dalam Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatra Barat , Kota Padang , Jumat (3/7/2026) . Merespons realitas tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati , mendesak pemerintah dan BPS untuk merombak total strategi edukasi publik dan memperkuat aspek perlindungan hukum bagi para petugas sensus . "Masyarakat tidak boleh dibiarkan merasa takut bahwa apa yang mereka sampaikan nanti akan membuat pajaknya tinggi atau membuat mereka kehilangan hak bansos . Edukasi radikal harus dilakukan terus-menerus agar publik sadar bahwa data ini murni untuk fon...

MENJUAL HARAPAN – Penyusunan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antarkementerian dan lembaga. Dalam rapat dengar pendapat di Gedung Nusantara I, Senayan (23 Juni 2026), Komisi X DPR RI menekankan perlunya harmonisasi program pendidikan lintas kementerian dengan mengedepankan kepentingan nasional, bukan ego sektoral. Fakta Utama My Esti Wijayati , Wakil Ketua Komisi X DPR RI, menegaskan bahwa kekhususan satuan pendidikan di bawah kementerian berbeda tetap dapat diakomodasi, namun harus berada dalam satu sistem pendidikan nasional. Contoh keberagaman: pendidikan keagamaan (Kemenag), Sekolah Rakyat (Kemensos), Sekolah Garuda (Kemendiktisaintek), sekolah terintegrasi (Kemendikdasmen), hingga sekolah reguler. Komisi X menekankan bahwa keberagaman model pendidikan tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Analisis Humaniora-Pendidikan Kesatuan Sistem : Harmonisasi regulasi diperlukan agar stan...

JAKARTA, MENJUAL HARAPAN — Di tengah sorotan publik terhadap mutu pendidikan nasional yang masih menghadapi tantangan berat, sebuah langkah krusial diambil dari ruang rapat Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Rabu (17/6/2026) . Pihak legislatif secara resmi menyetujui Pagu Indikatif Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp58,23 triliun, sekaligus memberikan restu penuh terhadap usulan tambahan anggaran yang fantastis: Rp40,75 triliun . Dengan restu ini, total amunisi finansial yang akan diperjuangkan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI melonjak menjadi sekitar Rp98,98 triliun . Angka ini merefleksikan sebuah urgensi besar, yaitu: pendidikan dasar dan menengah kita sedang butuh investasi besar-besaran, bukan sekadar pemeliharaan rutin. Anggaran Lama yang "Sesak Nafas" Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani , mengungkapkan fakta pahit bahwa anggaran normatif yang dialokasikan saat ini sebenarn...

Mendikdasmen Abdul Mu'ti (kanan) usai diterima Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta,pada Kamis, 11/6/2026 (Foto hasil tangkapan layar dari presidenri.go.id) MENJUAL HARAPAN – Di balik meja-meja sekolah yang kini semakin ramai, sebuah transformasi sedang berlangsung. Bukan sekadar tentang kurikulum atau angka-angka di atas kertas, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah merajut ulang fondasi pendidikan nasional melalui pendekatan yang menyentuh sisi fundamental kehidupan siswa: gizi dan teknologi. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti , usai menghadap Presiden di Istana Merdeka, Kamis (11/6/2026), menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya soal transfer ilmu, melainkan pembentukan manusia seutuhnya. MBG: Lebih dari Sekadar Nutrisi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini diperbincangkan publik, kini menampakkan wajah barunya. Abdul Mu’ti menyebut program ini adalah pintu masuk menuju "7 Kebiasaan Indonesia Hebat". ...

JAKARTA , MENJUAL HARAPAN – Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai instrumen evaluasi pendidikan nasional dinilai perlu dirombak total agar tidak terjebak pada standardisasi yang kaku. Pemerintah didesak untuk mengalihkan fokus evaluasi dari sekadar menambah beban mata pelajaran, menuju pemetaan potensi anak melalui integrasi tes minat bakat serta kecerdasan emosional ( Emotional Quotient /EQ) sejak dini. Langkah ini dinilai krusial agar proses peminatan jurusan di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) berjalan efektif, sekaligus mengakhiri beban kurikulum yang memaksa siswa mempelajari materi akademis yang tidak relevan dengan masa depan mereka. Seruan restrukturisasi sistem evaluasi tersebut dilontarkan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026). Selain masalah relevansi materi, My Esti mengingatkan bahwa cetak biru TKA w...