Langsung ke konten utama

Fenomena Penolakan Data, Komisi X DPR Desak Masyarakat Jujur demi Akurasi Sensus Ekonomi 2026

MENJUAL HARAPAN — Panitia Kerja (Panja) RUU Statistik Komisi X DPR RI menemukan fakta krusial di lapangan terkait masih maraknya penolakan dari sebagian kelompok masyarakat terhadap proses pendataan Badan Pusat Statistik (BPS). Penolakan ini dikhawatirkan dapat mendistorsi kualitas data statistik nasional yang menjadi kompas utama penyusunan berbagai kebijakan strategis negara.

Merespons temuan tersebut, Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, menyerukan gerakan sadar statistik nasional dan mendesak partisipasi aktif publik dalam menyukseskan agenda pendataan, termasuk Sensus Ekonomi 2026. Menurut legislator senior ini, kejujuran masyarakat dalam memberikan data kepada petugas di lapangan adalah kunci mutlak melahirkan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran dan berkeadilan.

Penegasan tersebut disampaikan Ferdiansyah di sela-sela Kunjungan Kerja Panja RUU Statistik ke Kantor BPS Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Jumat (3/7/2026). Kunjungan ini sengaja digelar untuk menyerap aspirasi sekaligus memetakan hambatan struktural maupun kultural yang dihadapi otoritas statistik dalam menghimpun data makro-mikro Indonesia.

Ferdiansyah secara khusus menyoroti ketakutan serta kecurigaan yang keliru di tengah masyarakat. Ia memastikan bahwa seluruh rangkaian pendataan institusional oleh BPS murni dirancang untuk pemenuhan basis data nasional, bebas dari agenda terselubung atau kepentingan lain yang merugikan publik.

"Mari kita dukung Badan Pusat Statistik untuk melakukan tugas-tugasnya dengan niat baik. Data yang diolah menjadi sebuah angka statistik sangat penting dalam pengambilan keputusan di seluruh aspek untuk kepentingan bangsa dan negara," ujar Ferdiansyah tegas.

Ia menambahkan, hilangnya objektivitas data akibat ketidakjujuran atau penolakan responden secara langsung akan memicu efek domino yang merugikan publik, yakni lahirnya regulasi yang salah sasaran atau alokasi anggaran yang tidak efisien. Oleh sebab itu, membangun kesadaran kolektif di bidang statistik kini menjadi urgensi bersama.

"Ayo kita sama-sama membangun kesadaran di bidang statistik dengan memberikan data yang jujur, supaya pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat untuk bangsa dan negara," pungkas legislator tersebut. (*S_267)

Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Di Balik Saklar yang Padam: Jeritan Ekonomi Akar Rumput dan Gugatan atas Ketahanan Energi

Foto hasil tangkapan layar dari ekbis.sindonews.com MENJUAL HARAPAN — Isu pemadaman listrik hari-hari ini, bukan sekadar masalah teknis transmisi, atau gangguan pasokan batu bara. Ini adalah potret kerentanan social, dimana mati lampu menjadi “badai” kecil yang menghantam ruang domistik keluarga, dan memutus urat nadi ekonomi wong cilik . Bagi korporasi besar, pemadaman listrik mungkin hanya berarti deru genset cadangan yang mulai menyala. Namun bagi masyarakat bawah dan pelaku usaha mikro, padamnya aliran listrik adalah interupsi massal yang merenggut pendapatan harian hingga mengacaukan ruang domestik keluarga. Fenomena pemadaman listrik bergilir yang melanda Pulau Jawa dalam beberapa pekan terakhir memicu sorotan tajam dari parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak PT PLN (Persero) tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis, melainkan wajib memitigasi dampak sosial-ekonomi yang nyata dirasakan masyarakat. “Pemadaman listrik bergilir yang cukup besar ini menyentuh aspek pr...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Paradoks Parpol Koalisi Versus Nalar Kritis PDI Perjuangan

Oleh: Silahudin * ) MENJUAL HARAPAN - Atmosfer politik nasional belakangan ini kian gerah, suhunya makin memanas bukan karena anomali cuaca, akan tetapi karena suhu ketegangan yang mendidih antara partai-partai koalisi pemerintah dengan PDI Perjuangan (PDIP). Genderang perang urat syaraf terus ditabuh di hadapan publik. Sindiran, deklarasi ketidaknyamanan, hingga reaksi defensif yang agresif dari lingkaran koalisi penguasa, seolah membenarkan sebuah pameo klasik, bahwa kekuasaan cenderung alergi terhadap cermin yang jernih. Fenomena "kebakaran jenggot" yang diperlihatkan oleh partai-partai koalisi pemerintah terhadap posisi kritis PDIP sebagai partai penyeimbang (atau oposisi faktual) memicu sebuah pertanyaan fundamental, mengapa sebuah rezim dengan legitimasi mayoritas begitu rapuh dan gusar menghadapi satu suara kritis? Kuat di Parlemen, Rapuh di Ruang Publik Memang, diakui atau tidak secara kalkulasi matematika politik, koalisi pemerintah saat ini memegang kend...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Refleksi Historis, dan Legitimasi Kepemimpinan

MENJUAL HARAPAN - Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya dihadapan Sidang Tahunan MPR RI, 15 Agustus 2025, menjahit masa lalu, masa kini, dan aspirasi masa depan sebagai benang legitimiasi. Presiden dalam pidatonya membuka ruang historis, yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945 diposisikan sebagai “momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini…,” titik asal yang terus “menggali” tugas-tugas kenegaraan yang belum tuntas. Dengan begitu, sejarah bukan sekadar arsip, melainkan sumber daya simbolik yang ditarik ke masa kini untuk meneguhkan mandat (ingat, mandat tak hanya lahir dari suara, tetapi juga dari narasi). Dalam kerangka sosiologi politik, ini serupa dengan apa yang Benedict Anderson sebut sebagai komunitas imajiner   ke-kitaan   yang diproduksi oleh kisah bersama dan ritus kebangsaan, tempat Proklamasi berfungsi sebagai “mitos pendiri” yang mempersatukan (Anderson, 2016). Lapisan kedua legitimasi dibangun melalui klaim kontinuitas , yaitu  penghormatan kepada para p...
Posting Komentar
Baca selengkapnya