Menjual-Harapan

MENJUAL HARAPAN — Masa depan ekologi Pulau Jawa kini berada di persimpangan jalan . Di tengah kepungan industri dan tekanan pemanfaatan lahan, Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan DPR RI melempar sinyal kuat untuk memperketat benteng perlindungan hijau yang tersisa . Langkah ini dibarengi dengan desakan restrukturisasi kelembagaan Perhutani dan pemulihan hak-hak masyarakat desa hutan . Anggota Komisi IV DPR RI, Dadang M. Naser, menyatakan bahwa revisi undang-undang ini harus menjadi momentum krusial untuk mengembalikan marwah kelembagaan kehutanan . Komisi IV mendorong agar Perhutani mempererat kembali kemitraannya dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) melalui program perhutanan sosial . “Kami dari Komisi IV DPR RI bersama jejaring kehutanan di Jawa Timur membahas berbagai persoalan strategis, termasuk penguatan kelembagaan Perhutani agar saling bersahutan, saling mengisi, saling berkoordinasi, dan saling menguatkan,” tegas D...

MENJUAL HARAPAN — Komisi IV DPR RI tengah gencar menggodok revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan . Regulasi yang sudah berusia lebih dari seperempat abad ini dinilai sudah using, dan gagap dalam merespons dinamika zaman . Melalui serangkaian kunjungan kerja daerah, parlemen mengeklaim sedang menerapkan prinsip meaningful public participation (partisipasi publik yang bermakna) demi melahirkan aturan yang berkeadilan sosial dan ekologis . Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan , Sonny T. Danaparamita , menegaskan bahwa jemput bola aspirasi ini krusial agar undang-undang baru tidak sekadar menjadi produk hukum di atas kertas, melainkan mampu menjawab akar masalah di sektor kehutanan . "Undang-undang ini sudah dianggap tidak bisa mengikuti dinamika perkembangan zaman sehingga beberapa aturan perlu kita revisi . Kami merajut masukan dari semua wilayah, semua titik, dan semua segmen masyarakat," ujar Sonny di sela-sela kunjungan kerja Pa...

MENJUAL HARAPAN – Komisi IV DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kembali menegaskan urgensi pergeseran paradigma pengelolaan hutan nasional . Dalam kunjungan kerja ke Sidoarjo, Jawa Timur , Sabtu (13/6/2026), DPR menekankan bahwa revisi regulasi ini harus beranjak dari pendekatan teknokratis-birokratis menuju pendekatan yang berpihak pada kesejahteraan sosial . Anggota Komisi IV DPR RI, Darori Wonodipuro , menyoroti adanya disparitas yang cukup tajam dalam pengelolaan kawasan hutan, khususnya di Pulau Jawa yang selama ini berada di bawah otoritas Perhutani . Menurut Darori, keberadaan sekitar 3.600 desa di sekitar kawasan hutan semestinya menjadi modal sosial bagi pembangunan ekonomi berbasis masyarakat, bukan sebaliknya, menjadi subjek konflik agraria . Reorientasi Skema Bagi Hasil Salah satu poin krusial yang diusulkan oleh Darori dalam revisi UU Kehutanan adalah rest...

MENJUAL HARAPAN – Peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum krusial untuk merefleksikan kembali makna keadilan sosial yang sesungguhnya . Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet , menegaskan bahwa pengejawantahan Sila Kelima Pancasila —Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia—tidak akan pernah terwujud tanpa adanya pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap pangan secara merata . Menurut Slamet, Indonesia saat ini masih dihadapkan pada ketimpangan akses pangan yang mencolok . Berdasarkan data nasional tahun 2025, prevalensi angka ketidakcukupan konsumsi pangan berada di angka 7,89 persen . Namun, angka rata-rata nasional ini justru menyembunyikan realitas pahit yang terjadi di wilayah Indonesia Timur, di mana kondisinya jauh lebih memprihatinkan . Anatomi Ketimpangan Pangan Regional Kesenjangan pemenuhan hak pangan dan rendahnya Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di beberapa provinsi di Indonesia Timur menjadi alarm keras bagi kebijakan logistik dan distribusi nasional . Angka ke...