Menjaga Paru-Paru Jawa: Panja RUU Kehutanan Desak Penguatan Perhutani dan Kembalikan Batas Hutan 30 Persen

MENJUAL HARAPAN — Masa depan ekologi Pulau Jawa kini berada di persimpangan jalan. Di tengah kepungan industri dan tekanan pemanfaatan lahan, Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan DPR RI melempar sinyal kuat untuk memperketat benteng perlindungan hijau yang tersisa. Langkah ini dibarengi dengan desakan restrukturisasi kelembagaan Perhutani dan pemulihan hak-hak masyarakat desa hutan.

Anggota Komisi IV DPR RI, Dadang M. Naser, menyatakan bahwa revisi undang-undang ini harus menjadi momentum krusial untuk mengembalikan marwah kelembagaan kehutanan. Komisi IV mendorong agar Perhutani mempererat kembali kemitraannya dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) melalui program perhutanan sosial.

“Kami dari Komisi IV DPR RI bersama jejaring kehutanan di Jawa Timur membahas berbagai persoalan strategis, termasuk penguatan kelembagaan Perhutani agar saling bersahutan, saling mengisi, saling berkoordinasi, dan saling menguatkan,” tegas Dadang usai menggelar pertemuan multi-pihak di Dinas Kehutanan Jawa Timur, Sidoarjo, Sabtu (13/6/2026).

Menggugat Dampak UU Cipta Kerja dan Target Minimum 30 Persen Hutan Jawa

Salah satu sorotan paling tajam dalam forum tersebut adalah desakan DPR untuk mengevaluasi dampak regulasi omnibus law, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja, terhadap kelestarian alam.

Dadang secara terbuka menyoroti hilangnya klausul batas minimal kawasan hutan dalam UU Cipta Kerja, yang dinilai melonggarkan proteksi terhadap lingkungan. Untuk Pulau Jawa yang memiliki densitas penduduk sangat tinggi, hilangnya batas ini dianggap sebagai ancaman ekologis yang nyata.  

“Kami ingin mengangkat kembali ketentuan minimal kawasan hutan 30 persen, khususnya di Pulau Jawa. Ini penting agar keberlanjutan lingkungan tetap terjaga di tengah berbagai tekanan pemanfaatan lahan ,” ujar legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II tersebut.

Agroforestri: Solusi Ketahanan Pangan Tanpa Merusak Lindung

Di tengah ketatnya pembagian ruang, Panja RUU Kehutanan menawarkan konsep agroforestri atau wanatani sebagai jalan tengah. Konsep ini memadukan kepentingan perut (perut masyarakat) dan kepentingan paru-paru bumi (pelestarian hutan).

Melalui agroforestri, masyarakat diizinkan melakukan aktivitas ekonomi dengan syarat tidak mengganti tegakan pohon utama.

Konsep ini mencakup beberapa sektor integratif:

• Pertanian & Pangan: Menanam tanaman pangan bernilai ekonomi di sela-sela pohon kehutanan.
• Peternakan & Perikanan: Pemanfaatan kawasan untuk budidaya ikan dan penyediaan pakan ternak berbasis hutan.

"Masyarakat sekitar hutan harus merasakan manfaat sehingga mereka ikut menjaga hutan. Karena itu kami mendorong konsep agroforestri sebagai solusi, yakni ketahanan pangan yang berbasis hutan ," tambah politisi Partai Golkar tersebut.

Menyoroti Tambang Emas Ribuan Hektare di Kawasan Hutan

Bukan sekadar teori, potret buram tata kelola hutan juga dibongkar dalam pertemuan ini. Dadang mengungkapkan adanya temuan aktivitas pertambangan emas skala besar yang mencakup area hingga ribuan hektare di dalam kawasan hutan.

Meskipun korporasi terkait, seperti PT Bumi Suksesindo, telah menyatakan komitmennya, DPR menegaskan bahwa pengawasan di lapangan tidak boleh kendur.

Isu Kritis Lapangan	Tindakan & Rekomendasi DPR
Tumpang Tindih Lahan	Mengevaluasi izin perhutanan sosial agar tidak menabrak atau merusak fungsi utama hutan lindung.
Pascatambang Emas	Menuntut pelaksanaan reklamasi secara konsisten agar kawasan hutan tidak terlantar dan fungsi ekologisnya pulih.
Penegakan Hukum	Melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) secara aktif untuk mengawasi dan menindak aktivitas perusakan hutan.

 

DPR mengingatkan seluruh elemen, mulai dari Perhutani, LMDH, hingga Direktorat Jenderal Kehutanan untuk menyamakan ritme kerja.

"Hutan yang lestari akan menghadirkan masyarakat yang sejahtera. Karena itu seluruh pihak harus bergerak seirama," tutup Dadang. (Sjs_267)

 

Sumber berita: dpr.go.id "Panja Revisi UU Kehutanan Soroti Penguatan Perhutani, Agroforestri, dan Kelestarian Hutan Jawa"

Baca juga:

Menguji 'Meaningful Participation' dalam Kebut Revisi UU Kehutanan yang Adaptif 

Grup F Piala Dunia 2026: Skor Gol Belanda Vs Jepang 2-2 

Grup E Piala Dunia 2026: Jerman Panen Gol Lawan Curacao 

Menakar Ulang Paradigma Pengelolaan Hutan: DPR Dorong Revisi UU Kehutanan Berbasis Keadilan Rakyat

Artikel lainnya disini