Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label keungan publik

DPR Sahkan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI dalam Rapat Paripurna Ke-12

MENJUAL HARAPAN   – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, pada Selasa (27/1/2026). Agenda utama dalam pertemuan ini , adalah pengambilan keputusan resmi atas hasil uji kelayakan dan kepatutan ( fit and proper test ) Thomas Djiwandono, yang akrab disapa Tommy, sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, didampingi oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal. Berdasarkan laporan Sekretariat Jenderal, sidang dinyatakan mencapai kuorum dengan kehadiran 339 dari total 580 anggota DPR RI, di mana 220 anggota hadir secara fisik dan 119 lainnya menyatakan izin. Selain pengesahan Deputi Gubernur BI dari Komisi XI, terdapat beberapa agenda krusial lainnya yang dibahas dalam paripurna tersebut, antara lain: Ombudsman RI:  Laporan Komisi II mengenai hasil seleksi calon anggota Ombudsman RI untuk periode 2026-2031. Reformasi Po...

Populisme Fiskal Vs Rasionalitas Teknis: Pelajaran dari Jawa Barat

Gedung Satu (Foto hasil tangkapan layar dari  https://koran.pikiran-rakyat.com ) K risis fiskal Jawa Barat akibat gaya kepemimpinan populis menunjukkan pentingnya keseimbangan antara populisme dan teknokratisme . P opulisme memberi legitimasi politik , dan kedekatan dengan rakyat, sementara teknokratisme menjaga rasionalitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan kebijakan. Tanpa sintesis keduanya, populisme berisiko jatuh pada janji berlebihan tanpa realisasi, sedangkan teknokratisme murni bisa kehilangan dukungan rakyat. Kepala daerah idealnya merangkul rakyat sekaligus disiplin fiskal agar kebijakan tetap populer, efektif, dan berkelanjutan. Oleh: Silahudin Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung   MENJUAL HARAPAN - KEGAGALAN Pemerintah Provinsi Jawa Barat membayar kontraktor sebesar Rp 621 miliar pada akhir tahun anggaran 2025, bukan sekadar angka di neraca keuangan. Hal ini, cermin besar yang memperlihatkan bagaimana gaya kepemimpinan populis, meski mampu membangun kedekatan ...