Menjual-Harapan

  MENJUAL HARAPAN — Komisi X DPR RI melempar kritik keras terhadap efektivitas dan akurasi sistem pendataan sosial-ekonomi yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) . Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Statistik di Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta, Kamis (17/9/2026), para legislator Senayan membongkar berbagai temuan memprihatinkan . Mulai dari fenomena merosotnya ekonomi kelas menengah hingga kasus kekeliruan fatal klasifikasi desil warga miskin, akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dinilai mendesak untuk dievaluasi total demi keadilan publik . 1.    Fenomena Middle Class Squeeze : Negara Wajib Turun Tangan Selamatkan Kelas Menengah Anggota Panja RUU Statistik Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana , menyoroti tajam fenomena middle class squeeze —tekanan ekonomi hebat yang menghimpit kelompok masyarakat kelas menengah . Menurut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut, dalam kurun waktu tujuh tahun terak...

  MENJUAL HARAPAN — Problematika akurasi data penerima bantuan sosial (bansos) kembali menjadi sorotan tajam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan (desil) yang digulirkan pemerintah dinilai belum sepenuhnya merefleksikan kondisi riil sosio-ekonomi masyarakat di lapangan, hingga berpotensi mencabut hak-hak kelompok rentan. Kritik mendalam tersebut disuarakan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, Nanang Samodra, di sela Kunjungan Kerja Spesifik ke Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (17/9/2026). Nanang mengungkapkan bahwa pihaknya kerap menerima aduan dari masyarakat yang secara tiba-tiba mendapati bansos mereka dihentikan tanpa sosialisasi memadai. Laporan lapangan menunjukkan banyak warga penerima manfaat mendadak dikeluarkan dari daftar pencairan hanya karena sistem mencatat posisi desil mereka naik melebihi batas desil lima. Padahal, secara faktual, tingkat perekonomian mereka tidak mengalami perbaikan signifikan. Kelem...

MENJUAL HARAPAN – Penyusunan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antarkementerian dan lembaga. Dalam rapat dengar pendapat di Gedung Nusantara I, Senayan (23 Juni 2026), Komisi X DPR RI menekankan perlunya harmonisasi program pendidikan lintas kementerian dengan mengedepankan kepentingan nasional, bukan ego sektoral. Fakta Utama My Esti Wijayati , Wakil Ketua Komisi X DPR RI, menegaskan bahwa kekhususan satuan pendidikan di bawah kementerian berbeda tetap dapat diakomodasi, namun harus berada dalam satu sistem pendidikan nasional. Contoh keberagaman: pendidikan keagamaan (Kemenag), Sekolah Rakyat (Kemensos), Sekolah Garuda (Kemendiktisaintek), sekolah terintegrasi (Kemendikdasmen), hingga sekolah reguler. Komisi X menekankan bahwa keberagaman model pendidikan tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Analisis Humaniora-Pendidikan Kesatuan Sistem : Harmonisasi regulasi diperlukan agar stan...