DPR Endus Carut-Marut Pendataan Bansos: Penetapan Desil Dituntut Cermin Kondisi Riil Rakyat

 

MENJUAL HARAPAN — Problematika akurasi data penerima bantuan sosial (bansos) kembali menjadi sorotan tajam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan (desil) yang digulirkan pemerintah dinilai belum sepenuhnya merefleksikan kondisi riil sosio-ekonomi masyarakat di lapangan, hingga berpotensi mencabut hak-hak kelompok rentan.

Kritik mendalam tersebut disuarakan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, Nanang Samodra, di sela Kunjungan Kerja Spesifik ke Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (17/9/2026).

Nanang mengungkapkan bahwa pihaknya kerap menerima aduan dari masyarakat yang secara tiba-tiba mendapati bansos mereka dihentikan tanpa sosialisasi memadai. Laporan lapangan menunjukkan banyak warga penerima manfaat mendadak dikeluarkan dari daftar pencairan hanya karena sistem mencatat posisi desil mereka naik melebihi batas desil lima. Padahal, secara faktual, tingkat perekonomian mereka tidak mengalami perbaikan signifikan.

Kelemahan Metodologi Pendataan

Sebagai wakil rakyat, Nanang menyoroti lemahnya kedalaman metodologi pendataan di tingkat tapak. Menurutnya, indikator variabel pendataan kerap kali disederhanakan sehingga memicu kesalahan klasifikasi status sosial.

Sebagai contoh, pekerja serabutan acap kali terdata sebagai “wiraswasta” hanya karena ketidakjelasan pendetailan jenis pekerjaan saat diwawancarai petugas pendata. Kesalahan fatal lain juga terjadi pada indikator fisik rumah. Adanya lantai keramik atau marmer langsung diasumsikan sebagai indikator keluarga mampu, padahal bangunan tersebut bisa jadi merupakan hunian sewa atau kontrakan.

“Variabel-variabel seperti itu harus didetailkan ketika menanya kepada masyarakat, supaya hasil pendataannya sungguh-sungguh sesuai dengan kondisi mereka,” ujar Nanang menekankan sebagaimana dikutip dpr.go.id (17/9/2026).

Ia mengingatkan bahwa proses pendataan tidak boleh sekadar berorientasi pada pemenuhan target administratif semata, melainkan wajib bertumpu pada objektivitas. Nanang pun mendorong pengoptimalan data mikro berbasis by name, by address untuk menajamkan formula klasifikasi.

“Data mikro itu by name, by address tersedia. Jadi orangnya kita tahu, alamatnya di mana kita tahu. Kalau mau nanya persentase untuk membuat kebijakan, minta BPS. Kalau mau nanya by name, by address, minta DTKS,” jelasnya.

Perlindungan Kelompok Rentan Bebas Barikade Desil

Lebih jauh lagi, Nanang mengritik keras pemberlakuan batasan desil secara kaku terhadap kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia terlantar, anak yatim, dan masyarakat terisolasi.

Sering ditemukan kasus di mana seorang penyandang disabilitas kehilangan hak bantuan hanya karena variabel ekonomi keluarga pengampunya dikategorikan berada di desil tinggi (misalnya desil 10). Menurut Nanang, skema bantuan untuk kelompok khusus ini mestinya dibebaskan dari pembatasan desil kaku maupun batas waktu temporer.

Ia mengusulkan agar skema bansos pemerintah dibelah menjadi dua kualifikasi utama:

1.     Bantuan Temporer: Ditujukan untuk pemulihan atau pengentasan kemiskinan berbasis jangka waktu tertentu.

2.      Bantuan Khusus (Berkelanjutan): Ditujukan untuk jaminan sosial kelompok rentan (seperti pemenuhan kebutuhan dasar anak yatim hingga lulus sekolah, penyandang disabilitas, serta lansia) yang tidak boleh dihentikan secara sepihak atas dalih durasi waktu atau efisiensi anggaran.

Desakan Evaluasi Kebijakan

Komisi VIII DPR RI mendesak pemerintah melalui kementerian terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh atas mekanisme penetapan, pengalihan, maupun penghentian jaring pengaman sosial. Evaluasi ini dinilai krusial agar kebijakan efisiensi anggaran tidak mengorbankan asas keadilan sosial bagi warga negara yang paling membutuhkan. (*)

Sumber Berita: dpr.go.id “Nanang: Penetapan Desil Bansos Harus Sesuai Kondisi Riil Masyarakat” (diakses dan direkonstruksi, 18/9/2026)