Menjual-Harapan

MENJUAL HARAPAN JAKARTA — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melancarkan kritik tajam terhadap tata kelola layanan air bersih di daerah yang dinilai mengalami penyumbatan ( bottlenecking ) akibat dominasi serta privilese kekuasaan Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) . Dalam kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi (PAMS), parlemen mendesak pembentukan regulasi yang lebih fleksibel, responsif terhadap investasi, dan mampu memotong birokrasi yang membebani masyarakat . Dalam Rapat Pleno Baleg DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Anggota Baleg DPR RI Wahyu Sanjaya menegaskan bahwa model pengelolaan sentralistik di tingkat daerah terbukti gagal mempercepat pemerataan akses air bersih bagi masyarakat luas . Kritik atas Dominasi PDAM: 'Bottleneck' Pembangunan & Hambatan Partisipasi Legislator dari Fraksi Partai Demokrat ini menunjuk kewenangan mutlak PDAM sebagai akar masalah lambatnya ekspansi industri dan...

MENJUAL HARAPAN — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mulai mematangkan penyempurnaan rumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi . Langkah krusial ini diambil guna memastikan regulasi baru tersebut mampu memangkas jurang ketimpangan ( gap ) akses air bersih dan sanitasi layak di Indonesia, khususnya bagi wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) serta pemukiman miskin marjinal . Dalam Rapat Pleno Baleg DPR RI yang mengagendakan penyempurnaan rumusan RUU bersama Badan Keahlian DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Anggota Baleg DPR RI Aria Bima menegaskan bahwa urgensi RUU ini berakar pada perlindungan ketahanan kesehatan publik secara berkelanjutan . Kritik atas Implementasi Praktis: Mencegah UU Menjadi 'Macan Kertas' Meskipun menyambut baik formulasi RUU yang memanfaatkan basis data empiris—termasuk analisis sentimen media sosial dan telesurvei publik—politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mengingatkan agar regulasi tersebut tidak b...