Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label isu politik

Pilkada Via DPRD Kudeta Konstitusional Terhadap Presidensialisme

Silahudin Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung MENJUAL HARAPAN -  PILKADA  langsung merupakan ekspresi konstitusional dari kedaulatan rakyat dalam arsitektur presidensial. Dalam sistem presidensialisme, eksekutif memperoleh mandat langsung, berdiri independen dari legislatif, dan bertanggung jawab secara vertikal kepada pemilih. Bilamana kepala daerah dipilih oleh DPRD, terjadi pergeseran prinsip: eksekutif lahir dari legislatif, legitimasi beralih dari rakyat ke elite, dan akuntabilitas bergeser dari publik ke parlemen lokal. Pergeseran tersebut, bukan sekadar teknis elektoral; ia menyentuh fondasi sistem, merombak ekologi kekuasaan, dan menimbulkan konsekuensi institusional yang dalam. Presidensialisme dibangun di atas pemisahan atau pembagian kekuasaan yang tegas. Mandat rakyat adalah sumber legitimasi eksekutif, sementara parlemen menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Pilkada oleh DPRD mencampur aduk sumber mandat: kepala daerah-sebagai eksekutif-dite...

Tatap Pemilu 2029, PDIP Perluas Struktur Rakernas Jadi 7 Komisi

  Foto dok. DPP PDI Perjuangan JAKARTA , MENJUAL HARAPAN   – Bertepatan dengan peringatan HUT ke-53, PDI Perjuangan resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I tahun 2026 di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara. Rakernas kali ini tampil beda dengan membawa format organisasi yang lebih gemuk dan substansial dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa forum tertinggi partai ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum krusial untuk melakukan evaluasi total melalui kritik dan otokritik. Hal ini dilakukan guna mempertajam arah perjuangan partai dalam menjawab berbagai persoalan bangsa yang kian kompleks. Fokus pada Persoalan Rakyat Langkah nyata dari penguatan struktur ini terlihat dari pembentukan **tujuh komisi kerja**, melonjak signifikan dari format sebelumnya yang biasanya hanya terdiri dari tiga komisi utama. “Penambahan komisi ini adalah bukti bahwa partai menaruh skala priori...

Refleksi Politik di Era Demokrasi yang Bergerak

Ilustrasi politisi sedang pidato politik  MENJUAL HARAPAN  - Demokrasi   hari ini tidak lagi berjalan di jalur yang datar dan terprediksi. Ia bergerak, berbelok, dan kadang bergejolak. Di tengah era yang ditandai oleh keterbukaan informasi, tekanan elektoral, dan tuntutan partisipasi publik yang semakin tinggi, politik tidak cukup dijalankan dengan kalkulasi. Ia harus dijalankan dengan refleksi. Artikel ini mengajak wakil rakyat untuk menjadikan refleksi sebagai bagian dari praktik politik, agar demokrasi tidak hanya berjalan, tetapi juga bernapas dan bermakna. Refleksi politik bukanlah kemewahan intelektual, melainkan kebutuhan etis. Ketika keputusan diambil tanpa refleksi, maka politik kehilangan arah. Max Weber (1919) menegaskan bahwa “Politik yang bermakna adalah politik yang dijalankan dengan tanggung jawab, bukan dengan hasrat kekuasaan.” Maka, wakil rakyat harus mampu berhenti sejenak di tengah dinamika, untuk bertanya: apakah keputusan ini berpihak? Apakah ia berd...

Dinamika Panggung Politik Pekan Ini, Rekonsiliasi dan Bendera Bajak Laut

Presiden RI, Prabowo Subianto (Foto hasil tangkapan layar dari presidenri.go.id) MENJUAL HARAPAN - Panggung politik Indonesia tidak pernah sepi dari kejutan. Dalam sepekan terakhir, sejumlah isu mencuat, meramaikan ruang publik, dan memicu perdebatan sengit. Dari langkah rekonsiliasi yang mengejutkan hingga dinamika internal partai . Inilah beberapa isu paling hangat yang mewarnai berita pekan ini. 1. Prabowo dan Langkah Rekonsiliasi Mengejutkan Pekan ini, Presiden Prabowo Subianto   membuat gebrakan yang menghebohkan. Presiden memberikan abolisi   kepada Tom Lembong dan amnesti  kepada Hasto Kristiyanto. Langkah ini secara luas ditafsirkan sebagai upaya kuat untuk memulai rekonsiliasi politik setelah Pilpres 2024 yang penuh tensi. Abolisi untuk Tom Lembong, yang sebelumnya dituding menghasut   isu pemilu curang, dan amnesti untuk Hasto, yang juga merupakan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, mengirimkan sinyal bahwa era dendam politik telah berakhir. Banyak pih...