Menjual-Harapan

Gedung DPR/MPR RI MENJUAL HARAPAN  -  Ketika sorak-sorai pemilu mereda dan para anggota DPR/DPRD resmi dilantik, sesungguhnya babak paling menentukan baru saja dimulai. Di titik ini, mandat rakyat bukan lagi sekadar angka elektoral, melainkan amanah yang menuntut integritas, keberanian moral, dan kapasitas intelektual. Seperti yang dikatakan oleh Hannah Arendt, “Politik bukanlah soal kekuasaan, melainkan soal tanggung jawab terhadap dunia bersama” (Arendt, 1958). P ertanyaan mendasarnya adalah: apakah para wakil rakyat siap menghadapi ujian sesungguhnya? Dalam lima tahun ke depan, anggota legislatif akan diuji bukan hanya oleh konstituen mereka, tetapi juga oleh sejarah. Laporan Indonesian Parliamentary Center (IPC) menunjukkan bahwa hanya separuh aspirasi masyarakat sipil yang diserap oleh DPR periode 2019–2024, sementara hampir seluruh aspirasi pengusaha diakomodasi   (Sumber: https://www.kompas.id/artikel/dpr-2019-2024-berakhir-apa-saja-catatan-kritis-dari-publik ) . I...

Silahudin Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung MENJUAL HARAPAN - PERENCANAAN pembangunan daerah merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang demokratis, efisien, dan berkeadilan. Dalam konteks Indonesia, sistem ini diatur secara normatif melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diperinci dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah terdiri atas tiga dokumen utama: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Ketiganya disusun secara berjenjang, partisipatif, dan berorientasi hasil (UU No. 23/2014, Pasal 258). RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun. Ia berfungsi sebagai arah strategis pembangunan daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJPD d...

Ilustrasi politisi sedang pidato politik  MENJUAL HARAPAN  - Demokrasi   hari ini tidak lagi berjalan di jalur yang datar dan terprediksi. Ia bergerak, berbelok, dan kadang bergejolak. Di tengah era yang ditandai oleh keterbukaan informasi, tekanan elektoral, dan tuntutan partisipasi publik yang semakin tinggi, politik tidak cukup dijalankan dengan kalkulasi. Ia harus dijalankan dengan refleksi. Artikel ini mengajak wakil rakyat untuk menjadikan refleksi sebagai bagian dari praktik politik, agar demokrasi tidak hanya berjalan, tetapi juga bernapas dan bermakna. Refleksi politik bukanlah kemewahan intelektual, melainkan kebutuhan etis. Ketika keputusan diambil tanpa refleksi, maka politik kehilangan arah. Max Weber (1919) menegaskan bahwa “Politik yang bermakna adalah politik yang dijalankan dengan tanggung jawab, bukan dengan hasrat kekuasaan.” Maka, wakil rakyat harus mampu berhenti sejenak di tengah dinamika, untuk bertanya: apakah keputusan ini berpihak? Apakah ia berd...

MENJUAL HARAPAN  - Demokrasi   bukanlah sistem yang statis. Ia bergerak, berubah, dan terus diuji oleh dinamika sosial, politik, dan teknologi. Karenanya, d i tengah arus perubahan ini, wakil rakyat dituntut bukan hanya untuk hadir, tetapi untuk teruji—secara etis, reflektif, dan substantif. Artikel ini mengajak kita untuk memahami bahwa menjadi wakil rakyat yang teruji berarti mampu menjaga komitmen publik di tengah kompleksitas demokrasi yang terus berkembang. Dinamika demokrasi lokal di Indonesia tidak lepas dari tekanan elektoral, fragmentasi politik, dan tuntutan transparansi. Wakil rakyat yang teruji adalah mereka yang mampu berdiri tegak di tengah tekanan, tanpa kehilangan arah dan nilai. Max Weber (1919)  mengemuakan bahwa “Politik yang bermakna adalah politik yang dijalankan dengan tanggung jawab, bukan dengan ambisi.” Maka, ujian sejati bukan datang dari lawan politik, tetapi dari konsistensi terhadap prinsip. Fungsi DPRD—legislasi, penganggaran, dan pengawasan—...

MENJUAL HARAPAN - Pemilihan umum merupakan gerbang masuk menuju ruang representasi, tetapi bukan jaminan bahwa seseorang telah siap menjadi wakil rakyat. Terpilih adalah pengakuan elektoral, sementara teruji adalah proses etis dan reflektif yang berlangsung sepanjang masa jabatan. Dalam konteks DPRD, menjadi wakil rakyat yang teruji berarti menjalankan fungsi kelembagaan dengan integritas, keberpihakan, dan kesadaran akan dampak sosial dari setiap keputusan. Demokrasi lokal membutuhkan wakil rakyat yang tidak hanya hadir secara politik, tetapi juga secara moral. Seperti dikemukakan oleh Max Weber (1919), “Politik yang bermakna adalah politik yang dijalankan dengan tanggung jawab, bukan dengan ambisi.” Maka, keterpilihan harus diikuti dengan proses pembuktian: apakah wakil rakyat mampu menjaga etika, mendengar publik, dan berpihak pada keadilan. Fungsi DPRD mencakup legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ketiganya menuntut kapasitas analitis, keberanian politik, dan komitmen etis. Ter...

MENJUAL HARAPAN  - Menjadi   wakil rakyat bukan sekadar menjalankan mandat elektoral, melainkan mengemban amanah publik yang menuntut kejujuran, keberpihakan, dan refleksi. Di tengah kompleksitas demokrasi lokal, fungsi DPRD harus dijalankan bukan hanya dengan kecakapan teknis, tetapi dengan nurani yang hidup. Karenanya, b agi anggota DPRD agar fungsi representatif tidak kehilangan makna, dan demokrasi tetap bernapas melalui sikap yang bertanggung jawab. Fungsi DPRD mencakup legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ketiganya adalah instrumen konstitusional yang memberi kekuatan kepada wakil rakyat untuk mengarahkan jalannya pemerintahan daerah. K ekuatan ini harus dijalankan dengan kesadaran bahwa setiap keputusan menyentuh kehidupan nyata masyarakat. Seperti dikemukakan oleh Amartya Sen (1999), “Keadilan bukan hanya soal institusi, tetapi soal bagaimana keputusan memengaruhi kehidupan orang lain.” Maka, fungsi kelembagaan harus dijalankan dengan keberpihakan sosial. Etika men...

Demo warga masyarakat Pati, nuntut Bupati Sudewo mundur (Foto hasil tangkapan layar dari  kompas.id ) Gelombang protes terbesar di Pati menuntut mundurnya Bupati Sudewo. Kebijakan pajak yang dibatalkan tak meredam amarah rakyat. Istana, DPRD, dan partai politik ikut bersuara.   Timeline Peristiwa   Tanggal Peristiwa Keterangan 18 Juli 2025 Pelantikan Sudewo sebagai Bupati Pati Memulai masa jabatan dengan dukungan penuh Gerindra. Awal Agustus 2025 Kebijakan PBB-P2 dinaikkan 250% Mengundang protes dari warga dan pelaku usaha. 11 Agustus 2025 Kebijakan dibatalkan Namun kepercayaan publik terlanjur goyah. 13 Agustus 2025 Pagi Demo besar-besaran di Pati Massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memadati kantor bupati. 13 Agustus 2025 Siang DPRD mengesahkan hak angket & Pansus pemakzulan Tujuh fraksi terlibat, termasuk Gerindra. 13 Agustus 2025 Sore Sudewo gelar jumpa pers Tegas menolak mundur. 13 Agustus 2025 Malam Istana beri pernyataan resmi Presiden Prabowo menyayangkan kis...