Langsung ke konten utama

Krisis 30 Hari: Bupati Pati Sudewo Dikepung Massa, DPRD Bergerak

Demo warga masyarakat Pati, nuntut Bupati Sudewo mundur (Foto hasil tangkapan layar dari kompas.id)



Gelombang protes terbesar di Pati menuntut mundurnya Bupati Sudewo. Kebijakan pajak yang dibatalkan tak meredam amarah rakyat. Istana, DPRD, dan partai politik ikut bersuara.

 

Timeline Peristiwa

 

Tanggal

Peristiwa

Keterangan

18 Juli 2025

Pelantikan Sudewo sebagai Bupati Pati

Memulai masa jabatan dengan dukungan penuh Gerindra.

Awal Agustus 2025

Kebijakan PBB-P2 dinaikkan 250%

Mengundang protes dari warga dan pelaku usaha.

11 Agustus 2025

Kebijakan dibatalkan

Namun kepercayaan publik terlanjur goyah.

13 Agustus 2025 Pagi

Demo besar-besaran di Pati

Massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memadati kantor bupati.

13 Agustus 2025 Siang

DPRD mengesahkan hak angket & Pansus pemakzulan

Tujuh fraksi terlibat, termasuk Gerindra.

13 Agustus 2025 Sore

Sudewo gelar jumpa pers

Tegas menolak mundur.

13 Agustus 2025 Malam

Istana beri pernyataan resmi

Presiden Prabowo menyayangkan kisruh Pati.

14 Agustus 2025

Gerindra lakukan pembinaan internal

Sudewo diminta hati-hati bersikap dan bertutur.

 

Profil Bupati Sudewo

Nama Lengkap

: Sudewo

Usia

: 49 tahun

Partai                                   

: Gerinda

Pelantikan                          

: 18 Juli 2025

Latar Belakang                  

: Tokoh lokal dengan rekam jejak di dunia bisnis dan organisasi kemasyarakatan.

Kebijakan Kontroversial 

: Kenaikan PBB-P2 sebesar 250% yang memicu gelombang protes terbesar di Pati.

Tantangan          

: Krisis legitimasi dan ancaman pemakzulan kurang dari sebulan setelah menjabat.

 

Kutipan Kunci Tokoh

"Jangan sampai mengganggu kehidupan ekonomi Pati, apalagi ini menjelang peringatan ulang tahun kemerdekaan." Prasetyo Hadi, Mensesneg, menyampaikan pesan Presiden Prabowo (Kompas.com, 13/8/2025)

 

"Saya dipilih rakyat secara konstitusional dan demokratis, jadi tidak bisa saya berhenti hanya karena tuntutan itu. Semua ada mekanismenya." Bupati Pati Sudewo (CNN Indonesia, 13/8/2025)

"Pansus sudah terbentuk, kita langsung bekerja ekstra dan kita harapkan segera ada hasilnya dalam sepekan ini." Kastomo, Anggota DPRD Pati (Media Indonesia, 13/8/2025)

"Setiap kader harus berhati-hati dalam bersikap dan bertutur kata di depan publik." Prasetyo Hadi, Ketua OKK DPP Partai Gerindra (Antara, 14/8/2025)

 

Infografis Narasi Singkat

Pemicu

: Kenaikan PBB-P2 250%

Aksi Massa: 

: >50.000 orang, yel-yel “Bupati harus lengser”

Respons Bupati: 

: Menolak mundur, sebut dipilih rakyat secara sah

Langkah DPRD: 

: Bentuk Pansus Hak Angket, 40 kebijakan akan dikaji

Sikap Partai: 

: Gerindra beri pembinaan, minta Sudewo hati-hati

Sikap Presiden: 

: Menyayangkan kisruh, minta ekonomi warga tidak terganggu

Situasi Terkini: 

: Menunggu hasil Pansus & kemungkinan pemakzulan

 (S_267)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tata Cara dan Tahapan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dalam Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia: Kajian Normatif dan Partisipatif

Silahudin Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung MENJUAL HARAPAN - PERENCANAAN pembangunan daerah merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang demokratis, efisien, dan berkeadilan. Dalam konteks Indonesia, sistem ini diatur secara normatif melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diperinci dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah terdiri atas tiga dokumen utama: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Ketiganya disusun secara berjenjang, partisipatif, dan berorientasi hasil (UU No. 23/2014, Pasal 258). RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun. Ia berfungsi sebagai arah strategis pembangunan daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJPD d...

Persita Tangerang Gulingkan Trend Positif PSIM Yogyakarta

  MENJUAL HARAPAN - Pekan kedelapan BRI Super League 2025/2026, menjadi momen keberuntungan Persita Tangerang saat menjamu tim PSIM Yogyakarta yang berlangsung di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Jumat (17/10/2025). Pendekar Cisadane menggulingkan trend positif PSIM Yogyakarta dengan kemenangan 4-0. Eber Bessa menggolkan gol pembuka atas operan pemain setimnya Rayco Rodriguez   pada menit ke 23. K edudukan 1-0 ini tidak alami perubahan lagi hingga pertandingan turun minum. U sai istirahat, kedua kesebelasan kembali ke lapangan, tuan rumah Persita Tangerang yang sementara sudah unggul 1-0 atas PSIM Yogayarkta, tampak aksi-aksi serangannya terus menekan pertahanan tim lawan. S erangan demi serangan para pemain Pendekar Cisadane ini akhirnya kembali membobol gawang kiper PSIM pada meint ke-70 yang dicetak oleh Rayco Rodriguez . S udah unggul 2 gol, Persita Tangerang makin agresif melakukan serangan demi serangannya, kendati para pemain PSIM berusaha menghadangnya, namun hadanga...

Potret 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Antara Harapan dan Keraguan Publik

Sumber: setneg.go.id Oleh Silahudin Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung MENJUAL HARAPAN - Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran telah menjadi panggung dinamis bagi eksperimen kebijakan, diplomasi global, dan pertarungan persepsi publik. Laporan INDEF bertajuk “Rapor Netizen” mengungkapkan lanskap digital yang penuh sorotan, kritik, dan harapan. Dari reshuffle kabinet hingga program makan bergizi gratis, netizen menjadi aktor penting dalam menilai efektivitas dan etika pemerintahan. Presiden Prabowo menunjukkan orientasi geopolitik yang berbeda dari pendahulunya. Hampir 70% kunjungannya adalah lawatan ke luar negeri, berbanding terbalik dengan Jokowi yang 75% kunjungannya fokus ke dalam negeri. Prabowo tampak ingin menegaskan posisi Indonesia sebagai pemain strategis di tiga benua: Asia, Eropa, dan Amerika. Namun, di dalam negeri, dinamika politik tak kalah intens. Tiga kali reshuffle kabinet dalam satu tahun, melibatkan 10 pejabat setingkat menteri, menjadikan Prabowo sebagai pr...