Menjual-Harapan

MENJUAL HARAPAN — Ruwetnya tata kelola data nasional yang kerap memicu tumpang tindih kebijakan publik di Indonesia mulai dicarikan jalan keluar fundamental oleh parlemen . Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik, Komisi X DPR RI melemparkan usulan progresif untuk merombak total sistem klasifikasi data nasional demi menyudahi kebingungan publik dan ego sektoral antarlembaga . Gagasan tersebut dimotori oleh Anggota Komisi X DPR RI, Eva Stevany Rataba, dalam Rapat Pembicaraan Tingkat I Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Statistik bersama Tim Panja Pemerintah di Gedung Nusantara I, Senayan, Selasa (14/7/2026) . Dalam rapat dengan agenda pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tersebut, Eva mendesak agar pembagian kategori statistik yang berlaku selama ini segera disederhanakan . Jika merujuk pada regulasi lama, potret statistik Indonesia terbagi rumit ke dalam tiga pilar: statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus . Di hadapan forum panja, le...

MENJUAL HARAPAN — Panitia Kerja (Panja) RUU Statistik Komisi X DPR RI menemukan fakta krusial di lapangan terkait masih maraknya penolakan dari sebagian kelompok masyarakat terhadap proses pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) . Penolakan ini dikhawatirkan dapat mendistorsi kualitas data statistik nasional yang menjadi kompas utama penyusunan berbagai kebijakan strategis negara . Merespons temuan tersebut, Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, menyerukan gerakan sadar statistik nasional dan mendesak partisipasi aktif publik dalam menyukseskan agenda pendataan, termasuk Sensus Ekonomi 2026 . Menurut legislator senior ini, kejujuran masyarakat dalam memberikan data kepada petugas di lapangan adalah kunci mutlak melahirkan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran dan berkeadilan . Penegasan tersebut disampaikan Ferdiansyah di sela-sela Kunjungan Kerja Panja RUU Statistik ke Kantor BPS Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Jumat (3/7/2026) . Kunjungan ini sengaja digelar untuk m...

  “Kedaulatan digital adalah pilar demokrasi. Tanpa kendali atas data dan infrastruktur, negara kehilangan hak menentukan masa depannya.” — Luciano Floridi , filsuf teknologi dan etika informasi   ( https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/kedaulatan-negara-dan-tantangan-digital-0g5 )   MENJUAL HARAPAN - Di era pasca-Westphalia, negara didefinisikan oleh batas teritorial dan kendali atas hukum. Namun di era digital, batas-batas itu menjadi kabur. Negara tak lagi hanya bersaing dengan negara lain, tetapi juga dengan platform global —entitas non-negara yang mengendalikan data, algoritma, dan infrastruktur komunikasi. Facebook, Google, TikTok, dan OpenAI bukan sekadar perusahaan teknologi; mereka adalah aktor geopolitik baru . “Paradigma konservatif tentang kedaulatan negara memerlukan rekonstruksi konsep dan implementasi baru.”   — Prof. Ahmad M. Ramli , Guru Besar Cyber Law UNPAD   ( https://www.kompas.com/tren/read/2023/06/08/104753965/kedaulatan-negara-di-...

MENJUAL HARAPAN - Kebijakan publik merupakan bagian yang tidak bisa diingkari dalam realitas pengelolaan kehidupan bernegara. Kebijakan publik hadir acapkali dikemas sebagai janji perubahan, solusi atas persoalan sosial. Akan tetapi, ada kalanya kebijakan tersebut lebih merupakan upaya menjual harapan daripada penyelesaian masalah yang konkret. Sebagai catatan sejarah politik dan pemerintahan di belahan dunia, telah menunjukkan berbagai contoh di mana harapan yang dijual berhasil menggerakkan masyarakat menuju perubahan nyata, numum, ada pula kebijakan yang justru berujung pada kekecewaan dan krisis. Tulisan ini, akan mengeksplorasi bagaimana harapan dijual dalam kebijakan publik, dengan beberapa contoh kebijakan baik yang relatif berhasil, maupun yang mengalami kegagalan, termasuk kontroversi yang menyertainya. Kebijakan yang Berhasil, Harapan yang Menjadi Kenyataan 1. Program Marshall (Marshall Plan) – Amerika Serikat & Eropa Pasca Perang Dunia II, Amerika Serikat meluncurkan Ma...