Menjual-Harapan

  “Kedaulatan digital adalah pilar demokrasi. Tanpa kendali atas data dan infrastruktur, negara kehilangan hak menentukan masa depannya.” — Luciano Floridi , filsuf teknologi dan etika informasi   ( https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/kedaulatan-negara-dan-tantangan-digital-0g5 )   MENJUAL HARAPAN - Di era pasca-Westphalia, negara didefinisikan oleh batas teritorial dan kendali atas hukum. Namun di era digital, batas-batas itu menjadi kabur. Negara tak lagi hanya bersaing dengan negara lain, tetapi juga dengan platform global —entitas non-negara yang mengendalikan data, algoritma, dan infrastruktur komunikasi. Facebook, Google, TikTok, dan OpenAI bukan sekadar perusahaan teknologi; mereka adalah aktor geopolitik baru . “Paradigma konservatif tentang kedaulatan negara memerlukan rekonstruksi konsep dan implementasi baru.”   — Prof. Ahmad M. Ramli , Guru Besar Cyber Law UNPAD   ( https://www.kompas.com/tren/read/2023/06/08/104753965/kedaulatan-negara-di-...

MENJUAL HARAPAN - Kebijakan publik merupakan bagian yang tidak bisa diingkari dalam realitas pengelolaan kehidupan bernegara. Kebijakan publik hadir acapkali dikemas sebagai janji perubahan, solusi atas persoalan sosial. Akan tetapi, ada kalanya kebijakan tersebut lebih merupakan upaya menjual harapan daripada penyelesaian masalah yang konkret. Sebagai catatan sejarah politik dan pemerintahan di belahan dunia, telah menunjukkan berbagai contoh di mana harapan yang dijual berhasil menggerakkan masyarakat menuju perubahan nyata, numum, ada pula kebijakan yang justru berujung pada kekecewaan dan krisis. Tulisan ini, akan mengeksplorasi bagaimana harapan dijual dalam kebijakan publik, dengan beberapa contoh kebijakan baik yang relatif berhasil, maupun yang mengalami kegagalan, termasuk kontroversi yang menyertainya. Kebijakan yang Berhasil, Harapan yang Menjadi Kenyataan 1. Program Marshall (Marshall Plan) – Amerika Serikat & Eropa Pasca Perang Dunia II, Amerika Serikat meluncurkan Ma...