Kedaulatan dalam Era Platform, Ketika Negara Bersaing dengan Algoritma

“Kedaulatan digital adalah pilar demokrasi. Tanpa kendali atas data dan infrastruktur, negara kehilangan hak menentukan masa depannya.”
— Luciano Floridi, filsuf teknologi dan etika informasi (https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/kedaulatan-negara-dan-tantangan-digital-0g5)

MENJUAL HARAPAN - Di era pasca-Westphalia, negara didefinisikan oleh batas teritorial dan kendali atas hukum. Namun di era digital, batas-batas itu menjadi kabur. Negara tak lagi hanya bersaing dengan negara lain, tetapi juga dengan platform global—entitas non-negara yang mengendalikan data, algoritma, dan infrastruktur komunikasi. Facebook, Google, TikTok, dan OpenAI bukan sekadar perusahaan teknologi; mereka adalah aktor geopolitik baru.

“Paradigma konservatif tentang kedaulatan negara memerlukan rekonstruksi konsep dan implementasi baru.”

— Prof. Ahmad M. Ramli, Guru Besar Cyber Law UNPAD (https://www.kompas.com/tren/read/2023/06/08/104753965/kedaulatan-negara-di-ruang-digital)

Kedaulatan digital bukan hanya soal keamanan siber. Ia menyangkut hak negara untuk menentukan arsitektur data, algoritma, dan narasi yang beredar di ruang publik. Ketika algoritma menentukan apa yang dilihat warga, maka negara kehilangan sebagian kendali atas ruang wacana. Ketika data warga disimpan di server asing, maka negara kehilangan kendali atas identitas kolektifnya.

“Negara yang tidak memiliki kendali atas data warganya, tidak sepenuhnya berdaulat.”

— Arief Bakhtiar Darmawan, Universitas Jenderal Soedirman (https://e-journal.unair.ac.id/JHI/article/download/38971/25534/226460)

Contoh paling nyata adalah konflik antara Australia dan raksasa teknologi seperti Facebook dan Google. Ketika pemerintah Australia menuntut agar platform membayar konten berita lokal, mereka menolak dan bahkan memblokir akses berita. Ini bukan sekadar sengketa bisnis, tetapi benturan antara kedaulatan negara dan kekuasaan platform.

“Platform digital telah menjadi aktor geopolitik yang mampu menantang negara.”— Eko Ernada, Universitas Jember (https://www.kompasiana.com/ekoernada1036/68048c67c925c47cfe1545d4/dari-algoritma-ke-kekuasaan-geopolitik-chatgpt-dan-deepseek)

Indonesia sendiri menghadapi tantangan serupa. Dengan lebih dari 300 juta kunjungan ke situs AI dalam setahun, Indonesia menjadi salah satu pengguna AI tertinggi di dunia (https://tekno.kompas.com/read/2025/07/08/09300007/indonesia-termasuk-pengguna-ai-tertinggi-di-dunia--kedaulatan-digital-harus). Akan tetapi, sebagian besar teknologi tersebut berasal dari luar negeri. Tanpa regulasi yang kuat, Indonesia berisiko menjadi pasar terbuka tanpa kendali atas kualitas, keamanan, dan arah teknologi.

“Jika negara tidak memiliki regulasi yang adaptif, maka teknologi akan menjadi alat dominasi, bukan inovasi.”
— Prof. Ahmad M. Ramli, UNPAD

Dalam konteks geopolitik reflektif, esai ini menegaskan bahwa kedaulatan hari ini bukan hanya soal tanah dan udara, tetapi juga tentang data dan algoritma. Negara harus membangun cyber territory, digital ethics, dan infrastruktur lokal agar tidak menjadi objek dalam narasi digital global.*

Di Balik Saklar yang Padam: Jeritan Ekonomi Akar Rumput dan Gugatan atas Ketahanan Energi

Foto hasil tangkapan layar dari ekbis.sindonews.com MENJUAL HARAPAN — Isu pemadaman listrik hari-hari ini, bukan sekadar masalah teknis transmisi, atau gangguan pasokan batu bara. Ini adalah potret kerentanan social, dimana mati lampu menjadi “badai” kecil yang menghantam ruang domistik keluarga, dan memutus urat nadi ekonomi wong cilik . Bagi korporasi besar, pemadaman listrik mungkin hanya berarti deru genset cadangan yang mulai menyala. Namun bagi masyarakat bawah dan pelaku usaha mikro, padamnya aliran listrik adalah interupsi massal yang merenggut pendapatan harian hingga mengacaukan ruang domestik keluarga. Fenomena pemadaman listrik bergilir yang melanda Pulau Jawa dalam beberapa pekan terakhir memicu sorotan tajam dari parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak PT PLN (Persero) tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis, melainkan wajib memitigasi dampak sosial-ekonomi yang nyata dirasakan masyarakat. “Pemadaman listrik bergilir yang cukup besar ini menyentuh aspek pr...

Baca selengkapnya

Refleksi Historis, dan Legitimasi Kepemimpinan

MENJUAL HARAPAN - Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya dihadapan Sidang Tahunan MPR RI, 15 Agustus 2025, menjahit masa lalu, masa kini, dan aspirasi masa depan sebagai benang legitimiasi. Presiden dalam pidatonya membuka ruang historis, yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945 diposisikan sebagai “momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini…,” titik asal yang terus “menggali” tugas-tugas kenegaraan yang belum tuntas. Dengan begitu, sejarah bukan sekadar arsip, melainkan sumber daya simbolik yang ditarik ke masa kini untuk meneguhkan mandat (ingat, mandat tak hanya lahir dari suara, tetapi juga dari narasi). Dalam kerangka sosiologi politik, ini serupa dengan apa yang Benedict Anderson sebut sebagai komunitas imajiner ke-kitaan yang diproduksi oleh kisah bersama dan ritus kebangsaan, tempat Proklamasi berfungsi sebagai “mitos pendiri” yang mempersatukan (Anderson, 2016). Lapisan kedua legitimasi dibangun melalui klaim kontinuitas , yaitu penghormatan kepada para p...

Baca selengkapnya

Paradoks Parpol Koalisi Versus Nalar Kritis PDI Perjuangan

Oleh: Silahudin * ) MENJUAL HARAPAN - Atmosfer politik nasional belakangan ini kian gerah, suhunya makin memanas bukan karena anomali cuaca, akan tetapi karena suhu ketegangan yang mendidih antara partai-partai koalisi pemerintah dengan PDI Perjuangan (PDIP). Genderang perang urat syaraf terus ditabuh di hadapan publik. Sindiran, deklarasi ketidaknyamanan, hingga reaksi defensif yang agresif dari lingkaran koalisi penguasa, seolah membenarkan sebuah pameo klasik, bahwa kekuasaan cenderung alergi terhadap cermin yang jernih. Fenomena "kebakaran jenggot" yang diperlihatkan oleh partai-partai koalisi pemerintah terhadap posisi kritis PDIP sebagai partai penyeimbang (atau oposisi faktual) memicu sebuah pertanyaan fundamental, mengapa sebuah rezim dengan legitimasi mayoritas begitu rapuh dan gusar menghadapi satu suara kritis? Kuat di Parlemen, Rapuh di Ruang Publik Memang, diakui atau tidak secara kalkulasi matematika politik, koalisi pemerintah saat ini memegang kend...

Baca selengkapnya

Menjual-Harapan

Cari Blog Ini