Menjual-Harapan

MENJUAL HARAPAN — Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mendesak Pemerintah untuk memisahkan nomenklatur bantuan pendidikan dari kategori bantuan sosial (bansos) . Ia menegaskan bahwa bantuan pendidikan merupakan bagian mendasar dari fungsi pendidikan yang memiliki mandat konstitusional langsung dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, sehingga penganggaraannya harus ditempatkan secara tepat dan mandiri . Pernyataan tersebut disampaikan Ledia dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2026) . Rapat tersebut membahas penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemendiktisaintek Tahun Anggaran (TA) 2027 hasil pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI . "Karena bantuan pendidikan itu menurut Fraksi PKS bukan bantuan sosial . Dia harus menjadi nomenklatur sendiri," tegas Ledia di hadapan Mendiktisaintek dan jajaran anggota Komis...

MENJUAL HARAPAN — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menegaskan bahwa sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang kini tengah diuji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 . DPR menilai aturan tersebut dibentuk demi menjaga keterpaduan sistem peradilan pidana serta menghadirkan mekanisme pengawasan terhadap kewenangan penyidik . Keterangan resmi DPR tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI Martin D. Tumbelaka secara daring dalam sidang persidangan MK terkait Perkara Nomor 274/PUU-XXIV/2026 di Jakarta, Senin (21/9/2026) . Dalam persidangan tersebut, DPR membela ketentuan yang menetapkan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai penyidik utama dalam KUHAP 2025 . Martin menjelaskan bahwa norma ini bukan bertujuan mengesampingkan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) maupun penyidik khusus lainnya yang kewenangannya tetap diakui o...

Anggota MPR/DPR RI H. Sulaeman L. Hamzah , gelar Sosialisasi 4 Konsensus Kebangsaa , Merauke, Sabtu (12/9/2026) MENJUAL HARAPAN — Penanaman nilai-nilai luhur Pancasila dinilai menjadi strategi paling mendasar dalam membentengi bangsa dari ancaman korupsi dan krisis moral. Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi 4 Konsensus Kebangsaan Ke-6 Tahun 2026 yang dilaksanakan di Kampung Kuper, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Papua Selatan . Anggota MPR/DPR-RI dari Fraksi Partai NasDem , H. Sulaeman L. Hamzah, menegaskan bahwa persoalan bangsa seperti praktik korupsi dan krisis karakter muncul ketika masyarakat dan para penyelenggara negara semakin jauh dari pedoman Pancasila. "Untuk menyelamatkan negara dari bahaya korupsi dan kehancuran moral, kita harus kembali menjadikan Pancasila sebagai jalan hidup dan pedoman utama dalam bertindak, bukan sekadar hafalan untuk lulus ujian sekolah," ujar Sulaeman. Sulaeman juga menambahkan bahwa pendidikan berbasis nilai etnik da...

Anggota MPR/DPR RI Dapil Papua Selatan, H. Sulaeman L. Hamzah, gelar Sosialisasi 4 Konsensus Kebangsaa, Merauke, Sabtu (12/9/2026) MENJUALH HARAPAN — Anggota MPR/DPR-RI daerah pemilihan Papua Selatan, H. Sulaeman L. Hamzah, menggelar Sosialisasi 4 Konsensus Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) bersama warga Kampung Kuper, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Sabtu (12/9/2026). Dalam kegiatan yang dihadiri sekitar 150 peserta dari unsur kepala kampung, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pemuda tersebut, Sulaeman menyoroti kekhawatiran terkait melemahnya identitas dan ketahanan budaya di kalangan generasi muda akibat derasnya arus globalisasi. "Degradasi kualitas generasi muda Indonesia saat ini cukup mengkhawatirkan. Dampak negatif globalisasi dan budaya hedonis perlahan mengikis pemahaman terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Pancasila harus kembali difungsikan sebagai filter utama terhadap budaya asing," tegas Sulaeman di hadapan para peserta. Sul...

  Anggota MPR R/DPR RI, H. Sulaeman L. Hamzah, Kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan MENJUAL HARAPAN – Anggota MPR/DPR-RI dari Dapil Provinsi Papua Selatan , H. Sulaeman L Hamzah , menegaskan bahwa akar permasalahan korupsi di Indonesia bukan terletak pada ketidakefektifan ideologi negara, melainkan pada kegagalan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam keseharian . Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi 4 Konsensus Kebangsaan ke-3 yang berlangsung di Kampung Wasur , Distrik Merauke , Provinsi Papua Selatan . Di hadapan 150 peserta yang terdiri dari tokoh adat, tokoh masyarakat, dan relawan, Sulaeman menyoroti bahwa korupsi telah membudaya dan bersifat sistematis sejak lama . Menurutnya, kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila adalah strategi paling tepat untuk memerangi praktik lancung tersebut . "Perilaku korupsi adalah bentuk penyimpangan sosial yang nyata bertentangan dengan butir-butir dalam Pancasila," tegas Sulaeman . Sulaeman menjelaskan ba...

  Anggota MPR/DPR RI, H. Sulaeman L. Hamzah, tengah memaparkan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan (11/3/2026)  MENJUAL HARAPAN — Anggota MPR RI H. Sulaeman L Hamzah menggelar kegiatan Sosialisasi Empat Konsensus Kebangsaan di Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, pada 11 Maret 2026. Acara yang dihadiri sekitar 150 peserta dari unsur kepala kampung, tokoh masyarakat, tokoh adat, relawan, simpatisan Partai NasDem , serta media lokal ini menjadi wadah dialog antara wakil rakyat dan masyarakat mengenai penguatan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 , NKRI , dan Bhinneka Tunggal Ika . Dalam pemaparannya, Sulaeman menekankan bahwa Pancasila bukan sekadar teori, melainkan pedoman hidup bangsa yang harus diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari. “Pancasila adalah pandangan hidup bangsa, jati diri, sekaligus alat pemersatu. Nilai-nilainya harus hadir dalam tindakan nyata, bukan hanya dalam wacana,” ujarnya. Peserta menyoroti tantangan implementasi Pancasila di tengah arus global...

  Ilustrasi jamaha ibadah umroh (Foto hasil tangkapan layar dari https://amartha.com) MENJUAL HARAPAN - Mahkamah Konstitusi (MK) diminta meninjau ulang ketentuan umrah mandiri dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Regulasi ini dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum, menciptakan dualisme aturan, dan mengabaikan perlindungan jamaah yang menjalankan ibadah. Permohonan uji materi diajukan oleh Koalisi Pelindung Ibadah dan Ekosistem Umrah Haji, yang terdiri dari Amphuri, PT Nasuha Yassinta Jaya Abadi, serta ustaz Akhmad Barakwan. Kuasa hukum mereka, Shafira Candradevi, menegaskan Pasal 86 ayat (1) huruf b tentang umrah mandiri bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak layak memiliki kekuatan hukum mengikat. Menurut pemohon, norma tersebut membuka peluang penyelenggaraan umrah di luar mekanisme perizinan dan pengawasan yang selama ini diwajibkan kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Hal ini dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus melemahkan st...

  MENNJUAL HARAPAN  - Merauke kembali menjadi pusat perhatian ketika ratusan warga Kelurahan Rimba Jaya berkumpul untuk mengikuti Sosialisasi 4 Konsensus Kebangsaan  yang digelar oleh Anggota MPR/DPR RI, H. Sulaeman L Hamzah, pada 10 Februari 2026. Acara ini menghadirkan tokoh adat, tokoh masyarakat, relawan, simpatisan, hingga media lokal, dengan semangat memperkuat nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. D itegaskan bahwa sosialisasi ini bukan sekadar rutinitas, melainkan wadah dialog antara wakil rakyat dan masyarakat. Tujuannya jelas: memperdalam pemahaman kebangsaan sekaligus menyerap aspirasi warga terkait pelaksanaan nilai-nilai luhur bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Peserta yang hadir tidak hanya mendengarkan, tetapi juga aktif bertanya. Salah satu isu yang mencuat adalah maraknya kasus intoleransi di Indonesia, seperti penolakan pembangunan Gereja GKI Yasmin di Bogor. Pertanyaan ini menjadi refleksi bahwa meski Papua dikenal harmonis d...

  MENJUAL HARAPAN   –  Sosialisasi Empat Konsensus Kebangsaan kembali digelar di Papua Selatan. Kali ini, Anggota MPR/DPR RI dari Dapil Papua Selatan, H. Sulaeman L Hamzah, hadir langsung di K p. Kaliki, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, pada 10 Februari 2026. Acara yang dihadiri sekitar 150 peserta ini menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, relawan, dan warga setempat. Empat konsensus kebangsaan—Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika—dijadikan landasan utama dalam kegiatan ini. Sulaeman menekankan bahwa sosialisasi bukan sekadar formalitas, melainkan wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Majelis Permusayawaratan Rakyat ( MPR )  memiliki tugas memasyarakatkan Pancasila dan UUD 1945, mengkaji sistem ketatanegaraan, serta menyerap aspirasi rakyat. Sosialisasi ini menjadi salah satu cara agar masyarakat merasa dekat dengan wakilnya , dan dapat ...

Kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan yang diselenggarakan di wilayah kampung local di Kp. Urumb Distrik Semangga Kab. Merauke – Papua Selatan (9/12/2025) MENJUAL HARAPAN  - Upaya   penguatan nilai-nilai kebangsaan terus dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI hingga ke wilayah kampung di Papua Selatan. Melalui kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, MPR RI berupaya memastikan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika tetap menjadi pedoman hidup masyarakat dalam menghadapi dinamika sosial yang kian kompleks. Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ke-10 tersebut digelar pada Selasa, 9 Desember 2025, di Kampung Urumb, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke. Kegiatan ini menghadirkan Anggota MPR RI dari Daerah Pemilihan Papua, H. Sulaeman L Hamzah, sebagai narasumber utama dalam dialog kebangsaan bersama masyarakat. H. Sulaeman L. Hamzah, anggota MPR RI saat memaparkan materi     S...

    Sambutan Wakil Bupati Kab. Merauke, Provinsi Papua Selatan di acara kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan untuk tenaga penyuluh pertanian di Kab. Merauke (9/12/2025)   MENJULAN HARAPAN  - Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan kembali digelar di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman ideologi dan nilai kebangsaan di tengah masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 9 Desember 2025, bertempat di Aula Rumah Aspirasi H. Sulaeman L Hamzah, Jalan Noari, Kelurahan Karang Indah, Merauke. Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ke-9 tersebut menghadirkan Anggota MPR RI dari Daerah Pemilihan Papua, H. Sulaeman L Hamzah, sebagai narasumber utama. Kegiatan ini diikuti sekitar 150 peserta yang terdiri dari tenaga penyuluh pertanian, petani, serta perwakilan media lokal di Merauke. H. Sulaeman L. Hamzah memberikan sambutan dan pemaparan materi penerapan nilai-nilai Pancasila dihubungkan dengan swasembada pangan bidang pertan...