MENNJUAL HARAPAN - Merauke kembali menjadi pusat perhatian ketika ratusan warga Kelurahan Rimba Jaya berkumpul untuk mengikuti Sosialisasi 4 Konsensus Kebangsaan yang digelar oleh Anggota MPR/DPR RI, H. Sulaeman L Hamzah, pada 10 Februari 2026. Acara ini menghadirkan tokoh adat, tokoh masyarakat, relawan, simpatisan, hingga media lokal, dengan semangat memperkuat nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Ditegaskan bahwa sosialisasi ini bukan sekadar rutinitas, melainkan wadah dialog antara wakil rakyat dan masyarakat. Tujuannya jelas: memperdalam pemahaman kebangsaan sekaligus menyerap aspirasi warga terkait pelaksanaan nilai-nilai luhur bangsa dalam kehidupan sehari-hari.
Peserta yang hadir tidak hanya mendengarkan, tetapi juga aktif bertanya. Salah satu isu yang mencuat adalah maraknya kasus intoleransi di Indonesia, seperti penolakan pembangunan Gereja GKI Yasmin di Bogor. Pertanyaan ini menjadi refleksi bahwa meski Papua dikenal harmonis dalam kerukunan antarumat beragama, tantangan intoleransi di tingkat nasional tetap perlu diwaspadai.
Baca juga: Anggota MPR/DPR RI, Sulaeman Hamzah Gaungkan Alam dan Masa Depan Bangsa
Menanggapi hal itu, Sulaeman menekankan pentingnya moderasi beragama sebagai jalan tengah. Moderasi, menurutnya, adalah komitmen kebangsaan yang menolak ekstremisme maupun liberalisme berlebihan. “Pancasila, khususnya sila pertama, mengajarkan kita untuk menghargai keberagaman keyakinan. Itu harus menjadi pegangan bersama,” ujarnya.
Anggota DPR/MPR RI ini, mencontohkan bagaimana perayaan hari besar agama di Indonesia sering menjadi ruang kebersamaan lintas iman. Natal, Idul Fitri, Waisak, hingga Nyepi bukan hanya dirayakan oleh umat masing-masing, tetapi juga menjadi momentum solidaritas antarwarga. “Inilah wajah nyata Bhinneka Tunggal Ika,” tegasnya.
Selain itu, pembangunan rumah ibadah yang adil bagi semua agama disebut sebagai indikator komitmen kebangsaan. Pemerintah, menurut Sulaeman, harus memastikan setiap umat memiliki kesempatan yang sama untuk beribadah tanpa diskriminasi. Perlindungan terhadap kelompok minoritas juga menjadi bagian penting dari moderasi beragama.
Tak kalah menarik, diskusi juga menyoroti peran media massa dan teknologi digital. Di era keterhubungan global, media seharusnya menjadi sarana penyebar pesan toleransi, bukan provokasi. “Media punya tanggung jawab besar dalam menjaga kerukunan,” kata Sulaeman, legislator DPR RI Fraksi Nasdem.
Nilai toleransi menjadi sorotan berikutnya. Toleransi bukan sekadar menghormati, melainkan juga membantu dan bekerja sama. Contoh nyata terlihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, yang saling mendukung dalam perayaan agama masing-masing.
Indikator lain yang dibahas adalah anti kekerasan. Moderasi beragama, menurut Sulaeman, menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama. Dialog, pendidikan inklusif, serta penegakan hukum yang tegas menjadi kunci untuk mencegah radikalisme. “Agama adalah jalan damai, bukan alasan untuk berkonflik,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, menekankan bahwa keberagaman budaya dan tradisi adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga. Perayaan Waisak di Borobudur, Nyepi di Bali, hingga Cap Go Meh di Singkawang menjadi contoh bagaimana tradisi, dan agama bisa berpadu dalam harmoni. Pemerintah dan tokoh agama diharapkan terus menjadi mediator dalam menjaga keberagaman ini.
Acara yang dihadiri 150 peserta ini akhirnya ditutup dengan pesan kuat: moderasi beragama bukan sekadar konsep, melainkan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan sikap terbuka, toleran, dan anti kekerasan, bangsa Indonesia diyakini mampu menghadapi tantangan intoleransi yang muncul di era modern.
Sulaeman L Hamzah menegaskan bahwa sosialisasi seperti ini akan terus digelar, agar masyarakat semakin memahami pentingnya empat konsensus kebangsaan. “Kerukunan di Papua adalah teladan. Mari kita jaga bersama, dan sebarkan ke seluruh Indonesia,” pungkasnya. (Sjs*_267)
Komentar