Langsung ke konten utama

Anggota MPR H. Sulaeman L. Hamzah Ajak Pelajar Papua Pertahankan Semangat Gotong Royong di Era Digital

MERAUKE, PAPUA SELATAN, MENJUAL HARAPAN – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) H. Sulaeman L. Hamzah, sukses menggelar Sosialisasi 4 Konsensus Kebangsaan ke-8 di Aula SMA Kolase Pendidikan Guru (KPG) Khas Papua, Merauke, pada 09 Desember 2025. Acara ini bertujuan memasyarakatkan empat pilar bangsa: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sebagai narasumber, H. Sulaeman L. Hamzah, Anggota MPR/DPR-RI Dapil Provinsi Papua periode 2024-2029 , berdialog dengan 150 peserta yang terdiri dari siswa-siswi, tenaga pendidik SMA KPG Khas Papua, tokoh adat, masyarakat, dan media lokal. Kegiatan ini diselenggarakan oleh pengurus Rumah Aspirasi H. Sulaeman L. Hamzah bekerjasama dengan pihak sekolah.

Dalam sesi tanya jawab, muncul pertanyaan yang sangat relevan dengan dinamika sosial saat ini, yaitu mengenai tantangan mempertahankan nilai gotong royong di tengah arus modernisasi dan era digital. Peserta menyoroti bagaimana kemajuan teknologi, individualisme, dan sistem ekonomi kapitalistik menyebabkan interaksi sosial menjadi terbatas, dan masyarakat cenderung berorientasi pada kepentingan pribadi.

Menanggapi pertanyaan tersebut, H. Sulaeman L. Hamzah menekankan bahwa Pancasila adalah pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Sebagai makhluk sosial, warga negara wajib peka terhadap segala hal yang terjadi di sekitar, sebab kepedulian sosial menumbuhkan rasa tanggung jawab.

Ia menjelaskan bahwa gotong royong adalah istilah asli Indonesia yang berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai hasil yang didambakan, dilakukan tanpa pamrih, dan secara sukarela. Budaya ini merupakan warisan budaya bangsa dan pandangan hidup masyarakat Indonesia.

Nilai gotong royong sangat relevan dengan Pancasila, khususnya Sila ke-3, "Persatuan Indonesia," karena dapat mempererat persatuan. Gotong royong juga mempermudah pencapaian keadilan sosial, sesuai dengan Sila ke-5, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Peserta Sosialisasi 4 Pilar Konsensus Kebangsaan SMA KPG Khas Papua-Merauke, tenaga pendidik, tokoh masyarakat (9/12/2025) 

Adapun karakteristik gotong royong meliputi:

  • Sebagai sifat dasar bangsa Indonesia yang menjadi unggulan.
  • Terdapat rasa kebersamaan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan.
  • Memiliki nilai yang luhur dalam kehidupan.
  • Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dilakukan tanpa memandang kedudukan.
  • Mengandung arti saling membantu demi kebahagiaan dan kerukunan hidup bermasyarakat.
  • Dilakukan secara sukarela tanpa mengharap imbalan apapun.

Tujuan pokok dari gotong royong sejalan dengan tujuan Pancasila yang tertera pada UUD 1945 alinea ke-4, antara lain : meringankan beban, waktu, dan biaya pekerjaan ; meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan ; serta menambah kokohnya rasa persatuan dan kesatuan.

Namun, Anggota MPR tersebut juga memaparkan sejumlah kendala yang dihadapi dalam pelestarian gotong royong di era digital. Kendala tersebut termasuk adanya anggapan bahwa gotong royong hanya menguntungkan bersama dan harus memiliki feed back , serta memudarnya rasa sosial, terutama di perkotaan.

Selain itu, kendala lainnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat bahwa prinsip gotong royong masih relevan saat ini , serta kurangnya keteladanan dari pihak pemerintah yang jarang turun tangan membangkitkan rasa sosial.

Baca juga: Anggota MPR RI H. Sulaeman L. Ajak Pelajar Merauke Perkuat 4 Konsensus Kebangsaan

Lebih lanjut, ia memaparkan bagaimana nilai-nilai setiap sila dalam Pancasila berjiwa gotong royong:

  • Ketuhanan Yang Maha Esa: Prinsip ketuhanan harus berjiwa gotong royong, yaitu ketuhanan yang berkebudayaan, lapang, dan toleran.
  • Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Prinsip internasionalisme harus berjiwa gotong royong, yaitu berperikemanusiaan dan berperikeadilan.
  • Persatuan Indonesia: Prinsip kebangsaan harus berjiwa gotong royong, yakni mampu mengembangkan persatuan dari aneka perbedaan ("Bhineka Tunggal Ika").
  • Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Prinsip demokrasi harus berjiwa gotong royong, yaitu mengembangkan musyawarah mufakat, bukan didikte suara mayoritas (mayorokrasi) atau minoritas elit (minorokrasi).
  • Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Prinsip kesejahteraannya harus berjiwa gotong royong, mengembangkan partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi dengan semangat kekeluargaan, bukan berbasis individualisme-kapitalisme.

Untuk melestarikan semangat gotong royong, khususnya di tengah kemajuan digital, Anggota MPR ini menyajikan beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak masyarakat:

  • Menghilangkan anggapan bahwa perilaku gotong royong tidak penting.
  • Tidak memanfaatkan kasus tertentu (seperti RAS) untuk menunggangi nilai gotong royong.
  • Meminimalisir jarak antar lapisan masyarakat agar gotong royong tidak canggung dilakukan.

Sementara itu, upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Pemerintah meliputi:

  • Memberi contoh atau keteladanan dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengaktifkan kebiasaan gotong royong.
  • Memberikan reward bagi pihak tertentu yang melestarikan tradisi gotong royong, untuk memberikan motivasi positif.

Foto bersama Anggota DPR RI/MPR RI H. Sulaeman L. Hamzah dengan peserta Sosialisasi 4 Pilar Konsennsus Kebangsaan (9/12/2025) 

Sulaeman L. Hamzah menutup sosialisasi dengan harapan bahwa masyarakat Indonesia, khususnya Papua, harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan itu, segala permasalahan bangsa dan negara dapat teratasi. (HM_267)

Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Di Balik Saklar yang Padam: Jeritan Ekonomi Akar Rumput dan Gugatan atas Ketahanan Energi

Foto hasil tangkapan layar dari ekbis.sindonews.com MENJUAL HARAPAN — Isu pemadaman listrik hari-hari ini, bukan sekadar masalah teknis transmisi, atau gangguan pasokan batu bara. Ini adalah potret kerentanan social, dimana mati lampu menjadi “badai” kecil yang menghantam ruang domistik keluarga, dan memutus urat nadi ekonomi wong cilik . Bagi korporasi besar, pemadaman listrik mungkin hanya berarti deru genset cadangan yang mulai menyala. Namun bagi masyarakat bawah dan pelaku usaha mikro, padamnya aliran listrik adalah interupsi massal yang merenggut pendapatan harian hingga mengacaukan ruang domestik keluarga. Fenomena pemadaman listrik bergilir yang melanda Pulau Jawa dalam beberapa pekan terakhir memicu sorotan tajam dari parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak PT PLN (Persero) tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis, melainkan wajib memitigasi dampak sosial-ekonomi yang nyata dirasakan masyarakat. “Pemadaman listrik bergilir yang cukup besar ini menyentuh aspek pr...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Paradoks Parpol Koalisi Versus Nalar Kritis PDI Perjuangan

Oleh: Silahudin * ) MENJUAL HARAPAN - Atmosfer politik nasional belakangan ini kian gerah, suhunya makin memanas bukan karena anomali cuaca, akan tetapi karena suhu ketegangan yang mendidih antara partai-partai koalisi pemerintah dengan PDI Perjuangan (PDIP). Genderang perang urat syaraf terus ditabuh di hadapan publik. Sindiran, deklarasi ketidaknyamanan, hingga reaksi defensif yang agresif dari lingkaran koalisi penguasa, seolah membenarkan sebuah pameo klasik, bahwa kekuasaan cenderung alergi terhadap cermin yang jernih. Fenomena "kebakaran jenggot" yang diperlihatkan oleh partai-partai koalisi pemerintah terhadap posisi kritis PDIP sebagai partai penyeimbang (atau oposisi faktual) memicu sebuah pertanyaan fundamental, mengapa sebuah rezim dengan legitimasi mayoritas begitu rapuh dan gusar menghadapi satu suara kritis? Kuat di Parlemen, Rapuh di Ruang Publik Memang, diakui atau tidak secara kalkulasi matematika politik, koalisi pemerintah saat ini memegang kend...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Refleksi Historis, dan Legitimasi Kepemimpinan

MENJUAL HARAPAN - Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya dihadapan Sidang Tahunan MPR RI, 15 Agustus 2025, menjahit masa lalu, masa kini, dan aspirasi masa depan sebagai benang legitimiasi. Presiden dalam pidatonya membuka ruang historis, yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945 diposisikan sebagai “momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini…,” titik asal yang terus “menggali” tugas-tugas kenegaraan yang belum tuntas. Dengan begitu, sejarah bukan sekadar arsip, melainkan sumber daya simbolik yang ditarik ke masa kini untuk meneguhkan mandat (ingat, mandat tak hanya lahir dari suara, tetapi juga dari narasi). Dalam kerangka sosiologi politik, ini serupa dengan apa yang Benedict Anderson sebut sebagai komunitas imajiner   ke-kitaan   yang diproduksi oleh kisah bersama dan ritus kebangsaan, tempat Proklamasi berfungsi sebagai “mitos pendiri” yang mempersatukan (Anderson, 2016). Lapisan kedua legitimasi dibangun melalui klaim kontinuitas , yaitu  penghormatan kepada para p...
Posting Komentar
Baca selengkapnya