Menjual-Harapan

MENJUAL HARAPAN - Persoalan korupsi di Indonesia tiada henti. Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan oprasi tangkap tangan (OTT) dua kepala daerah, yaitu Wali Kota Madiun, dan Bupati Pati. Tampaknya, k orupsi di Indonesia bukan   sekadar perilaku menyimpang individu , akan tetapi merupakan gejala sistemik yang berakar pada kelemahan institusi, insentif politik-ekonomi yang salah, dan budaya birokrasi yang permisif terhadap penyalahgunaan kewenangan. Kajian akademik juga menunjukkan korupsi terjadi lintas sektor, mencakup penyuapan, penggelapan, gratifikasi, dan penyalahgunaan kekuasaan, dengan dampak yang merusak stabilitas, kepercayaan publik, dan kapasitas negara untuk melayani warga. Dalam kerangka kebijakan publik, ini menandakan kegagalan desain institusional: aturan ada, tetapi tidak efektif; pengawasan ada, tetapi tidak tajam; sanksi ada, tetapi tidak menimbulkan efek jera  ( https://multi.risetakademik.com ). “Korupsi di Indonesia bersifat sistemik ...

Oleh Silahudin Pemerhati Sosial Politik, Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung SETIAP kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), publik menyambutnya dengan gegap gempita. Nama pejabat publik terpampang di media, jumlah uang yang disita pun menjadi sorotan, dan masyarakat kembali berharap bahwa korupsi akan berkurang. Akan tetapi, harapan itu cepat pudar ketika OTT berikutnya terjadi lagi di lembaga berbeda, dengan pola yang sama. OTT seolah menjadi ritual penindakan yang berulang, bukan alat pencegahan yang efektif. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan, apakah KPK telah terjebak dalam peran sebagai algojo hukum semata? Memang, penindakan penting, namun jika tidak diimbangi dengan strategi pencegahan dan perubahan perilaku birokrasi, maka KPK hanya menjadi pemadam kebakaran yang datang setelah api membakar semuanya. Korupsi terus berulang, dan OTT menjadi tontonan yang kehilangan daya cegah. Dalam satu tahun terakhir, KPK telah melakukan lebih ...