Menjual-Harapan

MENJUAL HARAPAN — Kebijakan pemerintah pusat yang melarang Pemerintah Daerah (Pemda) merekrut Aparatur Sipil Negara (ASN) baru mendapatkan dukungan dari Parlemen. Akan tetapi, DPR RI memberi catatan krusial: larangan ini wajib dibarengi dengan pemetaan kebutuhan pegawai di sektor-sektor esensial, seperti pendidikan dan kesehatan, agar tidak melumpuhkan pelayanan publik di daerah. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin, menilai bahwa langkah pusat mengunci rekrutmen ASN baru di daerah sebenarnya merupakan upaya konkret untuk menertibkan tata kelola kepegawaian nasional. Langkah ini sekaligus mencegah pembengkakan alokasi belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Meski mendukung moratorium tersebut, legislator yang akrab disapa Gus Khozin ini menggarisbawahi pentingnya sense of crisis terhadap ketersediaan personel pelayanan dasar di lapangan. "Kami mendukung kebijakan pemerintah pusat melarang Pemda merekrut...

Foto dok presidenri.go.id MENJUAL HARAPAN — Presiden Prabowo Subianto resmi melepas skema permainan fiskal terbaru dalam pidato kenegaraannya di Gedung Nusantara , Jakarta . Lewat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, pemerintah menerapkan gaya bertanding yang ekspansif, terarah, dan terukur demi mencetak poin pertumbuhan ekonomi tinggi dan kesejahteraan kilat . "Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara harus bekerja sinergis dan makin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif," tegas Presiden dalam laga pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 . Delapan Punggawa Prioritas di Lini Depan Untuk memastikan kemenangan di papan skor makroekonomi, Presiden Prabowo memasang delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) sebagai starter pack penyerangan : Kedaulatan & Kemandirian: Pangan , energi, s...

MENJUAL HARAPAN  — Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam meski persoalan kesejahteraan guru dan dosen tak disinggung secara eksplisit dalam Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto mengenai RAPBN 2027 . Bagi DPR, tidak disebutkannya poin tersebut bukan berarti pemerintah menyimpang dari garis pertahanan . Hetifah menilai hal ini sebagai sinyal bagi Komisi X untuk memperketat pengawasan dan menuntut skema permainan yang lebih konkret . "Tidak disebutkannya secara eksplisit persoalan kesejahteraan guru dan dosen dalam pidato RAPBN 2027 tentu menjadi perhatian. Namun, hal tersebut tidak boleh dimaknai bahwa peningkatan kesejahteraan pendidik tidak menjadi prioritas pemerintah," tegas Hetifah sebagaimana dikutip dpr.go.id (15/8/20260. Mengawal "Dapur Strategi" Anggaran Politisi Fraksi Partai Golkar itu memastikan Komisi X siap "turun minum" dan mengejar penjelasan detail dari pemerintah terkait ...

MENJUAL HARAPAN — Di balik megahnya narasi pembangunan karakter bangsa, potret buram dunia pendidikan berbasis keagamaan kembali terkuak ke permukaan . Komisi VIII DPR RI mendapati realita miris mengenai jeritan kesejahteraan para guru honorer di lingkungan madrasah dan pondok pesantren yang jauh dari kata layak . Fakta mencengangkan ini mendorong parlemen untuk mendesak pemerintah melakukan intervensi anggaran besar-besaran demi menghentikan diskriminasi sistemik terhadap pendidik pencetak akhlak tersebut . Menakar 'Angka Kemiskinan' Pengajar Madrasah di Riau Seusai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Riau, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ansory Siregar, membeberkan ketimpangan kuantitas dan kualitas kesejahteraan yang terjadi di lapangan . Berdasarkan data empiris, dari total sekitar 22.000 tenaga pendidik keagamaan di Bumi Lancang Kuning, jurang status kepegawaian terlihat sangat menganga . Aparatur Sipil Negara (PNS): Hanya berkisa...

MENJUAL HARAPAN -  Di tengah hiruk-pikuk janji pembangunan, dan ambisi pertumbuhan ekonomi delapan persen, muncul satu nama kini santer diperbincangkan, yaitu Koperasi Merah Putih.  Koperasi Merah Putih ini, bukan sekadar program biasa, ia adalah sebuah mega proyek, sebuah harapan besar untuk membangkitkan ekonomi dari akarnya, yaitu dari desa-desa pelosok hingga pelosok negeri.  Ide dasarnya memang cemerlang, yaitu memberdayakan masyarakat desa, mendorong kemandirian, dan menggaransi ketahanan pangan. Akan tetapi, seperti layaknya proyek raksasa, ada bayangan-bayangan kritik yang mengiringi, menuntut kita untuk melihatnya dengan mata kepala yang jernih, bukan sekadar terbuai janji manis. Mimpi Besar  Pemerintah, menargetkan pembentukan 80.000 koperasi di seluruh desa, dan kelurahan. Angka ini sungguh fantastis! Bayangkan, jika setiap koperasi benar-benar hidup, bergerak, dan menyejahterakan anggotanya, betapa dahsyatnya efek domino yang akan terjadi pada ekonomi nas...